HarianNusa, Dompu – Tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mencapai Rp21,79 miliar. Tunggakan tersebut tercatat berasal dari 24.066 peserta.
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Dompu, I. P. Gatot Wirawan, menjelaskan bahwa sebanyak 5.637 peserta masih terdaftar dalam segmen mandiri dengan tunggakan mencapai Rp7,24 miliar.
Sementara itu, sekitar Rp14,55 miliar merupakan akumulasi tunggakan dari masa kepesertaan mandiri warga yang kini telah beralih ke segmen kepesertaan lainnya.
BPJS Kesehatan mendorong peserta menyelesaikan kewajiban pembayaran agar kepesertaan tetap aktif dan akses terhadap layanan kesehatan tidak terkendala.
Untuk meringankan beban peserta, BPJS Kesehatan menyediakan program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) 3.0. Melalui program ini, peserta dapat mencicil tunggakan sesuai ketentuan.
Kepesertaan Hampir 99 Persen, tetapi Belum Semua Aktif
Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 November 2026, jumlah peserta JKN di Dompu mencapai 282.540 jiwa atau 98,78 persen dari total 286.028 penduduk.
Namun, jumlah peserta berstatus aktif baru mencapai 240.791 jiwa atau setara 84,18 persen dari jumlah penduduk.
Artinya, masih terdapat kesenjangan antara cakupan kepesertaan dan jumlah masyarakat yang memiliki status JKN aktif.
Pemerintah Kabupaten Dompu turut mendukung pembiayaan JKN melalui APBD. Kontribusi pembayaran iuran segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah mencapai 48,03 persen dari total penerimaan iuran JKN di Dompu.
BPJS Kesehatan menilai peningkatan kepatuhan pembayaran iuran dan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.
Persoalan tunggakan ini sekaligus menjadi tantangan bagi Dompu untuk meningkatkan jumlah peserta aktif, bukan sekadar mempertahankan tingginya cakupan kepesertaan JKN.
