NTB
NTB Informatif, Target Kinerja PPID yang harus dipenuhi sesuai RPJMD

HarianNusa.Com – NTB yang informatif, dialogis, dinamis, terkoneksi dan terintegasi menjadi target kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah yang harus dipenuhi sesuai RPJMD NTB Tahun 2019-2023.
Keterbukaan informasi dan akuntabilitas tata kelola birokrasi menjadi instrumen penting bagi terwujudnya NTB yang tertata rapi, aman dan nyaman bagi masyarakatnya. Di mana birokrasinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya benar benar mengutamakan integitas dan bisa memberikan layanan yang maksimal untuk masyarakat.
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H mengemukan hal tersebut dalam rapat Konsolidasi dengan para Pengelola PPID Perangkat Daerah Provinsi NTB di Ruang Sidang KI NTB di Mataram, Rabu (3/7/19).
Aryadi mengatakan Badan publik informatif, tercermin dari kemudahan masyarakatnya dan semua tamu yang berkunjung, untuk mendapatkan informasi tentang apa saja mengenai NTB. Sehingga mereka dengan mudah dapat melaksanakan aktivitas dan bisnis termasuk berpartisipasi dalam mensukseskan program-program NTB Gemilang.
Menurut Aryadi, untuk meraih predikat NTB Informatif itu, maka semua Perangkat Daerah sebagai Badan Publik, wajib memiliki sistem informasi yang mudah diakses masyarakat sebagai media pelayanan informasi publik.
“Salah satu instrumen yang harus dipenuhi adalah mempunyai website. Karena sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ditegaskan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Kemudian website tersebut harus menyajikan seluruh konten informasi publik yang dikuasai oleh perangkat Daerah atau menjadi tugas dan fungsi badan publik yang bersangkutan. Konten informasi yang disajikan, haruslah selalu diupdate, dilengkapi dengan penyediaan ruang layanan dan dokumentasinya,” jelasnya.
Sedangkan NTB dialogis dan dinamis, menurutnya, adalah tersedianya ruang atau akses bagi masyarakat untuk berinteraksi, berdialog dan berdiskusi tentang ide-ide baik membangun NTB.
“Sekaligus juga dapat menyampaikan keluh kesah dan pengaduan terkait permasalahan yang perlu diatasi bersama,” terangnya.
Ia pun memaparkan bahwa dalam hal ini telah menjadi komitmen Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr Hj.Siti Rohmi Djalilah untuk membuka ruang dialog melalui kegiatan jumpa Bang Zul-Umi Rohmi dan rutin turun mengunjungi masyarakat diberbagai kesempatan. Pemprov NTB, lanjutnya, juga membuka akses layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi NTB Care.
Mantan Irbansus Inspektorat NTB itu meminta seluruh PPID Perangkat Daerah untuk memberikan atensi khusus, dan segera merespon setiap pengaduan masyarakat tersebut dalam bentuk penanganannya secara konkrit.
Kontens Website OPD belum Update
Kepala Balai ITE Diskominfotik NTB, HM.Ilham mengungkapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kontens Website perangkat Daerah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, informatika dan statistik Provinsi NTB, diketahui 70 persen dari website tersebut kontens informasinya belum update.
“Dari 44 Website OPD, 2 Website dalam keadaan suspens(mati) yakni situs web Dinas ESDM dan Dinas Pariwisata NTB. Dan hanya 12 Website yang menyajikan informasi terkini,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan kebanyakan dari perangkat daerah di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi NTB, belum melakukan update informasi, sehingga berbagai informasi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah, belum banyak terpublikasi kepada masyarakat.
Ilham meminta PPID Perangkat Daerah untuk segera melalukan update kontens website dan melengkapi seluruh instrumen informasi publik yang wajib disediakan perangkat daerah.
Ia juga menyingggung bahwa pada tahun 2014 provinsi NTB pernah meraih juara pertama nasional dalam bidang keterbukaan informasi publik.
“Jadi Gubernur meminta kita untuk menyiapkan seluruh instrumen yang dibutuhkan sehingga tahun ini, NTB kembali dapat menjadi juara nasional,” tegasnya.
Ketua Komisi Informasi yang kali ini diwakili oleh Wakil Ketua Komisi Informasi provinsi NTB Lalu Ahmad Busyairi, S.Sos. menjelaskan, Badan Publik provinsi, kementrian itu dinilai langsung oleh Komisi Informasi Pusat. Terdapat perbedaan tata cara penilaian dari tahun 2017 dengan tahun 2018-2019.
“Jika ditahun 2017 penilaian menggunakan SAQ lembar penilaian yang kita nilai sendiri. Kemudian Komisi Informasi pusat yang akan mengecek kembali apakah benar atau sesuai dengan lembaran tersebut, melalui visitasi,” katanya.
Sedangkan di tahun 2018 hingga sekarang ini, cara tersebut tidak digunakan lagi melainkan dengan cara diundang melakukan presentasi.
Metode penilaian yang kini digunakan, kata dia, adalah pengintaian website setiap saat oleh Komisi Informasi pusat.
Perbedaan lainnya, kata Busairi sapaannya, jika dulu sistemnya masih ranking sedangkan sekarang katagori. Dan katagori yang tertinggi adalah kategori informatif. Untuk presentasinya nanti terdapat beberapa hal yang menjadi item penilaiannya yaitu komitmen, regulasi, koordinasi dan inovasi.
“Informasi yang disediakan, telah dicantumkan di lembar pedoman SAQ seperti profil pimpinan, profil daerah, program-program kegiatan di setiap OPD dan diupdate minimal 6 bulan sekali,” tegasnya. (f3)
Ekonomi
Transformasi Perumahan Jadi Strategi Utama Atasi Kemiskinan Ekstrem di NTB

HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mengubah wajah perumahan sebagai upaya strategis menghapus kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), Gubernur NTB Muhammad Lalu Iqbal bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Dr. Fahri Hamzah, menyoroti pentingnya pendekatan transformasional dalam pembangunan perumahan.
Rapat tersebut menjadi ajang konsolidasi berbagai pihak untuk merumuskan langkah konkret penanganan kemiskinan ekstrem, dengan menempatkan program renovasi dan pembangunan perumahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang menyeluruh.
“Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak pada kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal.
Ia menekankan bahwa pembangunan rumah di kawasan kumuh harus dilakukan dengan pendekatan komunitas. Bukan hanya membangun dinding dan atap, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dengan ruang sosial bersama, sanitasi layak, dan MCK kolektif.
“Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya tetap kumuh, anak-anak tidak punya ruang bermain, dan sanitasi buruk, itu bukan solusi. Kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam satu tahun,” imbuhnya.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya sertifikasi kepemilikan rumah dan pemetaan potensi ekonomi warga. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari program pembangunan terpadu agar warga tidak kembali miskin setelah menerima bantuan.
Sementara itu, Wamen PKP Dr. Fahri Hamzah menyatakan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset ekonomi yang bisa menjadi titik awal perubahan hidup warga miskin.
“Rumah itu bukan cuma tempat berteduh, dia adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik dan bersertifikat, dia punya jaminan untuk masuk ke dunia usaha,” ujarnya.
Fahri mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya fisik, tapi juga mencakup aspek legal formal dan produktivitas ekonomi. Menurutnya, rumah yang layak dan bersertifikat dapat menjadi jaminan untuk mengakses modal usaha, bahkan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.
“Kalau rumahnya bagus, dia bisa jualan kopi, bikin salon, usaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi,” jelas Fahri.
Rapat koordinasi ini menjadi penanda arah baru kebijakan perumahan di NTB, yakni menjadikan rumah sebagai pusat perubahan sosial dan ekonomi. Transformasi perumahan kini tak lagi hanya soal fisik, tapi tentang membuka jalan keluar dari kemiskinan.
Ket. Foto:
Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), (Ist)
NTB
PKS NTB Tingkatkan Semangat Berkurban, 306 Sapi dan 120 Kambing Disalurkan untuk Masyarakat

Mataram – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan peningkatan luar biasa dalam semangat berkurban pada Hari Raya Idul Adha 1446 H ini. Total sebanyak 306 ekor sapi dan 120 ekor kambing dikurbankan dan disalurkan ke berbagai pelosok NTB. Khusus di DPW PKS NTB total hewan kurban yang di sembelih sebanyak 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing.
Ketua Panitia Qurban DPW PKS NTB, Ustadz Ahmad Fadli, menyampaikan bahwa proses penyembelihan dan distribusi daging kurban berlangsung selama tiga hari, mulai dari hari raya Idul Adha Jumat ( 6/6) hingga Minggu (8/6), agar pendistribusian bisa merata dan tepat sasaran.
“Penyaluran kami lakukan selama tiga hari, mulai dari hari Jumat hingga Minggu ini,” jelas Ustadz Ahmad Fadli, Sabtu, (7/6) di sela-sela pelaksanaan pemotongan hewan Kurban di DPW PKS NTB.
Yang menggembirakan, total 94.800 paket daging kurban berhasil disalurkan kepada masyarakat NTB. Ini merupakan kontribusi gabungan dari seluruh anggota legislatif Fraksi PKS dan para kepala daerah dari PKS, termasuk Wakil Bupati Lombok Barat dan Wakil Bupati Bima. Bahkan, sejumlah kader PKS yang tergabung dalam kelompok kecil secara swadaya turut serta dalam pembelian hewan kurban.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban yang dipotong oleh PKS NTB tahun ini meningkat drastis hingga 70 persen. Ini menjadi bukti nyata meningkatnya semangat berbagi dari kader, anggota dewan, dan para kepala daerah dari PKS.
“Alhamdulillah, kader-kader PKS beserta para dewan dan kepala daerah memiliki semangat berkurban yang sangat tinggi. Kami di PKS sangat berbahagia bisa berbagi, dan semoga daging-daging kurban yang kami salurkan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya,” ujar Ustadz Fadli.
Secara nasional, PKS menyalurkan lebih dari 2,3 juta paket daging kurban kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ini merupakan wujud nyata dari komitmen PKS dalam mengurangi kesenjangan sosial dan berkhidmat untuk rakyat.
Ket. Foto:
kegiatan penyerahan daging kurban di Kantor DPW PKS NTB. (Ist)
Kota Mataram
Idul Adha 1446 H, Pemprov NTB Bagikan 11 Ekor Sapi dari Presiden Prabowo

HarianNusa, Mataram – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Yusron Hadi, M.UM menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada hari Raya Idul Adha tahun ini (2025/1446 H) menyalurkan 159 ekor hewan kurban dan 11 ekor Sapi Eksotik dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat NTB. Penyaluran dilakukan di Islamic Center, usai pelaksanaan solat Id, Jumat, (6/6).
Yusron menyampaikan, ratusan hewan kurban yang dibeli dari peternak lokal tersebut, disalurkan ke 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, melalui berbagai lembaga yang penerimanya adalah pengurus masjid, pondok pesantren, majelis taklim serta kelompok masyarakat yang kurang mampu.
“Semua hewan kurban tersebut sudah disalurkan ke 10 kabupaten/kota di NTB dan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat NTB sejumlah 11 ekor Sapi Eksotik dengan berat per ekornya lebih dari 1 ton,” tuturnya dengan ramah.
Dirinya mengatakan, hewan kurban tersebut terdiri dari 14 ekor Sapi jenis Eksotik, 58 ekor Sapi Lokal dan 98 ekor Kambing yang berasal dari Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sapi milik presiden yang diberikan kepada Pemprov NTB diberikan oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara langsung. Hewan kurban tersebut, disembelih di Masjid Agung Praya, Lombok Tengah. Pembagian hewan kurban diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mendapatkannya serta membawa kebahagiaan dalam suasana penuh berkah Idul Adha. (F3)
Ket. Foto:
Penyaluran hewan kurban dari presiden Prabowo untuk masyarakat NTB. (Ist)
-
Headline7 tahun ago
Potensi Tsunami di Asia, NTB Diperingati Waspada
-
NTB6 tahun ago
Ini Cara Mitigasi saat Gempa Bumi
-
Headline7 tahun ago
Misteri Telapak Tangan yang Gegerkan Warga Lombok Terpecahkan
-
Headline8 tahun ago
Mengenang 40 Tahun Bencana Tsunami di Lombok dan Sumbawa
-
Headline8 tahun ago
Ssttt… Ini Lokasi Razia Zebra di Pulau Lombok Selama Dua Pekan
-
Hukum & Kriminal7 tahun ago
Tak Terima Diputusin, Pria di Lotim Sebar Foto Bugil Kekasihnya
-
NTB6 tahun ago
Ahli Geologi AS Peringatkan Bahaya Gempa di Selatan Lombok
-
NTB6 tahun ago
BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Dingin di Lombok