HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB.  “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat terus menggencarkan pelayanan migrasi administrasi kependudukan (adminduk), khususnya di kawasan perumahan. Usai menyasar tiga desa di Kecamatan Labuapi, inovasi pelayanan kini diarahkan melalui peran aktif Rukun Tetangga (RT).

Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, menyampaikan bahwa pendekatan berbasis RT dinilai strategis untuk mempercepat pemutakhiran data penduduk, terutama warga non-permanen yang telah lama tinggal namun belum melakukan migrasi domisili. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri pertemuan Ketua RT dari enam perumahan di Desa Labuapi, Jumat (30/5/2025).

“RT adalah ujung tombak yang tahu persis warganya. Dengan keterlibatan mereka, pelayanan jemput bola ini akan lebih efektif,” ujar Akhkam yang juga mantan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat. 

Pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Desa Labuapi ini dipimpin oleh Sekretaris Desa Muhammad Juaini dan turut dihadiri Camat Labuapi, Lalu Rifhandani. Juaini menegaskan pentingnya strategi kolaboratif dalam menangani persoalan migrasi adminduk.

“Banyak warga perumahan sebenarnya sudah tinggal lama, tapi belum pindah domisili. Dengan keterlibatan RT, proses ini bisa kita fasilitasi agar warga menjadi penduduk permanen desa,” jelas Juaini.

Data desa menunjukkan setidaknya lima kompleks perumahan besar berada di wilayah Labuapi, seperti Lantana Garden, Royal Zam-Zam 2, Taman Anggrek, Grand Madani, dan Grand Muslim 2. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah seiring pembangunan perumahan baru.

Respons positif datang dari para Ketua RT. Idris, Ketua RT 01 Lantana Garden, menyambut baik program ini.

“Warga tak perlu lagi repot meminta surat pindah dari daerah asal. Ini sangat membantu,” kata Idris.

Namun, ada juga masukan dari Ketua RT 02 Samsul Madani yang menyoroti manfaat konkret dari migrasi adminduk.

“Apa keuntungan menjadi warga desa selain prosesnya yang dipermudah?” tanyanya.

Juaini menjawab, dengan data warga yang jelas, desa dapat mengalokasikan pelayanan dasar seperti Posyandu. Saat ini, pelayanan tersebut belum tersedia karena ketidakjelasan data jumlah penduduk tetap di perumahan.

“Kami bisa memulai Posyandu jika jumlah warga jelas. Itu butuh kepastian domisili,” ujarnya.

Akhkam menambahkan, pihaknya akan mendorong pengembang dan pemerintah desa agar lebih serius menyediakan fasilitas umum, sesuai amanat Peraturan Daerah.

“Perda mewajibkan pengembang menyediakan prasarana umum. Dengan data yang jelas, desa dan kabupaten bisa lebih mudah mengawal hal itu,” pungkasnya.

Upaya ini menjadi langkah nyata dalam mempercepat transformasi layanan adminduk di Lombok Barat, sekaligus mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat perumahan yang selama ini belum terjangkau optimal. (F3)

Ket. Foto:

Petugas melakukan pendataan kepada warga perumahan untuk mempercepat Migrasi kependudukan. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Di tengah libur dan cuti bersama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat tetap menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Tak gentar dengan rendahnya animo masyarakat dan jadwal libur, tim Dukcapil turun langsung menyasar sejumlah perumahan di Kecamatan Labuapi dengan pola jemput bola.

“Orang lain boleh libur, tapi staf kami tetap bertugas. Kami anggap pelayanan di hari libur bisa lebih efektif,” ujar Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, saat memberikan pelayanan di Perumahan Citra Garden, Desa Perampuan, Jumat (30/5/2025).

Dalam rangkaian pelayanan ini, Dukcapil menurunkan tiga tim yang menyasar tiga lokasi: Citra Garden di Desa Perampuan serta Citra Persada dan Griya Hijau di Desa Karang Bongkot. Pelayanan di Citra Garden dilakukan selama dua hari, tidak hanya untuk migrasi adminduk, tetapi juga seluruh layanan seperti perekaman KTP, pembaharuan KK dan KTP, hingga penerbitan akta kelahiran dan kematian.

“Awalnya kami hanya siapkan pelayanan migrasi, tapi karena banyak warga datang dengan kebutuhan lain, kami tambah jenis layanannya. Tidak bisa ditolak, masyarakat sudah datang,” jelas Akhkam.

Pada hari pertama, ratusan warga mendatangi titik pelayanan di rumah Ketua RT. Namun, banyak yang diminta kembali keesokan harinya karena jenis pelayanan yang dibutuhkan di luar migrasi dan tidak disiapkan sebelumnya. Dari hasil pelayanan, hanya 15 kepala keluarga yang mengurus pindah domisili ke Lombok Barat.

“Kami kembali melayani hari ini, dari pukul 15.00 hingga 18.00. Harapannya, lebih banyak yang bisa kami bantu migrasi,” tegasnya.

Kepala Desa Perampuan, H. Zubaidi, mengungkapkan bahwa wilayahnya mencakup sekitar 13 perumahan, sebagian besar baru. Untuk mempermudah pelayanan, pihak desa akan menata ulang struktur kelembagaan warga seperti pembentukan RT baru jika penghuni sudah lebih dari 50% dan berdomisili resmi di Lombok Barat.

Sementara itu, di Perumahan Citra Persada, dari sekitar 200 rumah dengan tingkat keterisian 70%, Dukcapil melayani 21 kepala keluarga. Menurut informasi dari kepala desa setempat, mayoritas warga di sana sudah memiliki KTP Lombok Barat.

“Kami juga punya pekerjaan rumah cukup banyak di Karang Bongkot ini,” ujar Akhkam.

Sekitar lokasi Citra Persada, terdapat sejumlah perumahan lain seperti Bale Lumbung 1-2, Griya Perampuan Asri, Mekar Asri, Puri Rengganis, dan Bale Solah. Dukcapil berharap warga yang belum tertangani bisa datang secara mandiri ke kantor Dukcapil atau Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk mengurus dokumen kependudukan mereka.

Melalui upaya jemput bola ini, Dukcapil Lombok Barat membuktikan dedikasi tinggi untuk memberikan pelayanan tanpa mengenal hari libur demi mendekatkan layanan kepada masyarakat. (F3)

Ket. Foto: Pelayanan Adminduk di salah satu perumahan di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. (Ist)