fbpx
23 C
Mataram
Senin, September 28, 2020
Update Covid-19 Indonesia
278,722
Total Kasus
Updated on 28/09/2020 1:53 pm
Beranda Kota Mataram Komisi Organisasi Bahas Delapan Draft Peraturan NU

Komisi Organisasi Bahas Delapan Draft Peraturan NU

- Advertisement -Cloud Hosting Indonesia
- Advertisement -

HarianNusa.com, Mataram – Sidang Komisi Organisasi Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU berlangsung di Ponpes Nurul Islam Sekarbela Mataram, Jumat (24/11).

Komisi Organisasi fokus membahas delapan draft peraturan organisasi sebagai jalan untuk mendetailkan AD/ART organisasi. Kedelapan draft itu yaitu tentang Peraturan NU terkait Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota NU, Peraturan NU tentang Perangkat Organisasi, Peraturan NU tentang Rangkap Jabatan dan Peraturan NU tentang Pengesahan dan Pembekuan Pengurus.

Berikutnya draft Peraturan NU tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus, Peraturan NU tentang Tata Cara Rapat Organisasi, Peraturan NU tentang Pengukuran Kinerja dan Struktur Organisasi dan terakhir Peraturan NU tentang Administrasi Organisasi.

- Advertisement -

Anggota pimpinan sidang, Juri Ardiantoro mengatakan pada sidang komisi organisasi ini, pembahasannya dibagi di dua tempat dengan membahas empat butir persoalan di masing masing kelas. Hal itu dilakukan untuk mengefisiensi waktu.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pada  draft pembahasan Peraturan NU tentang Perangkat Organisasi, ada hal baru yang akan dijadikan rekomendasi yaitu Perangkat Organisasi NU akan dibuat badan khusus.

Badan khusus itu, lanjutnya, secara struktural terpisah dari badan otonom (Banom) NU. Badan Khusus itu, kata Juri badan yang dibuat untuk menangani satu isu atau masalah tertentu yang tidak bisa ditangani oleh lembaga atau banom NU yang ada.

“Misalnya kebutuhan tentang ekonomi, NU bisa membuat Badan Khusus. Tapi ini (Bansus) hanya terbentuk di pengurus pusat saja,” paparnya.

Selanjutnya pada draft peraturan rangkap Jabatan. Juri mengatakan dalam sidang komisi itu akan dibahas bagaimana pandangan jika ada pengurus NU yang juga punya jabatan diluar NU entah itu jabatan politik atau jabatan birokrasi.

“Ini satu hal penting yang juga dibahas,” ucapnya.

Hal lain dijelaskan Juri yaitu draft Peraturan NU tentang pengesahan dan pembekuan pengurus. Pembahasan tersebut kata dia dimaksudkan untuk melakukan penertiban organisasi dari tingkat pusat hingga daerah.

Tertib organisasi, lanjutnya,harus ada mekanisme yang mengatur, selain pengesahan aturan pembekuan kepengurusan juga diberlakukan.

Pada sidang komisi organisasi, saat ini masih berlanjut. Sidang tersebut sempat tertunda disebabkan waktu salat Jumat. Sidang sempat diskor hingga pukul 13.30 Wita. (f3)

- Advertisement -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

Berita Populer Pekan Ini

Ini Cara Mitigasi saat Gempa Bumi

HarianNusa.com - Indonesia berada pada cincin api Pasifik, sehingga potensi gempa bumi dan bencana alam lainnya selalu ada. Menghadapi ancaman bencana alam, mitigasi bencana...

Jarot Ingin Sumbawa Maju

HarianNusa.com, Sumbawa - Pesta demokrasi di Kabupaten Sumbawa akan digelar September tahun 2020i ini. Tana Samawa sudah mulai menghangat. Calon pemimpin masa depan Kabupaten...

BPKH dan DT Peduli Berikan Ambulance Gratis untuk Ponpes Darul Iman di KLU

HarianNusa.Com - Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Daarut Tauhid (DT) Peduli bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan bantuan kemanusiaan berupa satu...

Pemilik Bisnis Judi Togel Online Omzet Miliaran Rupiah Kini Berakhir di Jeruji Besi

HarianNusa.com, Mataram - Bisnis judi online yang dilakukan pria berinisial MAP (38 tahun) harus berakhir di jeruji penjara Polresta Mataram. Ia dibekuk oleh Tim...
- Advertisment -Cloud Hosting Indonesia