HarianNusa.com, Mataram – Sekitar 1300 hektar lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat terancam gagal panen. Dinas PU Provinsi NTB dituding terkesan kurang memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan air.
Tudingan tersebut dilontarkan anggota DPRD NTB, H Suharto di hadapan peserta sidang paripurna penyampaian empat Raperda oleh Bapemperda, Prakarsa DPRD Provinsi NTB di Mataram, Senin (11/12).
Suharto mengatakan dirinya turun langsung melihat kondisi saluran irigasi induk yang jebol di Dusun Pengolah Desa Teduh Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Di mana saluran irigasi tersebut mensuport air untuk tiga kecamatan yakni Kecamatan Gerung, Kuripan dan Lembar.
“Setelah dua minggu terjadi longsor dan jebolnya saluran irigasi, petani terancam gagal tanam karena benih yang disemai tadi lewat usia tanam, dan petani sudah melapor kepada dinas terkait, tapi dijawab tidak ada anggaran,” ungkapnya di hadapan Wakil Gubernur NTB yang menghadiri sidang.
Suharto mengatakan sangat menyesalkan sikap Dinas PU. Menurutnya untuk perbaiki saluran jebol yang hanya sekitar 5,8 kubik tidak butuh anggaran banyak. Sehingga ia menilai Dinas PU tidak punya empati.
Dia menjelaskan, untuk bisa mengairi sawah, masyarakat harus sedot air sumur. Padahal, PU mempunyai anggaran operasional (OP) yang dititipkan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS). Di mana, BWS diberikan anggaran oleh pemerintah pusat setiap tahun sebesar Rp 1,3 triliun untuk urus irigasi. Tidak hanya itu, pada Dinas PU pun diberikan anggaran dari APBD sekitar Rp 900 miliar.
“Intinya tidak punya kepekaan, itu kan bersifat emergency, tidak akan ada masalah soal penggunaan dana. Kasian masyarakat pasang gundukan karung, sampai hari ini belum ada respon,” protesnya.
Menurutnya, jika Dinas PU beralasan ranah BWS, baginya tidak bisa jadi dalil kuat. Aparatur negara menurut dia ditugaskan agar tidak ada kesalahan koordinasi.
“Ini yang saya katakan tidak mendukung semangat apa yang diupayakan pemerintah. Padahal, dengan tegas gubernur sampaikan, ketika ada keluhan masyarakat, langsung respon, tindaklanjuti dan telusuri. Ini mana, udah dua minggu saya sampaikan belum ada respon,” tegasnya.
Di hadapan para peserta sidang paripurna DPRD Provinsi NTB, Suharto meminta langsung kepada Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin untuk segera memproses dan memerintahkan dinas terkait segera melakukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Karena kita tahu separuh anggaran APBD ada pada dinas tersebut,” pungkasnya.
Sementara menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin mengatakan akan menindaklanjuti apakah ini kewenangan Kabupaten Lombok Barat atau Provinsi NTB.
“Kita akan panggil Kadisnya, terkait anggaran mungkin ada tetapi peruntukannya untuk pekerjaan lain yang sebelumnya sudah duprogram,” kata Amin.
Kendati demikian, Amin mengatakan apapun alasannya jika menyangkut hajat hidup masyarakat banyak dinas terkait harus melaksanakannya.
“Mengenai anggarannya kan bisa dibicarakan. Siapa yang punya kewenangan dengan anggaran di dinas tersebut,” pungkasnya. (f3)
