Nasional

Menkopolhukam & Mensos Pimpin Rapat Tanggap Darurat Gempa NTB

Published

7 tahun ago

07/08/2018

Redaksi

HarianNusa.com, Mataram-Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamaan TNP Purn Wiranto bersama Menteri Sosial, Idrus Marham memimpin langsung rapat rencana akai cepat tanggap bencana yang digelar Gubemur NTB, Dr.TGH.M Zainul Majdi di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Senin (06/08/2018) malam.

Rapat tersebut membahas penajaman atau mengefektifkan hari-hari ke depan terkait dampak bencana gempa 7,0 SR (Minggu, 5/8) lalu yang mengguncang wilayah Lombok, Bali dan Sumbawa.

Menkopolhukam, Wiranto dalam arahannya menyampaikan keberadaanya di NTB merupakan perintah Presiden. Yaitu memerintahkan dirinya untuk memimpin aksi cepat, terkait tanggap darurat bagi para korban. Maka yang perlu dilakukan adalah berkoordinasi serta bertindak cepat. Apa yang Gempa Lombok saat ini tinggal dikomunikasikan dengan menteri sosial.

“Segera tetapkan siapa mengurus apa dan dengan cara apa,” jelasnya.

Ia berharap korban jiwa tidak banyak. Maka, untuk itu semua dibutuhkan penanganan cepat oleh semua pihak.

Mensos, idrus Marham dalam kesempatan itu menjelaskan hal yang perlu segara dilakukan adalah mengatasi rasa trauma dan kepanikan masyarakat. apalagi kepanikan itu terkait dengan isu tsunami yang akan terjadi dan menimpa masyarakat. padahal itu semua tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Harus kita pulihkan segera,” tegas Mensos.

Hal kedua menurut Marham, adalah mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang dibutuhkan masyarakat terdampak. Untuk melakukan itu semua diperlukan kekuatan,dan kekuatan itu lahir dari keterpaduan semua pihak.

“Semua elemen yang ada tunduk pada ketua posko,” jelasnya.

Menurutnya kalau itu dilakukan, maka semua pelaksanaan tanggap darurat dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. “Apa apa yang diperlukan oleh posko dalam hal kebutuhan, akan kita penuhi dengan mekanisme yang ada,” ungkapnya sambil menjelaskan bahwa dapur mobile dapat dikerahkan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Mensos juga akan segera menyalurkan bantuan ahli waris korban meninggal dunia sebesar 15 juta rupiah. Untuk itu, ia meminta agar segera dilakukan inventarisasi jumlah korban, jumlah keluarga dan jumlah rumah yang rusak.

“Saya minta, besok jadwalkan penyerahan bantuan itu,” pinta Marham.

Gubernur dalam pengantarnya mengatakan, dirinya telah memerintahkan segenap jajarannya, baik Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kadis Sosial, Kadis PU, Kadis Perumahan, dan Kadis Kesehatan dan jajaran TNI dan Polri untuk segera bergerak membantu masyarakat yang terkena musibah.

Gubernur menugaskan Danrem 162/WB sebagai pengendali lapangan, sebab TNI memiliki kecakapan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.

“Kita harapkan secepatnya sudah terorganisasi untuk turun semuanya, sehingga dari pusat, dari provinsi, dan dari kabupaten bisa bergerak bersama-sama dalam menangani korban gempa,” ujarnya.

Gubernur mengunjungi langsung lokasi bencana dan menengok para korban bencana Gempa.

“Ya tadi sejak semalam saya mengunjungi RSUP dan langsung menuju Lombok Utara tepatnya di depan kantor Bupati KLU melihat langsung pelaksanaan tangga bencana,” tutur TGB.

Yang kedua yang ditegaskan Gubernur, bahwa mulai besok segara dirumuskan yang baik oleh masing-masing OPD serta turun langsung ke lapangan. Karena menurutnya, wilayah terdampak gempa cukup luas. Sehingga tidak mungkin untuk diserahkan pada instansi tertentu, karena walaupun sudah diturunkan pasukan masih tidak cukup memadai untuk mengatasi masalah.

Gubernur berharap kepada instansi vertikal untuk turun membantu TIM di lapangan, sehingga perlu koordinasi dan integrasi diantara pihak terkait.
Gubernur menyampaikan saatnya sumberdaya OPD untuk memaksimalkan kemampuannya untuk beramal jariyah, untuk memaksimalkan tanggap bencana baik untuk rekonsiliasi maupun rekontruksi.

“Instruksi saya libur sekolah masih diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan, yaitu setelah pengecekan bangunan sekolah,” tegas TGB.

Kapolda NTB, Irjen Pol Rachmat Juri menyampaikan proses evakuasi para wisatawan asing yang berada di Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno terkendala transportasi. Karena itu, Kapolda berharap seluruh armada transportasi yang dimiliki pemerintah dapat dikerahkan. Selain armada transportasi, perlu posko di Bandara yang representatif untuk para wisatawan asing. Serta dibutuhkan personil yang mengarahkan.

Selain itu, hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak adalah terkait pendirian tenda. Sebagian besar masyarakat menginginkan agar pendirian tenda tersebut dilakukan tidak jauh dari rumah mereka. Sebab, disamping dapat menjamin keamanan harta mereka, juga untuk memastikan pembangunan kembali rumah mereka dapat dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, terkait kebutuhan makana, Kapolda menghimbau seluruh pihak untuk melayani masyarakat terdampak semaksimal mungkin. Sebab, ini merupakan bencana yang tentunya perlu saling membantu dan menolong atas nama kemanusiaan.

Pangdam Udayana mengingatkan bahwa Gubernur NTB telah mengeluarkan SK terkait perpanjangan masa tanggap darurat. Maka menurutnya, SK tersebut harus laksanakan sesuai mekanisme, agar semua korban dapat tertangani secara keseluruhan serta semua potensi daerah dapat dikerahkan untuk para korban.
“Tidak ada penumpukan bantuan,” Ungkapnya.

Selanjutnya, hal yang segera dilakukan adalah penyelamatan korban. Terutama yang masih tertimbun reruntuhan bangunan. Penyelamatan itu juga membutuhkan eskavator. Kemudian untuk evakuasi wisatawan di tiga Gili, dibutuhkan kapal yang lebih besar, mengingat ada ribuan wisatwan yang ada di Gili tersebut.

Untuk pelayanan terhadap korban, Pangdam menegaskan agar pelayanan medis dapat segera dilakukan, dengan bekerjasama dengan semua pihak. Bahkan saat ini, TNI telah membangun rumah sakit lapangan untuk melayani para korban. Pelayanan lain yang harus segera dilaksanakan adalah terkait dengan kebutuhn makanan, dengan mendirikan dapur umum. Selain itu, kebutuhan air bersih dan MCK perlu segera diadakan.

“Tahap rehabilitasi, apa yang perlu kita lakukan, rekonstruksi, barak barak, kebutuhan dasar, perlu kita pikirkan,” Ungkap Pangdam. (f3)

Info Lainnya

Nasional

Komisi IX DPR RI Soroti Tingginya Pengangguran Lulusan SMK dan Lambannya Pembangunan Dapur Gizi di NTB

Published

4 hari ago

29/05/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna meninjau kesiapan daerah dalam melaksanakan program prioritas nasional, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta membahas permasalahan pengangguran yang masih menjadi tantangan serius di wilayah tersebut.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, yang menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka di NTB, khususnya di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan data BPS NTB per Agustus 2024, terdapat 87.010 pengangguran terbuka, di mana 4,73 persen di antaranya berasal dari lulusan SMK.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri di NTB. Banyaknya SMK yang dibuka tidak mempertimbangkan karakteristik wilayah dan pasar kerja lokal,” ujar Putih Sari dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi hal ini, Komisi IX mendorong pemerintah daerah bersama lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), untuk merancang program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri yang berkembang di NTB. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Selain isu ketenagakerjaan, Komisi IX juga meninjau perkembangan program SPPG yang merupakan bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani permasalahan gizi anak. Pemerintah menargetkan pembangunan 400 dapur umum di NTB hingga akhir 2025, namun hingga saat ini baru terealisasi sekitar 25 persen atau 54 unit.

Komisi IX menekankan pentingnya percepatan pembangunan dapur umum SPPG untuk mendukung peningkatan status gizi anak-anak NTB, mencegah stunting, dan memperbaiki kualitas hidup generasi masa depan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX Muazzim Akbar menyoroti aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan SPPG. Ia meminta Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk aktif melakukan pengawasan terhadap makanan yang disajikan kepada siswa.

“Badan POM harus turun langsung ke lapangan, jangan sampai terjadi kasus keracunan makanan atau penyajian makanan yang tidak layak konsumsi. Pengawasan ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan gizi anak-anak kita,” tegas Muazzim.

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menyambut baik kunjungan ini dan berharap hasil diskusi serta masukan dari Komisi IX DPR RI dapat menjadi landasan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.

“Selamat datang di NTB. Kami tersanjung dan berterima kasih atas perhatian Komisi IX terhadap permasalahan kami. Semoga kunjungan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” ujar Lalu Gita dalam sambutannya.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, sekaligus mempercepat terwujudnya target-target pembangunan nasional di NTB. (F3)

Ket. Foto:

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur NTB. (Ist)

Info Lainnya

Headline

Pemerintah Genjot Pembangunan 400 SPPG di NTB, Baru 25 Persen Terealisasi

Published

4 hari ago

28/05/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 400 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna mendukung program pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi pelajar. Hingga saat ini, realisasi pembangunan baru mencapai 25 persen atau sekitar 54 unit.

“Untuk program makan bergizi, kita targetkan pembangunan SPPG di NTB sebanyak 400 unit. Saat ini baru terbangun sekitar 25 persen. Harapannya, target ini dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2025,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dalam rangka kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Pemprov NTB, Rabu, (28/5).

SPPG merupakan dapur umum yang memproduksi makanan bergizi dan tersebar di 26 provinsi. Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 57 titik. Konsep ini melibatkan koperasi, yayasan, hingga perusahaan swasta sebagai mitra penyedia makanan sehat.

Muazzim menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi, termasuk Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dalam mempercepat pembangunan dan menjamin keamanan makanan yang disajikan.

“BPOM harus turun langsung ke lapangan. Jangan hanya menunggu laporan. Kita tidak ingin terjadi kasus keracunan makanan atau konsumsi bahan yang tidak layak, seperti buah berulat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran SPPG yang merata di seluruh NTB akan menjadi kunci keberhasilan program makan bergizi nasional dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas kesehatan generasi muda.

Dengan target 400 SPPG tersebut, Muazzim meminta seluruh pihak bahu-membahu agar misi besar pemenuhan gizi ini tidak hanya sekadar wacana, melainkan terealisasi nyata dan memberi dampak langsung bagi masyarakat NTB. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil NTB dari Partai Amanat Nasional, H. Muazzim Akbar. (HarianNusa)

Info Lainnya

Nasional

Ketum Firdaus dan Pengurus SMSI Pusat Audiensi dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti

Published

5 hari ago

27/05/2025

Fitriah

HarianNusa, Jakarta – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat yang dipimpin langsung Ketua umumnya Firdaus, menggelar audensi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Prof Dr H. Abdul Mu’ti MA, pada Senin sore, (26/5/2025), di Ruang Kerja Mendikdasmen, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta Pusat.

Pertemuan penuh keakraban tersebut, selain bersilaturahmi, juga membahas program sinergitas dan kolaborasi antara SMSI dengan Kemendikdasmen dalam mengedukasi dan mensosialisasikan pers yang berkualitas dan professional. Salah satunya untuk kalangan pendidikan di Indonesia.

Abdul Mu’ti sendiri adalah bagian dari SMSI Pusat, yakni Ketua Dewan Penasehat. Sehingga pertemuan yang cukup singkat itu, layaknya pertemuan internal organisasi. Rombongan SMSI Pusat tersebut dipimpin langsung Ketua Umumnya, Firdaus dengan didampingi Sekretaris Jenderal, Makali Kumar SH, Wakil Ketua Dewan Pembina KH M Mashum Hidayatullah MSi, Wakil Ketua Dewan Penasehat Bunyan Saptomo, Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan H. Moh Nasir, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Tehnologi Digital dan Uaha Media Siber Ilona Juwita, dan Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Dr Retno Intani.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menyampaikan tujuan audiensi ini adalah untuk mempererat silaturahmi, melaporkan kepada Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, dan sekaligus membangun sinergitas dan kolaborasi, serta kemitraan dalam mensukseskan kemajuan pers dan dunia pendidikan di Indonesia.

“Pak Abdul Mu’ti selaku Mendikdasmen yang juga Ketua Dewan Penasehat SMSI, kami datang berkunjung untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan baru-baru ini. Salah satunya, SMSI Pusat telah sukses melaksanakan kegiatan Malam Apresiasi dan Dialog Kebangsaan,” ujar Ketum Firdaus, saat membuka audensi tersebut.

Dijelaskan Firdaus, pada kegiatan Malam Apresiasi dan Dialog Kebangsaan yang dilaksanakan SMSI Pusat di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2025 itu, berisi penyerahan penghargaan bergengsi Anugerah Sahabat Pers Indonesia kepada sejumlah kepala daerah, baik Bupati dan Gubernur, serta tokoh masyarakat. Atas dedikasinya dalam memajukan pers dan pembangunan.

Kemudian, dalam Dialog Kebangsaan sendiri, agenda utamanya adalah membahas dukungan kuat masyarakat dari berbagai pelosok Indonesia terhadap tokoh masyarakat yang diusulkan SMSI menjadi calon Pahlawan Nasional, yakni RM Margono Djojohadikusumo. Hal itu tak lepas dari kiprah semasa hidupnya, RM Margono Djojohadikusumo (Kakek Presiden Prabowo Subianto), yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pendirian Bank Negara Indonesia (BNI).

“Selanjutnya, SMSI kedepan, ingin menjalin kerjasama dengan Kemendikdasmen dalam mengedukasi masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan pendidikan tentang kode etik jurnalistik. Untuk menunjang terwujudnya pers yang berkualitas dan professional di Indonesia,” jelas Firdaus yang mengenakan baju batik berwarna coklat tersebut.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam kesempatan itu, tampak antusias menyambut kedatangan rombongan SMSI Pusat. Dia didampingi sejumlah pejabat Kemendikdasmen, diantaranya Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Anang Ristanto SE MA.

Abdul Mu’ti yang sekarang masih sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 itu, menyampaikan respon positifnya atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SMSI, diantaranya dalam pengusulan calon Pahlawan Nasional RM Margono Djojohadikusumo. Untuk terus menumbuh kembangkan semangat perjuangan dan pembangunan perekonomian bangsa.

“Kami juga setuju adanya sinergitas antara SMSI dengan Kemendikdasmen dalam mensosialisasikan kode etik jurnalistik kepada pendidik dan siswa. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang etika profesi jurnalistik dan mencegah pelanggaran,” ujarnya.

Abdul Mu’ti juga menyampaikan, pemahaman kode etik membantu jurnalis menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, serta menjaga kredibilitas media. Selain itu, sosialisasi juga penting untuk membentuk generasi yang sadar akan nilai-nilai jurnalistik yang baik. (HN/***)

Ket. Foto:

Ketum SMSI Firdaus dan Pengurus SMSI Pusat saat bersilaturahmi dengan Kemendikdasmen Abdul Mu’ti. (Ist)