HarianNusa, Mataram – APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2022 dalam keadaan sulit. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD NTB dari Fraksi Gerindra, H. Mori Hanafi.
Menurutnya, tahun 2022 ini kondisi APBD Provinsi NTB betul-betul terkontraksi sehingga menyebabkan kondisi keuangan daerah kurang sehat.
"Nah inilah yang menjadi perhatian kita, bagaimana agar APBD kita sehat kembali. Sehingga di tahun 2023 tidak lagi terjadi seperti tahun 2022, yakni menanggung hutang tahun 2021," ungkapnya kepada sejumlah awak media, Kamis, (07/04) di Ruang Kerjanya di kantor DPRD NTB.
Ia mengatakan, jika hal tersebut terjadi lagi di tahun 2023 maka kondisinya menjadi kacau, mengingat tahun 2023 tahapan pemilu sudah mulai berjalan. Sebab, pembiayaan pemilu tahun 2024 dianggarkan di tahun 2023.
"Jadi pemilu 2024 itu pilegnya tanggal 14 Februari. Tidak mungkin APBDnya 2024, pasti di tahun 2023 semua tahapan itu sudah jalan," paparnya.
Kesulitan APBD 2022 ini diakibatkan adanya hutang pemprov NTB Tahun Anggaran 2021 kepada pihak ketiga yang berjumlah sekitar Rp227 Miliar.
Hutang sejumlah Rp227 Miliar itu bersumber dari sejumlah tunggakan pembayaran kegiatan kepada pihak ketiga di tahun 2021, serta tunggakan pembayaran dana bagi hasil kepada kabupaten/kota di tahun 2021.
"Nah dari sisi APBD kita ini sedang tidak sehat, tapi tidak pada kondisi kritis, dan tidak pula bangkrut. Kecuali hutang kita diatas satu triliunan baru dikatakan kritis," tandasnya.
Ia meminta agar hutang tersebut segera dibayar karena pemerintah tidak boleh meninggal hutang pada pihak ketiga. (F3)
Ket. Foto: Wakil Ketua DPRD NTB H. Mori Hanafi. (HarianNusa)
