HarianNusa.com, Mataram – Fraksi PKS DPRD NTB menanyakan perihal penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB tahun 2016 lalu. Rabu, (21/6).
Hal itu disampaikan Fraksi PKS pada sidang Paripurna DPRD NTB dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun anggaran 2016.
Menurut juru bicara Fraksi PKS DPRD NTB yang sekaligus ketua Fraksi Johan Rosihan, ST, menurunnya realisasi PAD dari 1. 372 triliun pada tahun 2015 menjadi 1.359 triliun pada tahun 2016 merupakan prestasi yang mengecewakan. Karena menjadi yang pertama dalam delapan tahun terakhir.
Selain itu, Johan melihat adanya kejanggalan dalam penurunan PAD tersebut, karena pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2016 lalu mengalami peningkatan, bahkan salah satu yang terbaik di Indonesia. Belum ditambah dengan terus meningkatnya angka wisatawan yang berkunjung ke NTB.
Berdasarkan hal tesebut, Fraksi PKS, meminta kepada pimpinan DPRD memanggil BPK untuk mengurai permasalahan tata kelola PAD tersebut sehingga menjadi transparan.
“BPK sebagai supreme auditor diperlukan untuk mengurai permasalahan tata kelola pendapatan asli daerah,” paparnya.
Untuk diketahui, sebelum membacakan pandangan umum fraksi, Johan sempat menyindir Pemprov NTB yang hanya mengutus Sekda Rosiyadi H. Sayuti dengan mengatakan “Yang saya hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur di manapun berada,” hal tersebut sontak membuat beberapa peserta sidang bertepuk tangan. (Sta).
