HarianNusa, Lombok Utara – Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mengusung konsep baru dalam pengembangan kawasan Taman Laut Pandanan di Lombok Utara. Konsep ini menekankan prinsip ramah lingkungan, berbasis komunitas, dan menolak adanya praktik yang meminggirkan masyarakat sekitar. 

“Kalau kita bicara tentang daerah ini, tidak cukup bicara mengenai pantai. Seperti tadi disampaikan, 3E (Environment, Economy, dan Equity) itu sebetulnya kita bicara tentang ekosistem laut. Ekosistem laut itu bukan hanya lautnya, tapi juga pesisirnya, pantainya, dan manusia yang tinggal di sekitarnya, bahkan udaranya,” tegas Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya pada peringatan Hari Laut Dunia dan Hari Segitiga Karang, Senin (9/6).

Gubernur Miq Iqbal menambahkan bahwa kawasan Taman Laut Pandanan merupakan tempat yang sangat spesial. Kawasan ini menjadi jalur migrasi elang alap atau elang Siberia, serta salah satu lokasi terbaik untuk melakukan pengamatan burung (bird watching). Selain itu, kawasan ini juga memiliki situs vulkanik dari gunung merapi purba.

Selanjutnya miq Iqbal mengatakan Peringatan Hari Laut Sedunia yang dilaksanakan ini, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga dan mengembangkan wilayah tersebut.

“Ini membutuhkan kesadaran dan komitmen dari kita semua. Yang paling membahagiakan, mendengarkan cerita bagaimana teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, teman-teman kampus, memberi perhatian kepada konservasi kelautan ini. Artinya, kalau yang muda sudah memberikan perhatian, masa depan kita cerah,” ujar Gubernur.

Ia juga menegaskan bahwa laut adalah milik bersama, milik semua umat manusia. Apa pun yang terjadi di kawasan ini akan berdampak pada negara-negara lain. Karena itu, menjaga kelestarian ekosistem kelautan di NTB merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan dunia yang lebih baik. (F3)

Ket. Foto:

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal (tengah)  saat memberikan sambutan peringatan Hari Laut Sedunia. (Ist)

HarianNusa, Lombok Utara – Kepolisian Resor Lombok Utara tengah mendalami kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas yang meninggal dunia dalam kondisi hamil. Perempuan tersebut diketahui menderita stroke selama 14 tahun terakhir dan memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi.

Tragisnya, korban ditemukan hamil dan meninggal dunia tak lama kemudian. Terduga pelaku adalah suami dari sepupu korban, yang tinggal bersebelahan dengan rumah korban. Pria tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian sejak Jumat, 25 April 2025, setelah menyerahkan diri dengan didampingi tokoh masyarakat setempat.

“Benar, terduga pelaku telah menyerahkan diri. Ini sebagai langkah awal untuk mencegah potensi konflik di desa,” kata Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta S.I.K. melalui Kasat Reskrim AKP Punguan Hutahaean S.Tr.K., S.I.K., Selasa (29/4/2025).

Penyelidikan kini berlangsung secara intensif. Kepolisian fokus mengungkap apakah terdapat unsur paksaan atau relasi tidak setara yang melatarbelakangi kejadian ini. Diketahui, istri terduga pelaku baru saja pulang dari Arab Saudi saat Ramadan lalu.

“Korban termasuk kelompok rentan yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Kami berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini,” tegas AKP Punguan.

Polres Lombok Utara juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, sembari menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. (F2)

Ket. Fot:
Gambar ilustrasi kekerasan seksual. (Ist)

HarianNusa, Lombok Utara – Bank NTB Syariah dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Program Tanggungan Bagi Hasil Pinjaman Masyarakat, Kamis, 10 April 2025.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Plt Direktur Utama PT Bank NTB Syariah H. Nurul Hadi dan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian di halaman Kantor DKP3 Lombok Utara.

Plt Direktur Utama PT Bank NTB Syariah H. Nurul Hadi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemda KLU yang telah mengajak Bank NTB Syariah untuk berkolaborasi bersama sebagai bentuk nyata untuk mempermudah masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dalam menaikan kesejahteraannya. Ia berharap pelaku usaha mikro terus berkembang dengan adanya program tersebut.

“Harapan kami tentunya semoga pelaku usaha mikro terus berkembang dan dengan adanya penandatangan MoU masyarakat dapat lebih sejahtera,” katanya.

Sementara Najmul mengatakan, kolaborasi Pemda KLU dengan Bank NTB Syariah sebagai bentuk keseriusan Pemda KLU dalam program 99 hari kerja yang dilaksanakan.

“Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp1 miliar untuk membayar bunga pinjaman bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Dia mengatakan Lombok Utara memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas, sehingga untuk menjalankan program swasembada pangan tentunya dapat terlaksana tanpa ada kendala yang berarti.

“Saya harap para petani yang menerima bantuan dapat digunakan secara optimal sehingga produksi dan panen lebih maksimal dengan tujuan kesejahteraan bagi masyarakat," ujarnya.

Kepala DKP3 KLU Tresnahadi menyampaikan untuk menyukseskan program swasembada pangan Prabowo Subianto dan program 99 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, memberikan bantuan berupa alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Lombok Utara.

“Bantuan terdiri dari Handtraktor, alat perajang, mesin pengolahan pakan ternak, mesin pemotong rumput, hand sparayer, dan subsidi bunga," jelasnya. (F3)

Ket. Foto:
1. (Kiri-kanan) Plt Direktur Utama PT Bank NTB Syariah H. Nurul Hadi dan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Program Tanggungan Bagi Hasil Pinjaman Masyarakat.