Headline

Pesona dan Daya Tarik Papan Dua di Pilkada Lotim

Published

7 tahun ago

20/01/2018

HarianNusa.com, Mataram – Harus diakui bahwa pesona dan daya tarik Pilkada Lombok Timur justru terletak pada figur papan dua (Cawabup) pada tiga Paslon yang diusung koalisi parpol masing masing.

Keberadaan the rising star para Cawabup Lotim ini menarik diamati karena ketokohan dan latarbelakang afiliasi politiknya. Dus, tentu para Cawagub memiliki peran penting dan strategis dalam memenangkan Pilkada Lotim. Maka eksistensi mereka dalam memback-up para cabup tidak boleh dipandang sebelah mata.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram menilai keberadaan Cawabup pendatang baru dalam Pilkada Lombok Timur tentu dihajatkan untuk mendukung dan memback-up pergerakan para Cabup guna meraih suara pemilih.

“Para Cawabup ini ibarat votegetter untuk mendulang suara pemilih ,” ujar Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, SH, Jumat (19/01).

Selanjutnya Didu panggilan akrabnya mengatakan, para Cawabup yang berbeda maqom dan fatsun politiknya tersebut memiliki rekam jejak yang cukup mumpuni di mata konstituen.

Paket Samsul Lutfhi dan H. Najamuddin Moestafa (Fiddin) yang merepresentasikan kekuatan Jamaah NW dan kaum Nahdliyin ini dipandang sebagai kuda hitam dalam Pilkada Lombok Timur. Cawabupnya H.Najamuddin sebagai mantan Ketua DPW PKB NTB maupun mantan Anggota DPRD NTB memiliki jejaring yang tetap terawat baik dikalangan Jamaah NU Lombok Timur. Cawabup dengan songkok khas Turki ini merupakan pendatang dalam kontestasi Pilkada NTB.

“Pesona paket Fiddin ini justru terletak pada figur cawabupnya yang dapat mendongkrak elektabilitas Fiddin,” lanjut Didu.

Didu menjelaskan, kisah kekalahan Samsul Luthfi dalam Pilkada Lotim tahun 2013 silam, dijadikan pelajaran penting agar tidak terulang kembali. Konon saat itu jamaah NW menginginkan agar Lutfhi menjadi papan satu.

“Sekarang Samsul Lutfhi papan satu Pilkada Lotim, jadi tidak ada lagi buat alasan NW untuk tidak kompak dan bersatu,” ungkap Didu.

Perpaduan kekuatan Jamaah NU dan NW dalam paket Fiddin, lanjut Didu merupakan sejarah baru dalam konstelasi Pilkada Lombok Timur. “Inilah cerminan power politik yang sanggup meraih simpati publik lombok timur,” jelasnya.

Ia menambahkan H Najamuddin dan warga Nahdliyin memiliki posisi sentral dalam melapis meraih simpati rakyat Lombok Timur.

Dengan tagline “muda” dan “merakyat”, paket Fiddin tentu dihajatkan untuk meraup suara pemilih yang segmentasinya rakyat biasa dan pemilih pemula Lombok Timur. Maka branding dan taktik meraih simpati konstituen akan berkaitan kebutuhan rakyat pada umumnya dan ekspektasi kaum muda Lombok Timur.

“Di sinilah ujian paket Fiddin membuktikan jargon politik agar bisa membumi di kalangan rakyat dan kaum muda lintas kepentingan,” tambahnya.

Paket Sukma dengan cawabup H Rumaksi, dengan segudang pengalaman malang melintang sebagai politisi dan anggota DPRD beberapa periode baik di kabupaten, propinsi yang representasi figur dari utara tentu memiliki pengalaman dan tahu medan loyalis pemilihmya.

“Haji Rumaksi saat ini sudah diidentikkan mewakili masyarakat pemilih wilayah utara,” kata Didu.

Menurutnya, bagi sebagian warga Lotim bagian utara, H Rumaksi yang saat ini Anggota DPRD NTB dari Partai Hanura, dikenal sebagai politisi tua yang merakyat dan senantiasa memahami maksud rakyat.

“H Rumaksi tipologi politisi yang bersahaja dengan konstituennya,” ungkapnya.

Sementara Paket Hairul Warisin H Machsun (HaRum) yang diusung Gerindra, PKS dan PAN tidak boleh diremehkan, selain incumbent juga Cawabupnya H Machsun memiliki kapasitas, resources dan jaringan yang cukup baik. Sebagai politisi Udayana yang juga pengusaha sukses Lombok Timur, H Machsun tentu memiliki kelebihan dalam menarik dukungan dari pemilih Lombok Timur, khususnya melalui jejaring bisnisnya.

“Sebagai incumbent, Hairul Warisin tentu memiliki kalkulasi politik sendiri dengan berpasangan dengan H Machsun,” lanjut Didu.

Geliat Mesin Partai

Sementara itu, Sekretaris M16, Lalu Athari Fathulah, SE mengatakan dalam pentas Pilkada Lombok Timur ini mesin politik parpol akan bergerak dengan pasti untuk memenangkan para kandidat yang diusung. Pilkada Lombok Timur merupakan barometer utama untuk melihat kecendrungan pilihan politik rakyat.

“Pilkada Lotim menjadi indikator penting partisipasi politik rakyat dan sampai sejauh mana mesin partai politik bergerak secara efektif,” ujar Athari.

Menurutnya, Pilkada Lotim bagi kalangan parpol merupakan ajang pemanasan politik untuk menyambut tahun politik 2019 yakni pemilihan legislatif dan Pilpres. Maka capaian kerja politik dalam Pilkada Lotim nanti dijadikan rangkaian harapan politik bagi para politisi yang mengusung paslonnya.

“Jadi wajar jika nanti parpol pengusung akan berjuang habis habisan mempertahankan basis konstituennya,” ujar Athar.

Dia menambahkan bentuk pengamanan suara pemilih ini diwujudkan dalam bentuk keberpihakan pemilih dan partisipasi politik warga yang jelas arah pilihan politik secara vulgar dan transparan.

Selanjutnya Direktur M16, Bambang Mei memprediksi dalam Pilkada Lotim ini kampanye hitam tidak akan dilakukan oleh para kandidat. Hal ini ada semacam kesepahaman tak tertulis yang paham maksud, agar Pilkada Lotim dijadikan pertarungan gentlemen dan fairplay untuk meraih dukungan warga Lombok Timur.

“Black campaign tidak dikehendaki karena akan menciderai nurani dan jiwa petarung politik para satria ini,” pungkasnya. (sat)

Info Lainnya

Headline

Pemerintah Genjot Pembangunan 400 SPPG di NTB, Baru 25 Persen Terealisasi

Published

2 minggu ago

28/05/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 400 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna mendukung program pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi pelajar. Hingga saat ini, realisasi pembangunan baru mencapai 25 persen atau sekitar 54 unit.

“Untuk program makan bergizi, kita targetkan pembangunan SPPG di NTB sebanyak 400 unit. Saat ini baru terbangun sekitar 25 persen. Harapannya, target ini dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2025,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dalam rangka kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Pemprov NTB, Rabu, (28/5).

SPPG merupakan dapur umum yang memproduksi makanan bergizi dan tersebar di 26 provinsi. Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 57 titik. Konsep ini melibatkan koperasi, yayasan, hingga perusahaan swasta sebagai mitra penyedia makanan sehat.

Muazzim menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi, termasuk Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dalam mempercepat pembangunan dan menjamin keamanan makanan yang disajikan.

“BPOM harus turun langsung ke lapangan. Jangan hanya menunggu laporan. Kita tidak ingin terjadi kasus keracunan makanan atau konsumsi bahan yang tidak layak, seperti buah berulat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran SPPG yang merata di seluruh NTB akan menjadi kunci keberhasilan program makan bergizi nasional dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas kesehatan generasi muda.

Dengan target 400 SPPG tersebut, Muazzim meminta seluruh pihak bahu-membahu agar misi besar pemenuhan gizi ini tidak hanya sekadar wacana, melainkan terealisasi nyata dan memberi dampak langsung bagi masyarakat NTB. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil NTB dari Partai Amanat Nasional, H. Muazzim Akbar. (HarianNusa)

Info Lainnya

Headline

Viral Video Pernikahan Anak, Anggota Komisi V DPRD NTB Jamhur Desak Sanksi Tegas untuk Pencegahan

Published

2 minggu ago

26/05/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Viralnya video pernikahan di bawah umur di media sosial baru-baru ini mengundang perhatian publik, termasuk dari kalangan legislatif. Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, H. Muhammad Jamhur, angkat bicara mengenai fenomena tersebut dan menegaskan pentingnya edukasi serta peran semua pihak dalam mencegah pernikahan dini.

Menurut HM Jamhur, fenomena Merarik Kodek atau pernikahan dini sebenarnya terjadi di banyak tempat, hanya saja tidak semuanya terekspos ke publik. “Permasalahan pernikahan di bawah umur ini terjadi di mana-mana. Ada yang terpublikasi, ada juga yang tidak. Di era digitalisasi seperti sekarang, semua peristiwa sangat mudah terekspos dan menjadi viral, bahkan tanpa disadari oleh pelaku atau keluarga,” ungkapnya, Senin, (26/5) kepada hariannusa.com.

Ia menilai, walaupun viralitas di media sosial terkadang membawa keberuntungan bagi pemilik akun, namun di balik itu terdapat persoalan serius yang harus segera ditangani. “Pernikahan dini berdampak besar terhadap masa depan pelaku, baik secara psikologis maupun kesehatan. Ini bisa menjadi salah satu penyebab tingginya angka kawin cerai, serta risiko saat kehamilan dan persalinan. Bahkan anak-anak dari pernikahan dini banyak yang rentan mengalami stunting,” jelasnya.

H. Jamhur mengajak semua elemen masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi secara masif, mulai dari orang tua, keluarga terdekat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat hingga pemerintah. Ia menegaskan pentingnya peran kolaboratif dalam menekan angka pernikahan dini di NTB.

Ia juga menyoroti keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Perkawinan Dini yang sudah dimiliki oleh NTB. Namun, menurutnya, perda tersebut belum efektif karena tidak mengatur sanksi tegas bagi pelanggarnya. “Kita sudah punya perda, tapi kelemahannya tidak ada sanksi tegas. Ini harus menjadi perhatian agar regulasi benar-benar berdampak,” tandasnya.

Dengan pernyataan ini, H. Jamhur berharap adanya perhatian serius dan langkah konkret dari semua pihak untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan di usia dini.

Seperti diketahui baru-baru ini jagad media sosial dihebohkan dengan video nyongkolan pernikahan anak dibawah umur dimana pengantin perempuan masih duduk dibangku SMP sedangkan pengantin pria baru kelas 1 SMK. Pasangan tersebut diketahui berasal dari Lombok Tengah. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi V DPRD NTB, HM. Jamhur. (Ist)

Info Lainnya

Ekonomi

Dorong Produktivitas Pertanian, Gubernur NTB Serahkan Combine Harvester ke Kabupaten Sumbawa

Published

2 minggu ago

26/05/2025

Fitriah

HarianNusa, Sumbawa – Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam memperkuat ketahanan pangan kembali dibuktikan. Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi menyerahkan dua unit combine harvester kepada Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, pada Senin (26/5). Bantuan alat panen modern ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian di wilayah lumbung pangan NTB.

“Yang lain semua dapat, tetapi yang kita utamakan daerah-daerah yang jadi lumbung pangan,” tegas Gubernur Iqbal, menekankan pentingnya optimalisasi alat modern untuk mendukung kabupaten-kabupaten penghasil pangan utama, termasuk Sumbawa dan Lombok Tengah.

Gubernur juga berharap agar bantuan ini dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten untuk memastikan pemanfaatan yang maksimal. Ia menekankan bahwa dengan skema pinjam atau sewa, alat ini bisa digunakan bergilir oleh para petani tanpa risiko diperjualbelikan.

“Barang itu juga akan tetap terpelihara sehingga dalam jangka waktu sekian tahun, semua kebutuhan petani untuk combine harvester sudah terpenuhi,” ujar Gubernur.

Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, mengapresiasi langkah cepat dan strategis dari pemerintah provinsi. Menurutnya, bantuan ini sangat sejalan dengan visi daerah dalam mengembangkan sektor agromaritim berbasis potensi lokal.

“Ini adalah bentuk nyata sinergi pusat-daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan kami siap mengelola serta memanfaatkan alat ini sebaik mungkin,” kata Bupati Jarot.

Penyerahan combine harvester ini menjadi langkah konkret dalam transformasi sektor pertanian NTB menuju pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan. (F3)

Ket. Foto:

Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, berpose bersama pada kegiatan serah terima dua unit combine harvester, Senin (26/5). (Ist)