HarianNusa, Mataram – Asosiasi Masyarakat Pedagang Emas Sekarbela (Ampera) mendatangi kantor DPRD Provinsi NTB, Kamis, 18 April 2024.
Mereka mengadukan adanya tekanan dari oknum polisi yang mencurigai pedagang emas sebagai penadah karena membeli emas tanpa dilengkapi surat.
"Kami minta agar DPRD NTB bisa menjadi jembatan sehingga kami tidak lagi dicurigai sebagai penadah," kata Iskandar, Ketua Ampera.
Iskandar berharap, apa yang menjadi keinginan para pedagang bisa dipenuhi sehingga tidak lagi menimbulkan keresahan diantara pedagang emas, pasalnya mereka sudah puluhan tahun menekuni profesi sebagai pedagang emas.
"Kami sudah puluhan tahun berdagang emas," katanya.
Kedatangan Ampera diterima oleh Komisi I DPRD NTB, diantaranya Sekretari Komisi I, H. M. Rais Ishak dan 2 orang anggotanya yakni TGH. Najamuddin Moestafa dan Raihan Anwar.
Anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Najamudin Moestafa saat diwawancara perihal aduan tersebut mengatakan, bahwa pihaknya meminta bukti-bukti terkait dugaan tekanan terhadap para pedagang emas oleh oknum polisi.
"Kami minta, tolong sertakan bukti baik berupa foto atau lainnya agar tidak terjadi fitnah," katanya di ruangannya usai menerima audiensi para pedagang emas yang tergabung dalam Ampera.
Jika ada bukti, kata Najamuddin kapan terjadinya dan siapa yang pelakunya, Komisi I DPRD NTB akan memanggil pihak Polda NTB untuk klarifikasi.
"Kalau ada bukti dan data kan enak. Tinggal kita panggil pihak Polda NTB untuk klarifikasi," katanya.
Sekarang, kata Najamudin DPRD NTB belum bisa memanggil pihak Polda karena belum ada bukti yang dibawa para pedagang. "Kita Tunggu bukti," katanya.
Najamuddin menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menindaklanjuti atau menjembatani aduan tersebut jika tidak ada bukti-bukti. (HN3)
Ket. Foto:
Sekretaris Komisi 1 DPRD NTB H.M Rais Ishak (baju hitam) berjabat tangan dengan Ketua Ampera Iskandar yang didampingi oleh masing-masing anggota. (HN)
