HarianNusa, Mataram – Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) menyuarakan sejumlah persoalan mendesak terkait infrastruktur jalan dan akses jaringan internet di wilayah Sumbawa, Bima dan Dompu saat menyampaikan aspirasinya di Kantor Gubernur NTB, Rabu, (29/4).
IMBI menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan yang dinilai rusak dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, mereka juga mengangkat persoalan ketimpangan akses internet yang masih dirasakan masyarakat di berbagai kecamatan, terutama di wilayah perbukitan dan terpencil.
IMBI menilai, persoalan infrastruktur dasar tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik masyarakat di Pulau Sumbawa. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat menghadirkan langkah konkret dan terukur agar ketimpangan pembangunan tidak terus berlarut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk dari kalangan mahasiswa. Ia mengapresiasi kepedulian IMBI dalam mengawal isu-isu pembangunan daerah.
“Setiap perjuangan harus fokus pada apa yang menjadi titik dari perjuangan itu sendiri,” ujar Wagub didampingi sejumlah kepala OPD, saat menerima sejumlah perwakilan IMBI, di Ruang Kerjanya
Menurutnya, komunikasi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah perlu terus dijaga agar berbagai persoalan dapat ditangani secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov NTB tetap berupaya melakukan penanganan, salah satunya melalui perbaikan jalan secara sporadis pada titik-titik yang dianggap rawan.
Terkait aspirasi soal jaringan internet, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik, mengakui masih terdapat sejumlah wilayah blank spot di NTB, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Beberapa kecamatan seperti Lambitu, Wera, Monta, Langgudu, Ambalawi, dan Sape masih mengalami sinyal lemah.
“Kondisi geografis serta pertimbangan bisnis operator menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan layanan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemprov NTB telah dua kali bersurat ke pemerintah pusat melalui program BAKTI untuk mengusulkan wilayah blank spot, termasuk di Kabupaten Bima, agar masuk prioritas pembangunan BTS. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten terus dilakukan, terutama terkait dukungan lahan, perizinan, dan kesiapan wilayah guna mendorong investasi operator telekomunikasi.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menjelaskan sejumlah ruas jalan di Bima dan sekitarnya telah masuk dalam rencana penanganan. Beberapa di antaranya adalah ruas Karumbu–Sape dan Tawali–Sape yang dijadwalkan mulai ditangani pada Mei mendatang.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara mahasiswa dengan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pemerataan pembangunan. (F*)
Ket. Foto:
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri saat menerima aspirasi perwakilan Ikatan Mahasiswa Bima.( Ist)
