HarianNusa, Lombok Tengah – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan, terutama di kawasan selatan yang berkembang pesat seiring hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Prinsip no one left behind atau “tak boleh ada yang tertinggal” menjadi pesan utama Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Pandan Indah, Desa Mangkung, dan Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (27/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus berjalan beriringan dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. Program itu dipadukan dengan peningkatan layanan kesehatan, penanganan kekeringan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Menurut Miq Iqbal, geliat pembangunan di kawasan Mandalika harus menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan justru memperlebar kesenjangan.
“Pembangunan di kawasan selatan berkembang sangat cepat. Namun, kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. Karena itu, UMKM, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan bersama,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan tanpa terkecuali.
Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, Pemprov NTB mengalokasikan hampir Rp3 miliar melalui Program Desa Berdaya Transformatif bagi sekitar 350 kepala keluarga di Desa Mangkung dan Desa Sengkol. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha yang disesuaikan dengan potensi masing-masing keluarga, mulai dari sektor perdagangan, pengolahan pangan hingga peternakan
unggas.
Penyaluran bantuan dilakukan secara fleksibel, baik melalui pemerintah desa maupun langsung kepada keluarga penerima manfaat, agar lebih tepat sasaran sekaligus mendorong lahirnya usaha-usaha produktif di tingkat masyarakat.
Selain bantuan modal usaha, khusus di Desa Mangkung sebanyak 380 calon keluarga penerima manfaat memperoleh paket kebutuhan dasar berupa kasur, selimut, pakaian, beras, gula, minyak goreng, dan mi instan.
Untuk memastikan seluruh bantuan benar-benar diterima masyarakat, Miq Iqbal bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turun langsung mengunjungi rumah sejumlah penerima manfaat, di antaranya Lalu Asli di Dusun Mangkung Lauk, serta Lalu Adnan, Lalu Dani, dan Maujud di Dusun Batu Samban.
Sementara itu, Kepala Desa Sengkol, Satria Wijaya Sarap, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 desanya menerima berbagai dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB. Bantuan tersebut meliputi dana CSR Bank NTB Syariah sebesar Rp100 juta untuk Masjid Raudhatul Maujud, revitalisasi Pasar Tradisional Sengkol senilai Rp400 juta, serta Rp300 juta melalui Program Desa Berdaya.
Menurut Satria, dana Program Desa Berdaya dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur yang dikelola oleh 55 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di Dusun Bonglanda.
“Program ini kami arahkan menjadi usaha yang berkelanjutan. Pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani karena dinilai lebih akuntabel dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkesinambungan bagi masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov NTB juga mempercepat langkah antisipasi terhadap ancaman kekeringan yang rutin melanda wilayah Lombok Selatan. Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah tengah melakukan asesmen pembangunan sumur bor di sejumlah daerah rawan kekeringan di Lombok Selatan dan Sumbawa Selatan.
Sembari menunggu pembangunan tersebut, armada mobil tangki milik Dinas Sosial, BPBD, dan Biro Umum telah disiagakan untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak.
Perhatian pemerintah juga diarahkan pada penanganan infrastruktur pengendali banjir. Bersama Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemprov NTB mempercepat perbaikan check dam yang rusak, sekaligus menyiapkan peninggian elevasi jembatan lama serta pembangunan tanggul pengaman sungai guna mengurangi risiko banjir yang setiap tahun mengancam permukiman warga.
Di sektor permukiman, rehabilitasi rumah tidak layak huni terus dipercepat dengan target sedikitnya enam unit rumah selesai diperbaiki dalam waktu satu pekan.
Untuk menopang perkembangan kawasan Mandalika, Pemprov NTB juga mengalokasikan anggaran bagi revitalisasi Pasar Kuta serta penguatan layanan RS Mandalika sebagai rumah sakit penunjang kawasan pariwisata.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Desa Sengkol turut mengusulkan peningkatan sejumlah infrastruktur desa, seperti perbaikan lapangan olahraga seluas satu hektare dan renovasi gedung serbaguna desa.
Menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Pemerintah Desa Sengkol juga menyatakan komitmennya menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan. Selain itu, pemerintah desa berharap proses rekrutmen tenaga kerja oleh ITDC dan MGPA dilakukan secara terbuka agar masyarakat lokal yang memiliki kompetensi memperoleh kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pembangunan kawasan.
Melalui rangkaian kunjungan kerja tersebut, Pemprov NTB menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah memilih pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi, penyediaan air bersih, peningkatan layanan kesehatan, rehabilitasi rumah layak huni, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.
Komitmen “tak boleh ada yang tertinggal” pun ditegaskan bukan sekadar slogan. Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi NTB ingin memastikan setiap desa memiliki kesempatan berkembang, setiap keluarga memiliki peluang untuk bangkit, dan setiap warga dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil, merata, dan berkelanjutan. (F*)
Ket. Foto:
Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Pandan Indah, Desa Mangkung, dan Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah. (Ist)
