HarianNusa, Mataram – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat angkat bicara terkait tudingan dugaan korupsi penyalahgunaan dana pengelolaan darah senilai Rp150 juta yang mencuat belakangan ini.
Ketua PMI Lombok Barat, Haris Karnain, mengakui dirinya sempat dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Mataram untuk dimintai klarifikasi atas adanya laporan dugaan kasus tersebut. Namun, ia mengaku terkejut dengan informasi itu dan mempertanyakan kejelasan sumber serta bentuk dana yang dimaksud.
“Uang ratusan juta dalam bentuk apa?” ujar Haris kepada wartawan, Rabu (13/5), di Markas PMI NTB.
Haris menegaskan, sejak dirinya memimpin PMI Lombok Barat pada 2025 hingga saat ini, tidak pernah ada dana hibah yang diterima dari pemerintah daerah. Pernyataan ini sekaligus membantah isu adanya penyalahgunaan dana di tubuh organisasi kemanusiaan tersebut.
“Kita tidak ada menerima dana hibah sejak periode kepemimpinan saya dari 2025 sampai sekarang,” tegasnya.
Meski tanpa dukungan dana hibah, Haris menyatakan pihaknya tetap berupaya melakukan pembenahan internal, termasuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kita bisa melihat Markas PMI Lombok Barat sekarang hidup,” katanya.
Ia menyebutkan, terjadi peningkatan signifikan dalam pelayanan pengelolaan darah. Jika sebelumnya hanya mampu melayani sekitar 500 kantong darah, kini dalam kurun waktu tiga bulan jumlahnya meningkat menjadi 1.000 hingga 2.000 kantong darah. “Artinya ada prestasi untuk pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk transparansi, PMI Lombok Barat juga telah melakukan audit eksternal terhadap pengelolaan keuangan, bahkan sebelum adanya laporan dugaan tersebut. “Kita sudah lakukan audit eksternal, jauh sebelum ada laporan ini,” tegas Haris.
Ia menambahkan, meskipun laporan itu sempat mencuat, hal tersebut tidak mengganggu kinerja organisasi. PMI Lombok Barat tetap berkoordinasi dengan PMI tingkat provinsi.
“Kami selalu koordinasi dengan PMI satu tingkat di atas. Kami selalu minta restu dengan PMI provinsi,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PMI NTB, Lalu Dody Setiawan, menilai dinamika yang terjadi di PMI Lombok Barat tidak serta-merta dapat diarahkan pada dugaan tindak pidana korupsi. “Kalau kita lihat, indikasi korupsi terlalu jauh,” ujarnya.
Dody juga membenarkan bahwa audit eksternal telah dilakukan terhadap PMI Lombok Barat. Menurutnya, secara organisasi, PMI Lombok Barat masih berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Jadi kita di PMI Lobar sudah on the track. Kita sudah audit dilakukan eksternal,” tegasnya.
PMI Lombok Barat berharap isu yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen organisasi dalam menjaga transparansi dan meningkatkan pelayanan kemanusiaan. (F*)
Ket. Foto:
Ketua PMI Lombok Barat, Haris Karnain bersama Plt. Ketua PMI NTB Lalu Dody Setiawan dalam konferensi pers di Markas PMI NTB. (Ist)
