HarianNusa.com – Jelang Pilpres 2019, antisipasi terhadap eskalasi politik kebencian diminimalisir semua pihak. Tidak hanya KPU, Bawaslu dan Kepolisian, Komnas HAM juga atensikan terciptanya politik bebas SARA.
Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam, menyebutkan wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta sangat rawan terhadap syi’ar kebencian di tahun politik ini.
“Yang paling rawan untuk syi’ar kebencian Jawa Barat dan DKI,” ujarnya usai dialog tentang keberagamaan di Universitas Nahdlatul Ulama, Mataram, Kamis, 29 November 2018.
Indikator di daerah tersebut masuk zona merah maraknya intoleransi, menurutnya karena dua daerah tersebut sebelumnya meningkat kasus berbau ras dan agama.
“Indikatornya kasus berbasis agama yang paling besar di Jawa Barat. Berbau ras dan agama di DKI,” ungkapnya.
Saat ini Komnas HAM dan sejumlah elemen menggodok mekanisme agar pemilu tidak menggunakan syi’ar kebencian.
“Kita juga meminta masyarakat agar pada pemilu tidak menggunakan isu yang berbau kebencian,” ucapnya.
Dua daerah tersebut menjadi pantauan utama untuk mencegah politisasi kebencian.
“Kami pakai perangkat pantauan yang lebih di daerah itu,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Muhamad Hafiz, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap potensi-potensi politisasi kebencian di tengah masyarakat.
“Perilaku aparat negara harus keras sejak awal, tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan,” tuturnya.
Dia juga meminta kelompok keagamaan untuk menjadi pionir terciptanya politik tanpa intoleransi di Indonesia.
“Kelompok keagamaan yang punya otoritas di masyarakat menjadi pioner mendorong toleransi. Karena jika kelompok keagamaan tidak melakukan itu maka akan dianggap tindakan berbau kebencian adalah hal yang benar,” terangnya. (sat)
.gif "Solusi")
