fbpx
23 C
Mataram
Rabu, Juli 15, 2020
Update Covid-19 Indonesia
78,572
Total Kasus
Updated on 14/07/2020 5:34 pm
Beranda Hukum & Kriminal Pengidap Gangguan Jiwa Bisa Memilih, Kenapa Anak Kecil Tidak Bisa?

Pengidap Gangguan Jiwa Bisa Memilih, Kenapa Anak Kecil Tidak Bisa?

- Advertisement -Cloud Hosting Indonesia
- Advertisement -

HarianNusa.com – Rencana KPU RI memberikan hak pilih kepada warga negara yang mengidap disabilitas mental  mengundang banyak reaksi dari masyarakat.

Pro-kontra bermunculan soal wacana  penderita gangguan jiwa memiliki hak pilih. Kritik atas wacana KPU tersebut datang dari kalangan akademisi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Ahmad Zuhairi, mengkritisi wacana KPU tersebut. Menurutnya, secara teoritik ilmu hukum, tidak setiap orang dianggap cakap/boleh melakukan perbuatan hukum, seperti anak di bawah umur (minderjerig) dan pengidap gangguan jiwa.

- Advertisement -

“Kalau mereka membuat sebuah perjanjian maka perjanjian itu dapat dibatalkan, karena tidak terpenuhi syarat subyektifnya, seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata tetang syarat sah perjanjian,” ujarnya, Jumat, 30 November 2018.

Dia menjelaskan, syarat sahnya perjanjian dalam pasal tersebut yakni, sepakat, cakap, hal tertentu dan causa yang halal.

“Jika syarat sepakat dan cakap dilanggar maka perjanjian itu dapat dibatalkan dan jika syarat hal tertentu dan causa yang halal dilanggar maka perjanjian itu batal demi hukum atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada,” jelasnya.

Dia mencontohkan, jika anak kecil melakukan transaksi jual-beli, dalam perspektif hukum perjanjian ini dapat dibatalkan, karena subyek hukumnya belum cakap atau melanggar syarat subyektif.

“Orang atau subyek hukum dianggap cakap melakukan perbuatan hukum jika dia sudah berumur 21 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan atau sudah pernah kawin, selain itu dia tidak berada di bawah pengampuan atau gila,” ungkapnya.

Demikian juga dengan pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang dilakukan penderita gangguan jiwa.
Hal ini menurutnya diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya.

“Karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya. Artinya tidak sempurna akal sehat seseorang menjadi salah satu alasan penghapus pidana,” ucapnya.

Menurutnya, perbuatan mencoblos di TPS merupakan perwujudan dari pelaksanaan perjanjian sosial. Sehingga agar perjanjian tersebut sah, maka harus memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian.

“Jika KPU mengeluarkan keputusan bahwa orang yang disabilitas mental atau orang cacat mental mendapatkan hak pilih, dengan alasan bahwa dia adalah warga negara, ini tentu adalah logika yang keliru,” terangnya.

Artinya, kata Zuhairi, jika menggunakan logika tersebut seharusnya balita dan anak-anak yang lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia, maka dia  seharusnya boleh mempuyai hak pilih, karena mereka adalah warga negara Indonesia yang sah.

“Karena itu, KPU yang bertugas sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas tidak boleh membuat sebuah peraturan yang akan melahirkan distorsi pada pemilihan itu sendiri dan justeru menimbulkan problem baru,” kritiknya. (sat)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Populer Pekan Ini

Universitas Warmadewa Buka Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020/2021, 4 Program Studi Baru Siap Cetak Tenaga Kerja Profesional

HarianNusa.Com, Denpasar - Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Bali dan Indonesia timur, Universitas Warmadewa (Unwar) di tahun 2020 kembali membuka pendaftaran...

Tahun 2020, TNI AD Rekrut 17.264 Prajurit, Yuk Daftar!!

HarianNusa.Com, Jakarta - Tahun 2020 TNI AD menambah alokasi rekrutmen (penerimaan) prajurit menjadi 17.264 orang. Selain itu prosedurnya juga relatif lebih mudah dan materi...

Pemerintah Provinsi Siapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Sembako Gemilang.

Mataram - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, melakukan telekonferensi dengan Kapolda NTB, Danrem...

Peduli Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19, Universitas Mataram Berikan Keringanan UKT

HarianNusa.com, Mataram - Sebagai wujud rasa empati dan kepedulian terhadap dampak ekonomi Pandemi Covid 19, Univeritas Mataram atau Unram memberikan keringanan biaya bagi mahasiswanya....
- Advertisment -Cloud Hosting Indonesia