HarianNusa, Mataram – Penjabat Gubernur NTB diwakili Sekda NTB H. lalu Gita Ariadi menyampaikan tindak lanjut pemerintah Provinsi NTB atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Provinsi NTB 2023.
"Berkaitan dengan tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana disampaikan oleh Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah dan akan terus berupaya untuk menindaklanjuti semua rekomendasi," ungkap Sekda saat menyampaikan Jawaban Gubernur NTB atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023, pada Paripurna DPRD NTB yang digelar, Senin, (1/7/24).
Sekda menyebutkan beberapa langkah atau upaya yang akan dilakukan oleh Pemprov NTB, diantaranya menyusun rencana aksi tindak lanjut, membuat surat teguran Gubernur NTB terhadap kepala perangkap daerah yang ada atau mempunyai temuan.
Selain itu, Pemprov NTB meminta komitmen kepala perangkat daerah untuk menyelesaikan tindak hasil temuan BPK paling lambat 60 hari sejak diterbitkannya LHP.
"Berbagai pandangan, masukan , saran tanggapan, dan pernyataan dari fraksi-fraksi DPRD NTB, akan menjadi perhatian sungguh-sungguh dari Pemerintah Provinsi NTB dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki," ungkap Miq Gita, sapaan akrabnya.
Miq Gita juga menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD NTB atas sinergi dan kerjasama dalam membangun Provinsi NTB.
"Sekali lagi kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sinergisme dan kerjasama yang baik dari pimpinan dan segenap anggota DPRD NTB untuk menuntaskan berbagai tugas pembangunan, pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan yang memerlukan perhatian kita bersama," pungkasnya.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD NTB H. Yek Agil bersama Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda dan Wakil ketua II H. Muzihir. Dan dihadiri oleh Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi, anggota DPRD NTB, Forkopimda NTB serta sejumlah perwakilan perangkat Daerah serta undangan lainnya. (HN3)
Ket. Foto:
Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (1/7/24). (HarianNusa)
