HarianNusa, Mataram – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna meninjau kesiapan daerah dalam melaksanakan program prioritas nasional, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta membahas permasalahan pengangguran yang masih menjadi tantangan serius di wilayah tersebut.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, yang menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka di NTB, khususnya di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan data BPS NTB per Agustus 2024, terdapat 87.010 pengangguran terbuka, di mana 4,73 persen di antaranya berasal dari lulusan SMK.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri di NTB. Banyaknya SMK yang dibuka tidak mempertimbangkan karakteristik wilayah dan pasar kerja lokal,” ujar Putih Sari dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi hal ini, Komisi IX mendorong pemerintah daerah bersama lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), untuk merancang program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri yang berkembang di NTB. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Selain isu ketenagakerjaan, Komisi IX juga meninjau perkembangan program SPPG yang merupakan bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani permasalahan gizi anak. Pemerintah menargetkan pembangunan 400 dapur umum di NTB hingga akhir 2025, namun hingga saat ini baru terealisasi sekitar 25 persen atau 54 unit.

Komisi IX menekankan pentingnya percepatan pembangunan dapur umum SPPG untuk mendukung peningkatan status gizi anak-anak NTB, mencegah stunting, dan memperbaiki kualitas hidup generasi masa depan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX Muazzim Akbar menyoroti aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan SPPG. Ia meminta Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk aktif melakukan pengawasan terhadap makanan yang disajikan kepada siswa.

“Badan POM harus turun langsung ke lapangan, jangan sampai terjadi kasus keracunan makanan atau penyajian makanan yang tidak layak konsumsi. Pengawasan ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan gizi anak-anak kita,” tegas Muazzim.

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menyambut baik kunjungan ini dan berharap hasil diskusi serta masukan dari Komisi IX DPR RI dapat menjadi landasan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.

“Selamat datang di NTB. Kami tersanjung dan berterima kasih atas perhatian Komisi IX terhadap permasalahan kami. Semoga kunjungan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” ujar Lalu Gita dalam sambutannya.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, sekaligus mempercepat terwujudnya target-target pembangunan nasional di NTB. (F3)

Ket. Foto:

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur NTB. (Ist) 

HarianNusa, Mataram – Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 400 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna mendukung program pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi pelajar. Hingga saat ini, realisasi pembangunan baru mencapai 25 persen atau sekitar 54 unit.

“Untuk program makan bergizi, kita targetkan pembangunan SPPG di NTB sebanyak 400 unit. Saat ini baru terbangun sekitar 25 persen. Harapannya, target ini dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2025,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dalam rangka kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Pemprov NTB, Rabu, (28/5).

SPPG merupakan dapur umum yang memproduksi makanan bergizi dan tersebar di 26 provinsi. Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 57 titik. Konsep ini melibatkan koperasi, yayasan, hingga perusahaan swasta sebagai mitra penyedia makanan sehat.

Muazzim menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi, termasuk Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dalam mempercepat pembangunan dan menjamin keamanan makanan yang disajikan.

“BPOM harus turun langsung ke lapangan. Jangan hanya menunggu laporan. Kita tidak ingin terjadi kasus keracunan makanan atau konsumsi bahan yang tidak layak, seperti buah berulat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran SPPG yang merata di seluruh NTB akan menjadi kunci keberhasilan program makan bergizi nasional dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas kesehatan generasi muda.

Dengan target 400 SPPG tersebut, Muazzim meminta seluruh pihak bahu-membahu agar misi besar pemenuhan gizi ini tidak hanya sekadar wacana, melainkan terealisasi nyata dan memberi dampak langsung bagi masyarakat NTB. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil NTB dari Partai Amanat Nasional, H. Muazzim Akbar. (HarianNusa)

Jakarta, 24 Mei 2025 — Dalam acara Meet The Leader Universitas Paramadina bertajuk “Leading Through The Storm: Resilient Leadership in Time of Crisis”, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, H.M. Jusuf Kalla, menegaskan bahwa peran pemimpin bukan sekadar memimpin, tetapi juga menginspirasi, mempersatukan, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah situasi genting.

Program ini merupakan rangkaian dari acara peresmian Universitas Paramadina Kampus Kuningan di Trinity Tower dan Auditorium Benny Subianto. Berbicara di hadapan hadirin yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan masyarakat umum, JK menekankan pentingnya ketegasan dan keberanian seorang pemimpin. “Tugas pemimpin adalah menginspirasi, mempersatukan, memberikan dorongan semangat, dan harus bertanggung jawab karena dia harus mengambil keputusan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keputusan yang baik harus cepat, punya dasar, dan dipahami oleh bawahan.

Dalam pidatonya, JK juga menyoroti kondisi global yang penuh gejolak. Ia menyebut konflik Rusia-Ukraina, Israel-Hamas, hingga ketegangan di Asia seperti China-Taiwan dan Korea Selatan-Korea Utara sebagai tantangan nyata bagi stabilitas dunia, yang juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

“Perang Rusia dan Ukraina membuat pasokan gandum terhambat dan gas Rusia ke Eropa tersendat. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis pun mengalami kelangkaan energi,” jelas JK.

Ia juga mengkritik kebijakan tarif tinggi mantan Presiden AS, Donald Trump, yang menurutnya justru merugikan rakyat Amerika sendiri. “Trump belum paham, justru kebijakan tarif tinggi itu akan membebani rakyat USA,” katanya. Ia menilai kebijakan semacam itu adalah bentuk “kebijakan bunuh diri” yang memperburuk perang dagang global.

Di tingkat nasional, Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa efek dari krisis global memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan yang semula direncanakan 5,2% menjadi hanya 4,8%. “Bukan salah Prabowo,” tegas JK, “tetapi ini akibat akumulasi masalah masa lalu dan tekanan global saat ini.” Karena itu, pemerintahan saat ini harus mengambil langkah efisiensi, meski hal ini berdampak pada terhambatnya sejumlah program.

JK pun menyoroti kondisi dalam negeri yang memprihatinkan, seperti meningkatnya PHK dan melemahnya konsumsi rumah tangga. Ia menyebut fenomena ini sebagai “negative cycle” yang memperparah kemerosotan ekonomi. Menurutnya, tumbuhnya premanisme juga merupakan dampak dari pengangguran massal akibat krisis ekonomi.

Menutup pidatonya, JK mengajak generasi muda untuk memahami dinamika kepemimpinan di tengah krisis. “Pemimpin yang hebat bukan hanya mereka yang berhasil dalam kondisi normal, tetapi mereka yang mampu mengambil keputusan tepat saat badai datang,” pungkasnya.