HarianNusa.com, Mataram – Puluhan warga Lombok Tengah menggelar aksi di depan Kantor KPUD NTB, Sabtu (30/06). Mereka melakukan protes terhadap Lembaga Survei LSI yang melakukan quick count hasil Pilgub NTB, padahal LSI tidak terdaftar sebagai lembaga survei di KPUD NTB.
Selain itu massa juga protes terkait pernyataan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Mahalli Fikri terkait perkataan “tuselak-tuselak politik” saat menggelar konferensi pers.
Sebelumnya, pada Rabu (27/06) malam usai pencoblosan, Partai Koalisi Zul-Rohmi yakni PKS dan Demokrat menggelar konferensi pers di Hotel Santika Mataram. Konferensi pers tersebut terkait kemenangan Zul-Rohmi berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) LSI dan sebagian rekapitulasi internal partai yang masuk.
Mahalli mengeluarkan pernyataan untuk mengintruksikan relawan Zul-Rohmi agar mengawasi kotak suara di NTB, khususnya di Lombok Tengah.
“Intruksi siaga oleh Ketua Partai Demokrat NTB, dan intruksi untuk mewaspadai segala kemungkinan terburuk yang akan mungkin dilakukan oleh ‘tuselak-tuselak’ politik itu, maka organisasi NW tingkat wilayah juga membuat intruksi khusus,” pungkasnya.
Khusus untuk Lombok Tengah, dia juga telah mengintruksikan Pengurus Daerah NW Lombok Tengah agar selalu waspada dan tidak lengah menjaga kotak suara tersebut.
“Ada pesan khusus untuk Pengurus Daerah NW Lombok Tengah tidak boleh tidur dan harus terus matanya melotot pada kotak-kotak suara di Kabupaten Lombok Tengah sampai selesai rekap,” tegasnya.
Pernyataan yang menyebutkan “tuselak (hantu/red) politik” tersebut membuat banyak pihak terusik. Menurut massa aksi yang menggelar demo di KPUD NTB, pernyataan tersebut berdana tendensius.
“Tuan Guru Mahalli Fikri mengatakan kami ‘tuselak-tuselak politik’. Ini yang menyulut permusuhan masyarakat, mengganggu Pilgub yang berjalan damai. Kita akan melaporkan Mahalli Fikri ke Polres Lombok Tengah,” ujar salah seorang orator aksi.
Sementara Korlap Aksi, Yuli Harari memberikan ultimatum pada Mahalli Fikri. Jika dalam tempo 1×24 jam Mahalli tidak menarik pernyataannya dan meminta maaf, maka ia akan dilaporkan ke polisi.
“Kami mewakili masyarakat Lombok Tengah merasa terusik dengan statement Mahalli Fikri, jadi kami akan laporkan kejadian ini jika dalam 1×24 jam dia tidak menarik statement itu. Kami akan tunggu mulai hari ini, jika tidak kami akan proses hukum masalah ini,” ujar pria paruh baya yang juga menjadi Ketua Umum Yayasan Lembaga Dinamika Masyarakat.
“Kami minta media menghubungi mereka. Kami datang kemari untuk menghindari penghakiman/pengadilan rakyat Lombok Tengah yang jumlahnya satu juta lebih,” tegasnya.
Selain dua tuntutan tersebut, massa juga menuntut pihak KPU bersikap adil. Massa menilai ada kejanggalan pada server KPU tempat mengakses hasil hitung cepat KPU. Di mana website tersebut sering lelet/error dan terdapat selisih data antara jumlah pemilih dan jumlah total suara.
Ketua KPUD NTB, Lalu Aksar Anshari yang sejak awal di depan massa, dengan tenang menjelaskan massa soal komitmennya untuk bersikap adil dalam Pilgub NTB. Dia siap dilapor jika ada pelanggaran.
“Komitmen kami melaksanakan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Kami tidak bisa diintervensi. Soal server KPU RI, karena digunakan oleh banyak daerah yang melaksanakan Pilkada sehingga sering terkendala overload (error). Kami tidak bisa menyalin, merubah (data C1). Mau salah apa benar, kita scane dan kirim ke pusat,” ujarnya.
“Kemarin kami juga ditanya soal jaminan. Saya suruh telpon langsung KPU Pusat, dan dijelaskan tidak ada masalah soal hack, tapi karena lelet, karena lalulintas terganggu lantaran banyak yang akses,” jelasnya.
Puas dengan jawaban Ketua KPUD NTB, massa meninggalkan KPUD NTB dengan tertib dan dikawal aparat kepolisian Lombok Tengah dan Polres Mataram. (sat)
