Kritik Larangan Jilbab Paskibraka, KAHMI NTB Minta Ketua BPIP Dicopot

- Advertisement -

HarianNusa, Mataram – Larangan mengenakan jilbab bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri di tingkat nasional yang akan bertugas saat Apel Hari Kedekatan RI ke 79 pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai kritikan dari berbagai kalangan, termasuk Presidium KAHMI NTB. Meski pada akhirnya Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) meminta maaf terkait pelarangan tersebut.

Koordinator Presidium KAHMI NTB, HK. L. Winengan, mengatakan, dengan keras menentang pelarangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka Putri di tingkat Nasional itu. Menurutnya, hal ini sangat mencederai ideologi bangsa.

- Advertisement -

Winengan menegaskan, permintaan maaf yang disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi tidak cukup, mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh pernyataan awal yang melarang penggunaan jilbab.

"Meminta orang sudah memakai jilbab untuk mencopotnya ini sama dengan mengajarkan maksiat. Meskipun sudah meminta maaf tapi tidak segampang itu meminta maaf," ucapnya.

Polemik ini, lanjutnya, bukan hanya sekedar soal jilbab, melainkan menyangkut pemahaman yang lebih mendasar tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Jika di satu sisi Pancasila menjamin kebebasan beragama, di sisi lain kebijakan ini justru seolah-olah membatasi kebebasan beragama dan berekspresi.

- Advertisement -

"Masa hanya menjadi paskibraka orang harus disuruh buka jilbab, mana yang lebih penting menjadi pengibar bendera atau soal agama?," tandasnya.

Lebih lanjut, Winengan juga menyoroti pentingnya selektivitas dalam memilih pejabat negara. Ia khawatir jika pejabat yang tidak memahami esensi Pancasila justru akan merusak negara di akhir masa jabatan presiden.

- Advertisement -

"Harusnya kita bangga dengan BPIP namun kenyataannya seperti ini," ujar Miq Winengan, sapaannya.

Karenanya, dengan tegas Koordinator Presidium KAHMI NTB ini mendesak dan meminta agar presiden segera mencopot Ketua BPIP karena telah mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan polemik dan bisa menuai perpecahan ditengah masyarakat.

"KAHMI NTB meminta dan mendesak agar (Ketua BPIP) segera dicopot. Ini tidak boleh dibiarkan. Agar jadi pembelajaran mengeluarkan pernyataan. Ini kalau presiden Republik Indonesia sayang dengan Indonesia dan sayang dengan Islam," pungkasnya.

Ket. Foto:
Ketua Presidium KAHMI NTB, HK. Lalu Winengan. (HarianNusa)

- Advertisement -
Minggu, Juli 20, 2025

Trending Pekan ini

Minggu, Juli 20, 2025

Berita Terbaru

Dinas Kominfotik NTB Gencarkan Sosialisasi Fornas VIII, Libatkan Pelayanan Publik dan UMKM

HarianNusa, Mataram - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik)...

Backstagers Indonesia Resmi Lantik Pengurus DPD NTB, Siap Dongkrak Industri Event Lokal

HarianNusa, Mataram – Backstagers Indonesia resmi membentuk dan melantik...

Bupati LAZ Semprot Investor Marina Bay, Dianggap Tidak Serius

HarianNusa, Lombok Barat - Bupati Lombok Barat, H. Lalu...

KAGAMA dan PMI NTB Berikan Pelayanan Kesehatan dan Trauma Healing bagi Warga Terdampak Banjir 

HarianNusa, Mataram - Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) bersama...

Muazzim Akbar Kini Pimpin DPW PAN Bali, Targetkan Raih Kursi di Pemilu 2029

HarianNusa, Mataram - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat...

Koperasi Merah Putih Mendorong Kedaulatan Ekonomi Desa: Dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat

HarianNusa, Mataram  — Pemerintah Provinsi NTB kembali menggelar Bincang...
Minggu, Juli 20, 2025
spot_img

Berita Lainnya

Rubrik Populer

error: Content is protected !!