HarianNusa.com – Dihadapan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, sebanyak 64 orang Tenaga Pendamping Desa Profesional (TPDP) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2019, menandatangani kontrak kerja dalam rangka mendukung urusan pembangunan dan kawasan perdesaan, di Aula Kantor Dinas PUPR Lobar, Selasa (29/1).
Acara penandatanganan juga turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMPD-Dukcapil) NTB, Kepala Dinas PMPD Lobar, Kepala Desa, Camat serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Lombok Barat.
Ke 64 TPDP yang melakukan penandatanganan itu terdiri dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur (PDTI) dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Anggota TPDP ini direkrut melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dibawah KemenDes Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI.
Kepala Dinas PMPD-Dukcapil NTB, H.Azhari, SH, MH dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa tupoksi dari para pendamping desa ini, selain menetralisir informasi hoax di media sosial, tetapi juga turut mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa.
Selain itu, lanjut Azhari, tugas TPDP ini juga meliputi pendampingan kepada masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Kita tidak ingin lagi ada masalah-masalah hukum di desa,” tegasnya.
Azhari menyebutkan, sekitar 995 jumlah desa di NTB, hanya 1-2 persen saja yang masih bermasalah dengan hukum.
“Kecil memang jika diprosentasekan. Ini artinya, kepala desa- kepala desa kita banyak yang cerdas,” pujinya seraya menangkal kalau SDM Kepala Desa (Kades) yang ada lemah, tetapi mereka tergolong cerdas. Karena mereka (kepala desa, red) cerdas, dan dinilai sudah mampu untuk menggerakkan roda pembangunan di desanya.
Terkait dengan Dana Desa (DD) Azhari menjelasalkan, tidak kurang dari Rp.900 Milyar yang digelontorkan untuk kegiatan pembangunan di desa. Dimana Tahun 2019 ini, peningkatannya menjadi sekitar Rp. 1,2 Triliun.
Wagub NTB Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah, M.Pd dalam sambutannya menyatakan semoga di Lobar pencairan pembangunan rumah dampak gempa bisa terealisasi 100 persen. Menurutnya jika semuanya sudah masuk ke rekeing, tinggal menyesuaikan validasinya saja dan melakukan pembangunan ke depan dan berharap program tersebut bisa berjalan dengan baik dan benar.
”Semoga tidak ada hal yang kira-kira menghambat proses pembangunan hunian tetap ini,” harap Wagub.
Sebelumnya di tempat yang sama, Bupati Lobar H.Fauzan Khalid menyqmpaikqn bahwa dalam tahun 2019 ini, pemerintahannya akan mencoba memberikan bantuan kepada desa yang akan disalurkan melalui kegiatan Bumdes.
“Sebagai uji coba kita akan berikan bantuan hibah kepada dua BumDes di dua desa yang nilainya sekitar 500 juta. jika program ini bisa berkembang maka diberikan ke desa-desa lainnya,” kata Fauzan. (f3).
