fbpx
27.4 C
Mataram
Sabtu, Maret 23, 2019

Ombudsman RI: Disdukcapil Lombok Barat Zona Kuning

- Advertisement -

HarianNusa.Com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Barat masuk dalam kategori kuning atau sedang dalam penilaian Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia yang dirilisnya akhir tahun lalu.

Penilaian tersebut menyasar lebih dari 190 Kabupaten/ Kota se-Indonesia di mana Kabupaten Lombok Barat dinilai buruk se Nusa Tenggara Barat dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal itu tergambar dalam point yang hanya mencapai 44,68 atau masuk dalam zona merah dan berada di ranking 162 dari seluruh daerah yang disurvey. Namun walau secara keseluruhan berada di zona merah, Dinas Dukcapil Lombok Barat sendiri sesungguhnya berada di zona sedang atau kuning.

Dari 5 point yang dinilai, yaitu pelayanan untuk akta kelahiran, kematian, perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dinas ini rata-rata memperoleh point nilai 57 dan 61. Artinya berada di Zona Kuning.

“Tapi karena dalam tabulasi kita harus gabungkan dengan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red), maka nilai komulatifnya yang kelihatan,” terang Rasyid Ridho dari Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat saat mengisi materi pada Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Dukcapil Lombok Barat di Ballroom Hotel Jayakarta, Sabtu (9/3).

- Advertisement -

Untuk Dinas Dukcapil Lombok Barat, aku Ridho, setidaknya ada beberapa point yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Harus memiliki maklumat yang memuat dua hal, yaitu komitmen untuk memberikan pelayanan dan kesiapan untuk mendapat sangsi bila tidak memberikan pelayanan optimal,” terang Ridho.

Biarpun sederhana, dalam penilaian Ombudsman, maklumat tersebut memiliki point cukup besar, yaitu 12 point. Selain itu, tambah Ridho, Dinas Dukcapil Lombok Barat juga harus menyediakan ruangan untuk layanan khusus bagi warga yang berkebutuhan khusus, bisa berbentuk ruangan laktasi (menyusui, red, satu meja atau bangku yang diperuntukkan khusus buat lansia (lanjut usia, red) dan penyandang disabilitas .

“Dinas juga harus menyiapkan pelayanan khusus, tidak mesti pegawai yang hanya melayani khusus ke mereka, tapi bisa berperan ganda,” terang Ridho.

Ombudsman juga memberi perhatian khusus kepada pengelolaan pengaduan.

“Untuk hal itu, yang dinilai adalah sarana dan petugas, prosedur dan mekanisme pengaduan, jangka waktu responsnya, dan penilaian kinerja dengan indeks kepuasan masyarakat,” pungkas Ridho.

Ridho pun mengingatkan agar Dinas Dukcapil tetap memperhatikan seluruh informasi yang layak disebarkan sambil tetap mengedepankan partisipasi masyarakat. Penyebaran informasi itu, menurut Anggota Ombudsman NTB itu bisa berbentuk brosur atau website.

“Yang penting masyarakat tahu informasi, baik itu mengenai syarat dan alur, dari desk mana ke desk mana, waktu, dan tarif. Kalau gratis, diumumkan gratis,” pinta Ridho.

Menyambut penilaian itu, Kepala Sub Bagian Program Dinas Dukcapil, H. Taufikurrahman mengaku pelayanan pengaduan tersebut sesungguhnya sudah tersedia.

“Tapi belum di-SK-kan sesuai permintaan Ombudsman,” terang Taufik sambil memastikan bahwa maklumat pelayanan yang berpoint besar pun sudah tersedia dan sudah dipampang saat pemeriksaan Ombudsman yang pertama tahun lalu. (f3)

Komentar

- Advertisement -

Berita Lainnya

BeKraf Sosialisasi Kreatifood 2019 untuk Membuka Peluang Pasar Kuliner Lokal

HarianNusa.Com - BeKraf menggelar sosialisasi Kreatifood yang mempertemukan para pelaku rintisan kuliner dengan konsumen serta...

KPU NTB Tetapkan DPTb, Pemilih Berkurang

HarianNusa.Com - KPU Provinsi NTB menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb tingkat Provinsi NTB yang...

Hari Ini Di Lombok, Jokowi Janji Bangun Tiga Infrastruktur

HarianNusa.Com - Untuk menyambut perhelatan MottoGP 2021 di NTB, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo...

Soal Bantuan Korban Gempa, Ini Kata Jokowi

HarianNusa.Com - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi...

Share Berita ini

Paling Populer

Ratusan Massa Aksi Tolak Kedatangan Jokowi di NTB

HarianNusa.Com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Mataram yang tergabung...

Soal Bantuan Korban Gempa, Ini Kata Jokowi

HarianNusa.Com - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi...

Lombok Barat Ditetapkan Sebagai Unit Metrologi Legal

HarianNusa.Com - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menetapkan Lombok Barat bersama 250 Kabupaten/Kota se Indonesia sebagai...

Berita Terbaru

BeKraf Sosialisasi Kreatifood 2019 untuk Membuka Peluang Pasar Kuliner Lokal

HarianNusa.Com - BeKraf menggelar sosialisasi Kreatifood yang mempertemukan para pelaku rintisan kuliner dengan konsumen serta...

KPU NTB Tetapkan DPTb, Pemilih Berkurang

HarianNusa.Com - KPU Provinsi NTB menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb tingkat Provinsi NTB yang...

Hari Ini Di Lombok, Jokowi Janji Bangun Tiga Infrastruktur

HarianNusa.Com - Untuk menyambut perhelatan MottoGP 2021 di NTB, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo...

Soal Bantuan Korban Gempa, Ini Kata Jokowi

HarianNusa.Com - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi...

Share Berita ini

Komentar