HarianNusa.com – Jelang Pilpres 2019, antisipasi terhadap eskalasi politik kebencian diminimalisir semua pihak. Tidak hanya KPU, Bawaslu dan Kepolisian, namun semua pihak wajib mencegah upaya perpecahan tersebut.
Sedikitnya hal itu yang menjadi pesan dalam diskusi publik bertema “Tantangan Keberagamaan di Tahun Politik” yang digelar di Universitas Nahdlatul Ulama, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 29 November 2018.
Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Muhamad Hafiz, memandang isu agama sangat kuat digunakan kelompok intoleran di tahun politik ini. Bahkan, dia mengatakan elit politik juga terlibat mengambil keuntungan terhadap munculnya sentimen SARA.
“Isu agama sangat kuat digunakan kelompok intoleran, bahkan oleh kelompok politik yang mengambil keuntungan dari situasi yang ada,” ujarnya.
Politisasi agama menurutnya tidak berangkat dari rasa kebencian atau intoleransi, melainkan digerakkan secara sistematis oleh kelompok elit politik tertentu.
“Bisa jadi politisasi agama tidak berangkat dari rasa kebencian atau rasa intoleran yang ada di masyarakat, tapi justru dimunculkan oleh kelompok elit politik tertentu dengan memanfaatkan situasi yang ada,” ungkapnya.
“Bisa jadi masyarakat toleran, tapi karena dorongan untuk melakukan sesuatu propaganda politik terhadap lawan politiknya sehingga kelompok minoritas atau kelompok rentan menjadi sasaran,” sambungnya.
Dia berharap aparat negara harus tegas terhadap elit politik yang memanfaatkan situasi dengan memunculkan sentimen intoleran.
Dia juga meminta kelompok keagamaan untuk menjadi pionir terciptanya politik tanpa intoleransi di Indonesia.
“Kelompok keagamaan yang punya otoritas di masyarakat menjadi pioner mendorong toleransi. Karena jika kelompok keagamaan tidak melakukan itu maka akan dianggap tindakan berbau kebencian adalah hal yang benar,” terangnya.
Rektor Universitas NU NTB, Baiq Mulianah, menilai dengan meningkatnya intoleransi jelang Pilpres, berpotensi akan membangkitkan sel-sel terorisme di Indonesia.
“Sekarang sangat berpengaruh, rentan masyarakatnya. Karena setiap kita memiliki potensi untuk itu (radikal),” ungkapnya.
Potensi radikalisme menurutnya dapat terjadi karena minimnya individu yang mau menerima perbedaan dalam pribadinya.
“Kita kesulitan membuat ruang berbeda di pikiran kita bahwa ada orang yang berbeda dengan kita,” ucapnya.
Menurutnya, intoleransi saat ini dalam bingkai keberagamaan bukan dalam bingkai keberagamaan. Untuk mencegah itu, sudah waktunya semua pihak bergandengan tangan menolak segala bentuk politisasi agama.
Sementara, Saat ini Komnas HAM dan sejumlah elemen menggodok mekanisme agar pemilu tidak menggunakan syi’ar kebencian. Karena hal tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab Komnas HAM.
“Kita juga meminta masyarakat agar pada pemilu tidak menggunakan isu yang berbau kebencian,” ucap Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam. (sat)
