Harian Nusa.com – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri penandatanganan kontrak kerja tenaga pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Lombok Utara, Jumat (1/2/2019).
Mengawali sambutannya, Wagub NTB yang akrab disapa Ummi Rohmi itu menegaskan agar kedepannya desa lebih Mandiri.
”Desa harus dapat memanfaatkan segala potensi yang ada di desanya, sehingga kedepannya desa dapat mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah kabupaten dan provinsi,” tegas Hj. Rohmi memulai sambutannya.
Wakil Gubernur juga mengharapkan kepala desa dan jajarannya agar selalu konsisten dalam rangka mengurangi angka kemiskinan yang ada di KLU.
“Angka kemiskinan di Lombok Utara terus menurun apabila seluruh perangkat-perangkat desa tetap konsisten, maka kedepannya Lombok Utara dapat bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya,” Lanjut Wagub.
Wagub juga mengapresiasi kinerja para kepala desa yang ada di Lombok Utara serta harapannya kedepan.
“Peran kepala desa ini sangat penting, saya lihat para kepala desa di KLU ini sangat luar biasa, baik dalam percepatan pembangunan dan program lainnya, saya berharap desa dapat mengelola BumDes secara maksimal dan harus pandai dalam berinovasi demi kemajuan desa,” pungkas Wagub.
Pada kesempatan yang sama Kadis DPMPD provinsi NTB Dr. H. Azhari berharap para pendamping desa di Lombok Utara dapat bekerja secara maksimal dalam membangun desa.
”Saya berharap ke 22 pendamping desa ini adalah orang-orang yang memang ahli dan profesional, supaya dapat bekerja secara maksimal untuk mendampingi para kepala desa dalam membangun desa,” harap Azhari.
Senada dengan Kadis DPMPD, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin SH. MH juga mengharapkan para pendamping desa untuk dapat menjadi fasilitator dan tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya.
”Mudah-mudahan para pendamping ini tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga menjadi fasilitator, dan tetap bersemangat dalam menjalankan tugas-tugasnya kedepan,” tutup mantan Wartawan itu.
Penandatanganan kontrak dilakukan secara simbolis oleh 4 orang perwakilan antara lain perwakilan tenaga ahli, pendamping desa pemberdayaan, pendamping desa teknik infrastruktur, dan pendamping lokal desa. (f3)
