HarianNusa, Mataram – Ketersediaan stok pangan di NTB aman sampai Triwulan pertama tahun 2025 mendatang. Badan Urusan Logistik (Bulog) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan hingga saat ini stok yang ada di Perum Bulog NTB mencapai 62.000 ton setara beras termasuk jagung sebanyak 62.000 ton. Terlebih pemerintah juga melakukan pengadaan jagung di NTB.
"Ketersediaan stok beras kita aman sampai Maret 2025," ungkap Kepala Perum Bulog NTB, Raden Guna Dharma, diwawancara pekan lalu, di kantornya.
Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Perum Bulog NTB juga membeli gabah dari petani dengan harga komersial.
"Kita ingin petani juga sejahtera, jadi kita di Bulog NTB membeli gabah petani dengan harga komersial, saat ini harganya di kisaran Rp. 7.500;/kg," ujarnya.
Meskipun ketersediaan pangan cukup aman, Bulog NTB tetap melakukan pengadaan beras dan gabah dengan skema komersial. Untuk itu masyarakat diminta agar tidak khawatir dan panik buying.
Dengan ketersediaan pangan yang aman ini diharapkan agar pemerintah tidak melakukan impor beras. Terlebih stok beras NTB saat ini aman sampai Maret 2025.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD NTB, H. Abduh Rauf mengatakan, kalau mengacu pada impor beras yang dilakukan sebelumnya disebakan karena tidak mengontrol keluarnya beras lokal ke sejumlah daerah sehingga ketersediaan dalam daerah tidak terjaga.
"Impor beras di NTB kalau mengacu pada peristiwa sebelumnya karena kita tidak mengontrol keluarnya beras lokal kita ke sejumlah daerah sehingga ketersediaan kita di dalam justru tidak terjaga, pada saat kita butuhkan justru akhirnya kita harus menerima impor," ucapnya saat ditemui di Ruang Kerjanya, Selasa, (13/8/24).
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan harus menghitung jumlah kebutuhan pangan di dalam daerah sehingga bisa memastikan jumlah ketersediaan pangan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
"Untuk memastikan itu kita harus meminta Dinas Ketahanan Pangan untuk menghitung kebutuhan daerah. Jadi untuk sekian musim itu harus dipastikan berapa kebutuhan dalam daerah sehingga tidak ada yang meleset sesuai dengan target," ungkap Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat itu.
Abdul Rauf juga berharap agar tidak ada lagi gabah maupun beras lokal NTB yang dikeluarkan secara jor-joran ke luar daerah. Begitu juga sebaliknya, kalau ketersediaan beras dalam daerah mencukupi, pemerintah tidak perlu melakukan impor.
"Jangan sampai ada keluar lagi gabah kita maupun beras yang tidak terkendali.
Begitu juga, kalau ketersediaan beras kita mencukupi kita tidak perlu melakukan impor," ujar anggota DPRD Dapil NTB 6 yang meliputi Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima ini.
Untuk peristiwa sebelumnya, dijelaskannya, petani menjual gabah maupun beras ke luar daerah dengan alasan harganya lebih tinggi sehingga petani merasa untung, namun justru untungnya hanya sementara saja karna ketersediaan di dalam kurang memadai dan akhirnya dilakukan impor.
"Untuk itu, tahun ini kami akan coba berkoordinasi dengan OPD teknis untuk memastikan semua kebutuhan dalam daerah terpenuhi terlebih dahulu," pungkasnya. (HN3).
Ket. Foto:
Anggota DPRD NTB, H. Abdul Rauf. (HarianNusa)
