HarianNusa.Com – Selama 3 pekan di bulan Agustus 2019 ini (1-25/8), terdapat 36 aduan warga kepada Gubernur NTB yang disampaikan melalui aplikasi layanan NTB Care.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Gede Ariyadi dalam siaran persnya mengungkapkan bahwa menurunnya pasokan air bersih dari PDAM di sejumlah pemukiman warga menjadi keluhan utama. Karena layanan air bersih pada pipa PDAM datangnya terbilang senin-kamis, Sehingga PDAM di sejumlah daerah menjadi “kambing hitam” yang digugat warga untuk dipersalahkan.
Dalam laporannya warga mengungkapkan kadang ada air bersih yang mengalir di waktu-waktu tertentu dan seringkali juga pipa PDAM ngadat.
Misalnya di Jangkuk Rungkang Kota Mataram, warga mengeluh karena air PDAM hanya menetes kecil ditengah malam, dan lebih sering mati. Juga di Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa terjadi keluhan yang serupa. Bahkan sejumlah warga di Kabupaten Lombok Timur dan KLU melaporkan pasokan air bersih ke desanya hingga saat ini belum pulih. Hal itu akibat bencana gempa bumi yang meluluhlantahkan daerahnya, termasuk merusak instalasi air bersih, ditambah lagi datangnya kemarau panjang, membuat kesulitan air bersih masih harus dialami warga.
Karenanya, warga berharap gubernur menegur pemda dan pengelola PDAM.
Menanggapi keluhan tersebut, petugas PDAM Giri Menang selalu merespon keluhan warga dan berusaha memberikan service terbaik bagi pelanggannya. Namun terkait makin kecilnya debet air yang menetes di sejumlah pelanggan, khususnya pada lokasi dan waktu-waktu tertentu, PDAM menjelaskan hal tersebut disebabkan karena musim kering yang berdampak pada menurunnya debit air pada sumber air PDAM. Sehingga diimbau pada warga agar hemat air bersih. Dan juga menyediakan penampungan air pada saat air PDAM deras mengalir.
Selain itu, Pemda melalui BPBD juga diimbau untuk mengaktifkan layanan mobil tangki air bersih untuk warga.
Dikatakan Ariyadi, selain air bersih, juga ada beberapa laporan warga kota Mataram mengenai dugaan perilaku asusila yang terjadi di sejumlah tempat kos-kosan tertentu. Karena itu, warga meminta pemda meningkatkan pengawasan dan penertiban tempat kos-kosan tersebut.
“Juga masih terdapat sejumlah keluhan mengenai layanan kesehatan. Salah satunya adalah pelayan puskesmas di Lombok Timur serta pelayanan laboratorium di RSUD Provinsi NTB”, ungkapnya, Senin, (26/8/19).
Laporan lainnya adalah terkait dengan progres rehab rekon dalam pembangunan rumah tahan gempa oleh pokmas dan aplikator. Sejumlah warga meminta agar pengawasan terhadap material dan kualitas bangunan oleh pihak-pihak terkait lebih ketat lagi.
Keluhan lainnya, terkait kelangkaan blanko KTP elektronik di Lobar dan Loteng serta proyek penataan salah satu kawasan wisata di Kabupaten Lombok Barat yang telah menelam biaya besar, namun hasilnya menurut warga kurang memuaskan.
“Sementara dari Kabupaten Sumbawa terdapat dua laporan warga yang sudah diteruskan oleh admin ntbcare kepada Pemda setempat, namun hingga saat ini belum mendapat respon. Yakni pengaduan warga tentang distribusi gas elpiji 3 kg dan mengenai layanan PDAM Kabupaten Sumbawa,” jelasnya. (f3)