HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya memperkuat keterbukaan informasi publik melalui peningkatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh perangkat daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas PPID Pelaksana di lingkungan Pemprov NTB, Kamis (5/11/2026), bertempat di Ruang PPID Utama. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB selaku PPID Utama ini bertujuan memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik di masing-masing perangkat daerah.
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Ketua PPID Utama, Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., MH, dalam arahannya menegaskan bahwa PPID memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan mudah diakses, khususnya terkait berbagai program prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, tanggung jawab pengelolaan informasi publik tidak hanya berada di tangan PPID Utama, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh PPID Pelaksana. Dukungan pimpinan perangkat daerah, mulai dari kepala hingga sekretaris perangkat daerah, menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan fungsi PPID.
“Keterbukaan informasi publik bukan sesuatu yang sulit. Banyak hal yang dapat kita lakukan dengan mudah apabila ada kemauan, koordinasi, dan dukungan dari semua pihak,” ujarnya.
Ahsanul Khalik juga menyoroti hasil evaluasi keterbukaan informasi publik Provinsi NTB pada 2025 yang mengalami penurunan cukup signifikan. Setelah berhasil menempati peringkat pertama pada 2024, NTB harus menerima penurunan nilai menjadi sekitar 81 dengan predikat Menuju Informatif.
Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemprov NTB.
Sejak menerima amanah sebagai Kepala Dinas Kominfotik NTB, sejumlah langkah pembenahan mulai dilakukan melalui penguatan koordinasi PPID Utama. Upaya tersebut meliputi pengumpulan dan pelengkapan dokumen pendukung yang sebelumnya belum tersedia, pembenahan sistem pengelolaan informasi, hingga perbaikan situs web PPID.
Hasilnya mulai terlihat dalam evaluasi mandiri melalui Self Assessment Questionnaire (SAQ). Dalam penilaian tersebut, Provinsi NTB berhasil meraih nilai sempurna, yakni 100.
Ia menjelaskan, komponen SAQ memiliki bobot 80 persen dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Sementara 20 persen lainnya berasal dari penilaian presentasi kepala daerah di hadapan Komisi Informasi Pusat.
Untuk memenuhi tahapan tersebut, Pemprov NTB terus mematangkan dokumen pendukung serta materi presentasi Gubernur NTB yang dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026 di Komisi Informasi Pusat.
Ahsanul optimistis NTB dapat kembali meraih predikat Informatif. Namun, menurutnya, pencapaian tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kerja bersama seluruh perangkat daerah.
“Kita optimistis predikat Informatif dapat kita raih kembali. Namun, capaian ini bukan semata-mata hasil kerja PPID Utama. Ada kontribusi besar dari teman-teman PPID Pelaksana di seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, sekitar 70 persen data dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses evaluasi bersumber dari perangkat daerah. Karena itu, keaktifan dan respons cepat PPID Pelaksana sangat menentukan kelancaran pemenuhan kebutuhan informasi dan dokumen yang dipersyaratkan.
Melalui kegiatan bimtek tersebut, para peserta juga mendapatkan penguatan teknis mengenai berbagai aspek pengelolaan PPID yang perlu dibenahi. Salah satu perhatian utama adalah pemenuhan informasi publik yang wajib tersedia pada situs web masing-masing perangkat daerah.
Kelengkapan informasi dasar, seperti profil kepala perangkat daerah, dokumen administratif, hingga informasi substantif terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, menjadi bagian yang harus dipastikan tersedia dan diperbarui secara berkala.
Ahsanul berharap, melalui penguatan kapasitas ini, tidak ada lagi kendala dalam pemenuhan dokumen dan informasi publik di masing-masing perangkat daerah. Seluruh PPID Pelaksana diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta membangun koordinasi yang lebih intensif dengan PPID Utama.
“Kalau ada dokumen yang belum tersedia di satu tempat, kita harus berupaya mencarinya di tempat lain sampai dokumen tersebut ditemukan. Kuncinya adalah kemauan, komunikasi, koordinasi, dan kerja sama,” pungkasnya.
Melalui penguatan kapasitas PPID ini, Pemprov NTB berharap budaya keterbukaan informasi semakin mengakar di seluruh perangkat daerah. Tidak hanya untuk meningkatkan hasil evaluasi keterbukaan informasi publik, langkah tersebut juga menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta semakin dipercaya masyarakat. (F*)
Ket. Foto:
Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. H. Ahsanul Khalik (tengah) didampingi Kepala Bidang IKP Savrudin, MH., (kanan pak Kadis), dalam kegiatan Bimtek PPID provinsi NTB. (Ist)
