NTB

Soal Wacana Hak Interpelasi, Sambirang Ahmadi Pertanyakan Kebijakan yang Dinilai Merugikan

Published

3 tahun ago

10/06/2022

Redaksi

HarianNusa, Mataram – Anggota DPRD NTB yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD NTB, H. Sambirang Ahmadi angkat bicara menanggapi soal adanya wacana penggunaan hak interpelasi yang disuarakan oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB. Menurutnya persoalan wacana penggunaan hak interpelasi merupakan hal yang biasa dan wajar. Terlebih telah diatur dalam undang-undang (UU).

“Itu hak yang diatur undang-undang MD3, PP 12 Tahun 2018 dan tata tertib DPRD. Tujuannya adalah meminta keterangan kepada pemerintah tentang kebijakan penting dan strategis yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” ujar Politisi PKS ini.

Justru Sambirang mempertanyakan balik, kebijakan mana yang dinilai merugikan sehingga ingin mengambil langkah interpelasi.

“Pertanyaannya adalah kebijakan mana yang dianggap merugikan kepentingan bermasyarakat dan bernegara?,” tanya anggota DPRD NTB Dapil Sumbawa-Sumbawa Barat tersebut.

Karena, lanjutnya, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam APBD adalah kebijakan bersama. Dimana pemerintah membuat rencananya dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA-PPAS dan diajukan ke DPRD, dengan demikian Dewan terlibat dalam proses kebijakan pemerintah di hulunya.

“Sedangkan di hilirnya pemerintah melaksanakannya, DPRD berfungsi sebagai controler (pengawas). Jadi DPRD sebetulnya harus melakukan fungsi pengawasan itu, bukan hanya diakhir, tapi justru yang penting pada saat pelaksanaannya,” tuturnya.

Kalau ada target pendapatan yang tidak terealisasi, sehingga berpengaruh terhadap realisasi belanja, mestinya bertanya yang setujui target pendapatan tersebut siapa?. Kan Banggar DPRD juga, artinya ada yang salah dalam kalkulasi proyeksi pendapatan, tapi tetap disetujui.

“Nah, sekarang kalau ada yang teriak soal pengelolaan pendapatan iya saya secara pribadi senang. Karena tidak mudah mengelola pendapatan yang sedikit tapi belanjanya besar. Saya kira sudah banyak yang faham bahwa pendapatan yang ditetapkan dalam APBD itu mengikuti hasrat bersama untuk berbelanja. Kenapa ini terjadi?, iya karena kita sama-sama berpandangan positif dan optimis soal pendapatan yang kita yakini bisa terpenuhi, sehingga kita pasang tinggi, supaya bisa mengakomodir aspirasi baik yang disampaikan melalui Musrenbangda maupun reses DPRD,” imbuhnya.

Lebih lanjut Sambirang mengatakan, idealnya belanja yang benar adalah belanja yang beradaptasi dengan kemampuan fiskal yang real. “Ini kan kebalik. Karena itu, mari kita cari solusi soal kesenjangan pendapatan dan belanja ini. Bukan dengan mengutuk kebijakan yang sudah lewat, tapi dengan kepala dingin, duduk bersama, siapkan skema bagaimana kita keluar dari masalah ini. Kalau tidak ada solusi yang cermat, maka seterusnya akan bermasalah,” pungkas Sambirang.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra NTB sangat nyaring menyuarakan wacana penggunaan hak interpelasi DPRD. Bahkan saat ini, Fraksi Gerindra juga sangat gencar membangun komunikasi dengan para anggota/fraksi lainnya yang ada di Udayana.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Sudirsah Sujanto mengatakan, digulirkannya wacana interpelasi ini lantaran pihaknya menilai ada beberapa hal penting yang menjadi sorotan yang harus dijawab/disampaikan secara jelas dan terbuka oleh Gubernur/Wakil Gubernur NTB.

Antara lainnya, soal pengelolaan keuangan daerah yang dinilai masih carut marut. Termasuk sejumlah program Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB seperti zero waste, beasiswa, irigasi tetes, ternak, kemudian soal percepatan jalan dan lainnya. (f3)

Ket. Foto:
Sekretaris Fraksi PKS DPRD NTB H. Sambirang Ahmadi. (HarianNusa)

Info Lainnya

Ekonomi

Pembentukan Koperasi Merah di NTB Capai 95 Persen

Published

6 jam ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergerak cepat dalam mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur NTB, Dr. H. Muhamad Iqbal menyampaikan laporan progres terkini dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Mudesus) untuk pembentukan koperasi tersebut, yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (03/06).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Forkopimda NTB, para kepala daerah, dan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-NTB, yang menunjukkan keseriusan daerah dalam menjalankan amanat Inpres demi mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri di seluruh desa dan kelurahan di NTB.

Dalam sambutannya, Miq Iqbal menegaskan komitmen tinggi NTB untuk menggerakkan koperasi sebagai motor ekonomi masyarakat desa. Ia melaporkan bahwa hingga saat ini, sudah 95 persen desa dan kelurahan di NTB yang menyelenggarakan Mudesus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

“Alhamdulillah, 95 persen desa di NTB sudah mengadakan Mudesus. Sisanya belum, tapi tanggalnya sudah keluar. Jadi, dalam 1-2 hari ke depan, InsyaAllah 100 persen desa kita sudah selesaikan,” tegas Gubernur Iqbal.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa NTB menjadi salah satu daerah yang paling awal bergerak dalam menjalankan program ini. “Yang pertama kali mendaftarkan badan hukum Koperasi Merah Putih itu dari NTB, tepatnya di Lombok Tengah. Sosialisasi pertama juga dilakukan di sini. Ini bukti keseriusan kami,” ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Kementerian Koperasi dan UKM yang turut hadir dalam acara tersebut, termasuk Wakil Menteri dan sejumlah pejabat kementerian lainnya.

“Kami sangat berterima kasih atas arahan dan dorongan dari pusat. Ini menjadi penyemangat bagi kami di daerah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga mengapresiasi peran serta pemerintah kabupaten/kota se-NTB yang secara gotong royong turut menyukseskan program ini, termasuk subsidi biaya pembuatan badan hukum koperasi yang disepakati bersama.

“Walaupun tidak ada kewajiban, tapi kami di provinsi dan kabupaten/kota sepakat untuk subsidi 50 persen biaya untuk pembentukan badan hukum di seluruh NTB. Ini atas inisiatif dari Dinas Koperasi,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen, khususnya di wilayah pedesaan, untuk bersinergi membangun ekonomi berbasis koperasi.

“Koperasi harus kembali menjadi guru ekonomi kita. Kita akan gandeng HKTI, petani, nelayan, semua pihak. Apalagi di NTB, sebagian besar kemiskinan ekstrem ada di wilayah pesisir. Di sinilah koperasi bisa jadi solusi,” tutup Gubernur Iqbal. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan pembukaan Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Mudesus) untuk pembentukan koperasi tersebut, yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (03/06).

Info Lainnya

NTB

PWI NTB Matangkan Persiapan Konferensi Provinsi ke-7 Tahun 2025

Published

6 jam ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Panitia Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-7 masa bakti 2025–2030 menggelar rapat pemantapan di Lesehan Jalik Rumbuk, Babakan, Kota Mataram, Rabu (04/06/2025).

Ketua Panitia, H. Abdus Syukur, menyampaikan harapannya agar semua pihak, termasuk pengurus dan anggota PWI kabupaten/kota se-NTB, dapat memberikan dukungan aktif demi kelancaran dan kesuksesan konferensi lima tahunan tersebut.

“Pelaksanaan konferensi yang dijadwalkan pada 2–3 Agustus 2025 di BPSDM NTB. Kami mengharapkan dukungan semua pihak, termasuk PWI kabupaten/kota. Ini momentum penting untuk regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi,” ujarnya saat memimpin jalannya rapat.

H. Syukur juga menekankan pentingnya kelengkapan administrasi baik bagi peserta maupun calon ketua yang akan maju. Ia menegaskan bahwa hanya anggota PWI pemegang Kartu Biasa yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih dan peserta konferensi.

“Pendaftaran calon ketua akan dibuka mulai 15 Juni hingga 15 Juli 2025. Kami berharap seluruh peserta melengkapi persyaratan sesuai ketentuan organisasi,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Ketua PWI NTB sekaligus mantan anggota DPD RI, H. Ahmad Sukisman Azmy, turut hadir dan memberikan pesan khusus terkait pentingnya menjaga soliditas organisasi.

Dalam sambutannya, Sukisman menyoroti potensi munculnya dualisme kepemimpinan dalam tubuh organisasi jika tidak dikelola dengan baik. Ia berharap PWI NTB tetap menjadi contoh organisasi pers yang solid dan bersatu di tengah situasi nasional yang rawan perpecahan.

“Sekarang ini, banyak organisasi yang tidak tunggal. Kita harus waspada dengan kemungkinan munculnya dualisme. Jangan sampai hal yang terjadi di pusat menular ke daerah. Kalau PWI NTB bisa tetap bersatu, itu luar biasa,” pesan Ketua Steering Committee (SC) ini.

Konferensi PWI NTB ke-7 ini menjadi momen strategis dalam menentukan arah organisasi ke depan, sekaligus menguji konsolidasi dan kedewasaan seluruh anggota dalam menjaga marwah PWI sebagai organisasi wartawan profesional dan independen. (F3)

Ket. Foto:

rapat pemantapan konferensi PWI NTB ke 7 di Jalil Rumbuk, Babakan Sayo, Kota Mataram. (HN)

Info Lainnya

Lombok Barat

Dengarkan Aspirasi Warga, H.M. Jamhur Komitmen Perjuangkan Tiga Isu Krusial di Desa Saribaye

Published

8 jam ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB. “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)