HarianNusa, Mataram – Satu data menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintah di semua negara. Harapannya dengan satu data itu pemerintah memiliki data tunggal untuk melakukan kebijakan lebih efektif dan lebih efisien atau tepat sasaran.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), Margo Yuwono saat meresmikan Kantor BPS NTB di Mataram, Rabu, 21 Desember 2022.
Margo Yuwono juga mengatakan, bahwa berbagai pendataan yang dilakukan oleh BPS saat ini seperti registrasi sosial ekonomi (regsosek) mengusung konsep mengusung satu data. Karenanya, didalam perencanaannya, di dalam merancang pertanyaannya sudah mengakomodasi kebutuhan data beberapa kementerian/lembaga.
"Jadi kementerian/lembaga mempunyai program apa saja terkait perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dikumpulkan dalam satu kuesioner. Itu data yang kita kumpulkan di lapangan," ungkapnya.
BPS memiliki kewenangan dalam pembinaan dan membuat standarisasi dalam proses pengumpulan data, yang diantaranya dengan regsosek dan sensus pertanian yang akan dilakukan pada 2023 mendatang. Sensus pertanian ini yang juga mengusung satu data pertanian.
"Karenanya kita juga sudah mulai kolaborasi dengan kementerian pertanian, dan dinas pertanian sehingga data yang kita kumpulkan dalam sensus pertanian ini bisa dibagi pakekan oleh BPS ke lembaga lainnya," tuturnya.
Untuk mencapai satu data BPS mengerjakan secara tematik terhadap jenis-jenis data sehingga diharapkan satu data untuk berbagai bidang dapat tercapai.
"Jadi satu data itu sebenarnya bukan hanya data BPS melainkan mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan berbagai sumber data. Hanya saja data dari lembaga lainnya itu belum memiliki standar data yang sama sehingga data itu tidak bisa digabungkan," tuturnya.
Harapannya target satu data dalam berbagai bidang dapat segera terselesaikan. Untuk pendataan regsosek sendiri ditargetkan selesai pada 2024 mendatang.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya mengatakan bahwa BPS NTB sebagai salah satu mitra strategis dalam pembangunan daerah. Dimana data-data yang dihasilkan BPS, menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan.
"Kami sadar betul, kalau kita bekerja tanpa data, ibarat kita jalan di tempat yang gelap. Itu kan susah. Dengan data yang valid, kita tidak hanya akan bisa bekerja efektif dan efisien, tetapi juga tepat sasaran," jelas Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah yang juga meresmikan Kantor BPS NTB itu.
Menurutnya, BPS menjadi staekloholder yang sangat penting dalam mewujudkan NTB Gemilang. Salah satu program pemprov NTB yang menjadi bagian dari kerjasama dengan BPS adalah mewujudkan NTB Satu Data, yang akan menjadi acuan dalam melangkah. (03)
Ket. Foto:
Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah (kiri), Kepala BPS NTB Wahyudin dan
Kepala BPS RI Margo Yuwono melakukan pengguntingan pita peresmian kantor baru BPS NTB di Mataram. (Istimewa)
