HarianNusa, Lombok Barat – Adalah Ir H. Lalu Winengan, MM., Kepala Dinas PU Kabupaten Lombok Barat, mengaku adanya perlakuan tidak adil bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menggunakan hak politiknya untuk dipilih dalam kontestasi Pemilihan Umum.
Selama ini, katanya, para abdi negara selalu dituntut netralitasnya dan tidak bisa menggunakan hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan politik, kecuali mengundurkan diri.
"Ini tidak adil, kita ingin menuntut perlakuan yang sama menggunakan hak politik kita dipilih atau memilih," tegas Ketua Presidium Dewan Sasak Muda Bersatu (Desak Datu) ini.
Selama ini, masih kata Winengan, dalam kapasitas sebagai pejabat ASN, dia dan banyak kawannya yang lain telah menjalankan hak dan kewajiban dengan maksimal sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun untuk urusan politik, ASN hanya dibatasi haknya memilih dan tak bisa dipilih kecuali mengundurkan diri.
"Ya kita ingin diperlakukan samalah. Minimal cuti dari jabatan selama ikut kontestasi," tegas Mantan Ketua KNPI NTB dua periode ini.
Dalam waktu dekat, Winengan akan menghubungi kuasa hukumnya untuk pengurus pemberkasan mengajukan judicial review UU ASN terkait pembatasan hak politik ke Mahkamah Konstitusi (MK). (HN3)
Ket. Foto:
Kepala Dinas PU Kabupaten Lombok Barat,H. Lalu Winengan. (HN)
