Bupati Lotim Diduga Tengah Mengalami Hiperopia

519
Wahyuddin Lukman, SH, MH

Oleh: Wahyuddin Lukman, SH, MH

Pasca tragedi kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar mencapai klimaksnya tak pelak melahirkan beragam reaksi dan aksi dari berbagai kalangan. Hal yang demikian merupakan sebuah kausalitas bilamana nilai terganggu maka realitas akan keluar dari tempatnya. 

Akan tetapi tidak ada jaminan bahwa keluarnya realitas dari tempatnya tersebut, murni merupakan sebuah pembelaan terhadap nilai (Kemanusiaan), terlebih bilamana pembelaan realitas terhadap nilai tersebut berbarengan muncul dengan momentum perebutan perhatian terhadap realitas untuk memuluskan sebuah kepentingan satu diantara realitas yang ada (individu), terutama individu yang memiliki syahwat kekuasaan tingkat tinggi, maka jangan heran ketika fenomena save Rohingnya menjadi viral, para politisi keluar untuk memainkan teori dramaturgi sebagai akses pementasan panggung politik mereka dan tak jarang pula dalam ekspresi dan aksi panggungya termasuk diksi-diksi yang digunakan nampak terlihat retoris, non populis dan lebay.

Hal yang demikian dalam kaitannya dengan reaksi dan aksi save Rohingya tidak hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional. Tokoh-tokoh lokal pun memilih pola eksistensi yang demikian. Sekilas nampak responsif, akan tetapi materi diksi yang digunakan tak pelak menjadi boomerang bagi eksistensi panggung politiknya.

Tidak ketinggalan salah satu tokoh politik lokal NTB yaitu Ali BD (Bupati Lotim) ikut memberikan perhatiannya terhadap gerakan save Rohingya, di mana secara tegas Ali BD menyatakan kesiapannya menyediakan pulau sebagai tempat menampung 1000 pengungsi Rohingya. Jika steatment beliau yang demikian adalah murni hanya sebagai luapan kesedihannya terhadap peristiwa genosida Rohingya, maka steatment tersebut sangat disayangkan, karena hal yang demikian tidak mengandung pesan moril kepada masyarakat Lotim dalam kaitannya dengan save Rohingya. Dan seandainya steatment beliau yang menyatakan kesiapannya untuk menyediakan pulau bagi 1000 pengungsi Rohingya adalah hanya untuk menguatkan eksistensi panggung politiknya, maka tentu adalah merupakan pemilihan dramaturugi yang keliru. Meskipun di satu sisi steatment beliau berangkat pada dalil masalah kemanusiaan itu bersifat universal, akan tetapi nampak dalil tersebut tidak sinkron dengan problem solving yang diangkat, yaitu menyiapkan pulau untuk 1000 pengungsi Rohingya.

Saya sepakat pada apa yang disampaikan beliau bahwa masalah kemanusiaan itu bersifat universal, tetapi saya tidak sepakat pada kesiapannya untuk menyediakan pulau kepada pengungsi Rohingya, please dong akhh jangan lebay Boss. Yang jadi pertanyaannya sekaligus harapan saya sebagai bagian dari masyarakat Lotim, kenapa problem solving tersebut tidak bapak tawarkan kepada masyarakat Lombok Timur yang saat ini tengah mengalami konflik agraria yang di dalamnya berkaitan erat juga dengan Land Grabbing oleh para kaum kapital, sebut saja seperti konflik masyarakat Tampah bBole vs PT. Temada PA, masyarakat Sambelia vs PT. Sadhana. Secara kewenangan lahirnya izin prinsip dan izin usaha dari PT tersebut adalah merupakan kewenangan Pemda, akan tetapi pemberian izin-izin tersebut harus dilakukan secara transparansi dan partisipasi masyarakat, pada prasyarat yang demikianlah, maka eksaminasi hak-hak atas tanah masyarakat pada lokasi PT tersebut menjadi hal yang sangat prinsip dilakukan.

Manakala Pemda tidak melakukan kewajibannya tersebut maka tentu masyarakat yang akan menjadi korban di mana terputusnya akses pemanfaatan tanah dan SDA, bukankah terputusnya akses tersebut adalah merupakan persoalan kemanusiaan, yaitu masyarakat tidak diberikan jaminan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, bukankah perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi tersebut adalah tanggung jawab pemerintah (Pemda). Dan apabila persoalan hak ulayat juga didapati dalam kawasan konflik, Pemda memiliki kewenangan untuk mengaturnya, jangan melakukan pembiaran, sebab konflik agraria adalah merupakan fenomena gunung es.

Belum lagi persoalan kemiskinan yang sampai hari ini belum terselesaikan, berdasarkan data bahwa sebanyak 46 ribu warga Lotim masuk kategori warga termiskin di dunia dan penerima JKN KIS PBI sebesar 63 % dari total penduduk Lotim. Terlepas dari angka kemiskinan masyarakat Lotim tersebut apakah terjadi karena kesadaran magis, kesadaran naïf ataukah kesadaran kritis, yang jelas mengurangi angka-angka kemiskinan masyarakat Lotim adalah tugas dan tanggung jawab negara dan pemerintah (bupati).

Manakala bapak selaku Bupati Lotim alergi dengan itu, maka siapa suruh menjadi Bupati Lotim. Maka mengingat masih terjadinya berbagai persoalan kemanusiaan di Lotim yang dihadapkan pada sikap responsif Bupati Lotim atas konflik Rohingya, maka merupakan sebuah kewajaran ada pertanyaan, mengapa konflik Rohingya justru begitu cepat Bupati Lotim respon. Sebaliknya persoalan kemanusiaan yang di depan mata, Bupati Lotim pasif, terlihat nampak adanya respon yang anomali dan tidaklah berlebihan saya katakan bahwa saya menduga Bupati Lotim tengah mengalami rabun dekat (Hiperopia). Mudah-mudahan dugaan saya salah, jikalaupun benar maka menurut hemat saya, beliau segera mungkin menggantikan kacamata beliau dengan kacamata yang menggunakan kaca mata lensa cembung (kacamata hypermetropi).

Respon yang diberikan oleh Bupati Lotim dalam in casu etnis Rohingya dengan menawarkan pulau sebagai tempat pengungsi Rohingya adalah terkesan retoris dan lebay, lagi-lagi muncul pertanyaan apakah yang demikian adalah sebuah percobaan dramaturgi untuk menaikkan elektabilitas beliau sebagai Cagub NTB? Allahuallam hanya beliau dan Tuhan yang tahu.

Jika benar reaksi beliau terhadap save Rohingya untuk menaikkan elektabilitas beliau ,maka tanpa sadar beliau telah melakukan dramaturgi yang dilengkapi dengan ekspresi panggung dan diksi yang keliru. kita sepakat bahwa kita sangat benci terhadap genosida, tetapi tidak serta merta dengan alasan tersebut kita lalu menawarkan pulau, tetapi tidak mengapa kalau kita pribadi yang punya pulau, atau mungkin Bupati Lotim memang tuan tanah dan tuan pulau di Lotim, Allahuallam hanya beliau dan Tuhan yang tahu.

Menurut hemat saya, ada baiknya Bupati Lotim bersurat kepada PBB (UNHCR) agar segera menyelesaikan konflik Rohingya atau Bapak Bupati Lotim menawarkan diri kepada PBB (UNHCR) sebagai duta perdamaian untuk Rohingya. Dan kalau mau yang kongkrit ada baiknya Bupati Lotim menyisihkan dananya untuk meringankan beban Rohingya, ketimbang dana-dana beliau di pergunakan untuk biaya percetakan dan pemasangan baliho.

Untuk kita, mari kita sisihkan juga sebagian dana kita untuk meringankan beban Rohingya dan berdoa dengan niat yang tulus kepada Allah SWT semoga konflik Rohingya segera berakhir, ini penting karena sesuai dengan Hadits Nabi Saw: “Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya terkabulkan dan disaksikan oleh malaikat yang ditugaskan kepadanya, tatkala dia berdoa untuk saudaranya, maka malaikat yang ditugaskan kepadanya mengucapkan: Amiin dan bagimu seperti yang kau doakan.”

iklan[/caption]</div>        </div>


        <footer>
                        
            <div class=