HarianNusa, Mataram – Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tahun 2025 mendapat kritikan dari pihak legislatif, karena dinilai tidak berkualitas. Pasalnya ditemukan anggaran pembangunan embung senilai Rp 27 Miliar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB), Muhammad Nashib Ikroman, menilai penyusunan APBD NTB 2025 dilakukan dengan terburu-buru dan asal-asalan.
“APBD 2025 ini, juga dibahas dan ditetapkan sebelum Permendagri Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025 ditetapkan,” ungkap pria yang akrab disapa Acip, Kamis, (02/01/25) di Mataram.
Politikus Partai Perindo ini menyebutkan, Permendagri baru terkait penyusunan APBD ini mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam hal penekanan pada aspek-aspek pokok APBD. Banyak anggaran dinilai tidak pro rakyat.
“Seperti penekanan pada stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, serta berbagai program yang harus disinkronkan dengan program nasional,” katanya.
Acip mencontohkan, penanganan kemiskinan ekstrim justru dialokasikan dengan kegiatan perbaikan embung senilai Rp 27 miliar. Menurutnya hampir tidak ada korelasi langsung antara pengurangan kemiskinan ekstrim dengan memperbaiki embung. Apalagi pola pengerjaannya secara kontraktual, bukan swakelola padat karya.
“Harusnya data masyarakat yang termasuk miskin ekstrim itu ada by name by address (nama dan alamat -red) yang jelas. Sehingga kegiatan yang harusnya dicantumkan berkaitan langsung dengan intervensi kepada warga miskin ekstrim tersebut. Ini seperti pantun Jaka Sembung bawa golok,” ujarnya.
Acip juga menyoroti anggaran penangan stunting, dimana kata dia, justru semua belanja untuk penanganan stunting hanya untuk belanja penunjang seperti perjalanan dinas, pertemuan/rapat dan perjalanan dinas.
“Justru belanja pokok untuk menangani stunting kepada ibu hamil dan balita tidak ada sama sekali. Sehingga kesannya yang mengalami stunting justru birokrasinya,” tegas mantan wartawan ini.
Dalam proses evaluasi APBD 2025 itu ada keterlibatan tim transisi pasangan Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri untuk melalukan sinkronisasi.
“Tapi hasilnya sepertinya tidak merubah apapun. Peran tim transisi ini apa, kenapa tidak berikan penekanan agar belanja-belanja lebih berkualitas,” bebernya.
Sementara Pemprov NTB mengklaim penyusunan APBD 2025 sesuai tahapan.
Asisten III Setda Provinsi NTB, Ahmad Wirawan menyebutkan, perencanaan APBD 2025 dari sisi tahapan penyusunan maupun subtansi sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Berbagai tahapan sudah dilakukan, melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sampai dengan penetapan Raperda APBD menjadi Perda APBD 2025,” kata Wirawan.
Pada tahapan akhir, Wirawan berujar penyusunan APBD sudah dievaluasi oleh Kemendagri. Bahkan hasil evaluasi Kemendagri telah ditindaklanjuti untuk dijalankan karena nomor registrasi Perda APBD telah dikeluarkan oleh Kemendagri.
“Dari sisi subtansi, target pendapatan, belanja dan pembiayaan sudah ditetapkan dengan menggunakan kaidah teknokratik sehingga kita yakin akan dapat terealisasi sesuai rencana,” katanya.
Wirawan menegaskan program dan kegiatan yang ada dalam APBD sudah merujuk kepada Rencana Penarikan Dana (RPD), RKPD, KUA PPAS tentu memperhatikan sinergitas dengan program pusat maupun dengan aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui DPRD. Walaupun demikian, ruang untuk mengisi sesuatu yang dinilai belum optimal, tentu masih terbuka.
“APBD 2025 kan masih terbuka untuk dilakukan penyempurnaan melalui mekanisme perubahan APBD. Kritik DPRD saya pastikan nanti akan membuat APBD 2025 akan lebih berkualitas,” pungkasnya. (F3)