HarianNusa.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) akan menambah sekitar 751 Fasilitator untuk
mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.
Saat ini, fasilitator yang ada baru mencapai 350 orang. Jumlah tersebut belum cukup untuk membantu masyarakat membangun rumah rusak berat yang jumlahnya mencapai 44.000 unit.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat memimpin Rapat bersama sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTB, Jum’at (11/01/2019).
Rapat tersebut membahas khusus proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Terutama penambahan fasilitator untuk memacu percepatan pembangunan rumah masyarakat terdampak gempa.
Wagub mengarahkan, sesuai hasil rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa hari lalu, agar segera melakukan seleksi fasilitator dengan kriteria yang ketat. Sehingga, fasilitator yang diberikan tugas itu memiliki kemampuan mumpuni untuk membantu masyarakat membangun rumah hunian tetap (Huntap).
“Pastikan fasilitator itu memiliki check list yang ketat,” ungkap Wagub.
Selain itu, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi itu menegaskan agar pencairan dana bantuan ke masyarakat tidak dilakukan dua tahap atau 50 persen-50 persen. Sebab, di sampaing membutuhkan waktu yang lama, juga menyulitkan masyarakat untuk mengurus administrasi yang banyak dan ribet. Namun Wagub menekankan, semua aturan yang berkaitan dengan keuangan harus tetap menjadi prioritas. Sebab, uang yang dialokasikan itu harus dipertanggungjawabkan.
Wagub berharap, tidak ada lagi sumbatan-sumbatan atau masalah yang terjadi di masyarakat. Terutama masalah pembangunan hunian tetap.
Kepala BPBD NTB, H. Muhammad Rum juga menjelaskan bahwa sudah ada kebijakan baru hasil pertemuan dengan Wapres. Di antaranya, desain rumah tahan gempa itu sudah diberikan kewenangan kepada Provinsi. Namun, desain rumah tahan gempa itu tetap dikonsultasikan dengan pusat melalui dinas Perumahan dan Pemukiman.
Terkait pencairan dana, Ia menjelaskan Dana sebesar 3,5 triliun dari pusat sudah ditransfer ke masyarakat.
“Ini tentunya tidak bisa dilihat uangnya. Uangnya memang ada di bank semuanya, tidak dalam bentuk tunai. Nanti tunainya akan diberikan kepada masyarakat jika masyarakat dapat bersama-sama untuk membangun. Sehingga ada upah kerja dari uang itu,” jelasnya.
Masyarakat, lanjut Rum, dipersilahkan membangun rumah, tentunya bekerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan atau menyuplai bahan dan material pembangunan rumah itu. Termasuk masyarakat dapat membangun secara swadaya rumahnya. Hanya saja, terlebih dahulu melaporkan kepada pemerintah daerah setempat.
Selain itu, untuk penambahan fasilitator, Kalak BPBD itu telah mempersiapkan 1000 fasilitator untuk masyarakat yang rumahnya rusak sedang dan ringan, ditambah 500 anggota TNI.
Selain Wagub, rapat tersebut turut dihadiri Plt Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Perkim, Kepala BPKP, Kepala Dinas Kominfotik, Kadin dan Jajaran Bank BRI. (f3)
