HarianNusa.com – Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang digelar pada Kamis, (10/1). Gubernur Nusa Tenggara Barat memberikan

pendapatnya terhadap empat buah Raperda prakarsa Dewan. Salah satunya Raperda tentang fasilitas keselamatan transportasi.

Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimasyah terhadap empat buah Raperda prakarsa Dewan tersebut dibacakan oleh Sekda NTB, Rosiady Sayuti.

Terhadap Raperda fasilitas keselamatan transportasi, Gubernur berpendapat bahwa sebagai sektor pendukung pembangunan dan perekonomian peranan transportasi yaitu menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian serta merangsang pertumbuhan perekonomian dan wilayah, sehingga berfungsi untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan, dan antar pedesaan serta mempererat keutuhan bangsa dan negara dalam segala aspek yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen meliputi sara dan prasarana transportasi, serta fasilitas penunjang dalam satu kesatuan sistem transportasi

Menurut Gubernur bahwa, aspek keselamatan transportasi merupakan hal utama yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan transportasi dalam rangka terhindarnya setiap orang dari resiko terjadinya kecelakaan, baik yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan sarana angkutan, jalan dan atau lingkungan.

Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan transportasi. Namun dalam prakteknya prinsip ini seringkali tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Permasalahan keselamatan transportasi tidak hanya dihadapi dalam skala nasional saja tetapi juga menjadi masalah di daerah termasuk Nusa Tenggara Barat.

Untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan dan penurunan terhadap tingkat fatalitas akibat kecelakaan transportasi serta biaya sosial sebagai dampak kecelakaan
Transportasi, dalam rangka pelaksanaan
aksi keselamatan lalu lintas dan keselamatan jalan di Provinsi NTB, Gubernur berpendapat harus didukung regulasi, koordinasi, dan pendanaan terhadap pemenuhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan, pemenuhan persyaratan
kami kendaraan, pemenuhan persyaratan kompetisi pengemudi kendaraan, dan penegakan hukum ketentuan Keselamatan lalulintas dan angkutan jalan.

“Dengan adanya payung hukum ini nantinya, diharapkan dapat memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bertransportasi bagi masyarakat di Provinsi NTB,” kata Gubernur seperti yang disampaikan oleh Sekda NTB, Rosiady.

Selanjutnya, terhadap materi muatan yang tertuang dalam pasal demi pasal dalam Raperda tentang fasilitas keselamatan transportasi ini, Gubernur berpendapat agar diselaraskan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang pemanfaatan jalan dan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perhubungan sebagaiman telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2018 serta Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Lalu Wirajaya, bersama Ketua DPRD NTB Hj, Baiq Isvie Rupaedah, Wakil Ketua Abdul Hadi, Wakil Ketua TGH. Mahali Fikri membahas dua agenda yaitu:
– Pendapat Gubernur NTB terhadap empat Raperda prakarsa dewan,yakni:
1. Raperda tentang Fasilitas keselamatan transportasi
2. Raperda tentang Izin usaha perikanan dan kelautan,
3. Raperda tentang Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,
4. Raperda tentang Kepemudaan.
– Pembentukan Panitia Khusus Raperda. (f3).

Komentar