HarianNusa.com, Mataram – Kekerasan di lingkungan kampus kembali terjadi di Indonesia. Kali ini menimpa seorang anak nelayan asal Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Lombok Timur, Daeng Muhziadul Khair.
Muhziadul merupakan seorang anak nelayan yang diberikan kesempatan berkuliah oleh Pemerintah Provinsi NTB di Sekolah Perikanan Jakarta. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB memfasilitasinya berkuliah melalui jalur khusus anak nelayan.
Namun saat tiga bulan berada di Jakarta, ia kerap mengalami penganiayaan dari seniornya di asrama. Kejadian terakhir mengakibatkan tangan kirinya patah akibat penganiayaan tersebut.
Muhziadul menceritakan saat itu ia usai berwudhu di asrama. Saat ia naik dari lantai dua menuju lantai tiga asrama, ia dihadang oleh seniornya dan secara tiba-tiba dipukul. Ia pun terjatuh dari tangga hingga ke lantai dua.
“Saya tiba-tiba dipukul tanpa tahu kesalahan saya apa. Saya jatuh dari tangga dan mengalami luka lebam di wajah dan tangan saya patah,” ujarnya menceritakan kejadian yang menimpanya, Rabu (20/12).
Ia menuturkan di asrama tersebut kerapkali terjadi penganiayaan pada junior oleh senior. Bahkan kasus penganiayaan tersebut tampaknya tidak ada penanganan dari pengelola asrama terkait.
Siang tadi, beberapa aktivis mahasiswa dari Front Perjungan Rakyat (FPR) NTB membantu mengadvokasi kasusnya. Ia dibawa ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB untuk melaporkan kasus yang dialaminya.
Seorang aktivis FPR NTB, Zul Harmawadi mengatakan mengadvokasi kasus tersebut karena menurutnya kasus penganiayaan oleh senior merupakan fenomena gunung es. Ia menduga masih banyak kasus serupa yang harus diakhiri secepatnya.
“Kami juga mendatangi Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB karena instansi tersebut yang mengirim mahasiswa ke Jakarta untuk berkuliah. Sehingga dinas tersebut harus mengetahui apa yang terjadi dengan mahasiswa NTB di luar sana,” ujarnya.
Hasil pertemuan tersebut tidak membuahkan cukup hasil yang signifikan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB hanya mendorong agar kasus tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Meskipun demikian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB diharapkan mampu turut andil dalam mencegah kekerasan yang terjadi pada mahasiswa NTB yang menempuh pendidikan di luar. (sat)
