Tak Ingin Gegabah Menyikapi Pergantian Nama Bandara DPRD NTB akan Bentuk Pansus

HarianNusa.Com, Mataram – DPRD Provinsi NTB dalam menyikapi pergantian nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Zainudin Abdul Majid (ZAM) tidak ingin gegabah.

Untuk itu, dalam menyikapi perubahan nama tersebut DPRD NTB akan membentuk panitia khusus (pansus) dalam menyerap aspirasi di lapangan.

“Pansus akan bekerja sebaik – baiknya untuk turun di lapangan dalam mendengar aspirasi masyarakat langsung di lapangan,” kata Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, saat menerima perwakilan massa aksi yang menolak pergantian nama bandara di gedung DPRD NTB, Senin (18/11/19).

“Dan tentu nanti akan ke Jakarta ke Kementeri Perhubungan membawa aspirasi masyarakat. Kami tidak ingin kondusifitas daerah terganggu dengan adanya persoalan – persoalan penolakan terkait dengan nama bandara,” ujarnya menambahkan.

Isvie mengatakan semua pihak harus menahan diri sehingga kamtibmas di NTB tetap kondusif.

“Berikan kami waktu bekerja dengan baik dan semua akan berjalan dengan baik. Insya Allah DPRD NTB akan selalu bersama masyarakat, tidak akan ada sesuatu terjadi jika kita kompak dengan baik,” kata Isvie.

Ia juga menegaskan, pihaknya telah berkunjung ke menteri perhubungan menanyakan perihal tersebut. Menteri bahkan meminta pemerintah provinsi melakukan sosialisasi.

“Barangkali di sini mungkin letaknya yang belum berjalan. Sehingga sekali lagi saya kembalikan persoalan ini kepada pansus. Dan pansus akan bertemu masyarakat, bertemu gubernur dan bertemu pak menteri”, pungkasnya.

Jikapun perlu, pansus akan bersama dengan gubernur menyampaikan persoalan ini terkait dengan pergantian nama bandara. Sehingga inilah sikap resmi dari DPRD NTB dan tidak ada satupun pimpinan yang berhak menyampaikan pernyataan di media yang dapat mengganggu kondusifitas daerah.

Sementara itu Koordinator Umum massa aksi Lalu Hizzi dengan tegas menyatakan BIL merupakan harga mati yang tidak boleh diganti dengan nama apapun.
Untuk itulah, pihaknya meminta DPRD NTB untuk menolak pergantian nama tersebut.

“BIL adalah harga mati, kami sangat tidak setuju namanya diganti menjadi Bandara ZAM,” tegasnya.

Aksi penolakan terhadap pergantian nama bandara itu dilakukan oleh ribuan massa. Bahkan para kepala desa yang berada di kawasan bandara turun langsung dalam aksi penolakan tersebut. Kendati demikian massa aksi menyampaikan aspirasinya dengan tertib. (f3)

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda bersama sejumlah anggota Dewan lainnya saat menerima perwakilan masa aksi. (HarianNusa.Com/rony)