HarianNusa.com, KSB – Polemik perekrutan tenaga kerja PT Macmahon terus mencuat. Puluhan pemuda menggelar aksi demonstrasi mendesak Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M bijak. Aksi digelar di Gate Sekongkang, KSB, Rabu (20/12).
Polemik tersebut mencuat saat Bupati KSB mengetuai perekrutan tenaga kerja PT Macmahon, padahal perusahaan tersebut merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang kontraktor tambang. Perusahaan tersebut tidak memiliki hubungan dengan perusahaan daerah. Sehingga Gemuri mempertanyakan legalitas dan etis Bupati KSB yang masuk dalam tim perekrutan.
Baca: Jadi Tim Rekrutmen Perusahaan Swasta, Bupati KSB Dinilai Tidak Etis
Ketua Gerakan Muda Pariri-Bariri (Gemuri), Yadi Saputra meminta Bupati KSB untuk lebih bijak dalam pengambilan keputusan. Ia menilai dengan terlibatnya bupati dalam perekrutan tenaga kerja perusahaan swasta dapat menimbulkan asumsi negatif untuk mempermulus skema perusahaan.
“Maka untuk menyikapi itu pemerintah harus lebih peka dalam membaca kebutuhan sosial, bukan malah berpikir yang penting saja. Bupati harus lebih cerdas dalam mengambil sebuah keputusan, karena ini menyangkut kebutuhan daerah ke depan,” ujar Yadi.
Yadi meminta Pemerintah Daerah KSB harus mengakomodir kebutuhan atau kepentingan umum dan tidak terkesan hanya menguntungkan personal semata.
“Jangan mementingkan kebutuhan atau kepentingan secara personal dan oligarki. Pemimpin daerah jangan menjadi pemicu masalah, justru harusnya memberikan win-win solution. Jika begini malah yang muncul adalah konflik kepentingan,” pungkasnya.
Setali tiga uang dengan Yadi, Aktivis Gemuri, Akmal Al Kamal turut menyoroti kebijakan bupati yang masuk menjadi tim perekrutan tenaga kerja perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan tersebut. Akmal menyarankan Pemerintah KSB melakukan cara-cara yang tepat agar dapat mengakhiri polemik tersebut.
“Segeralah lakukan cara yang lebih tepat. Agar tidak mengarah pada konflik-konflik yang tidak kita inginkan pada masyarakat. Pemerintah harus lebih bijak untuk kembali membuka pintu sistem rekrutmen itu ke desa-desa dengan kuota sesuai dengan skala prioritas desa, dan kembali mempercayakan tim pada dinas terkait, agar Bapak Bupati lebih mudah berpikir terkait solusi untuk masyarakat dan menyikapi kepentingan pihak ketiga dalam hal ini perusahaan AMNT dan Macmahon,” ucapnya.
Akmal juga meminta bupati untuk secepatnya menyusun kerangka acuan dalam membuat kebijakan terkait solusi agar nama calon tenaga kerja yang telah diseleksi oleh tim dapat bekerja di perusahaan tersebut.
“Sekali lagi sebagai solusi dari reaksi masyarakar akhir-akhir ini dihampir semua wilayah maka prmerintah KSB harus segera menentukan langkah yang efektif dalam menjawab persoalaan dengan segerah membentuk suatu produk hukum yang bisa mengayomi semua kepentingan masyarakat khusus para pencari kerja,” paparnya. (sat)
