Jakarta, 14 Mei 2025 – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), H. Abdul Hadi, SE., MM., menghadiri pembukaan Sidang Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC) ke-19 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (14/5/2025). Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hadi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas pidato Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, yang disampaikan di hadapan para delegasi negara Islam.

“Pidato Presiden Prabowo luar biasa menyentuh. Saya, bersama seluruh peserta, memberikan standing applause atas keberanian dan ketegasan beliau dalam menyuarakan pembelaan terhadap dunia Islam, khususnya Palestina. Ini mencerminkan sikap konsisten bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan,” ungkap Abdul Hadi.

Abdul Hadi juga memberikan apresiasi khusus kepada Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, yang telah terpilih sebagai Ketua PUIC, sebagai representasi aktif parlemen Indonesia di tingkat global dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam sedunia.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo tidak hanya menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi juga mengajak para pemimpin dunia Islam untuk meneladani para tokoh besar dalam sejarah Islam seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan Salahuddin Al Ayyubi.

“Presiden mengajak kita semua merenungkan keteladanan para pemimpin besar tersebut — keberanian, kecerdasan, dan keteguhan mereka dalam membela kebenaran serta keberhasilan mereka membangun peradaban Islam. Ini menjadi panggilan moral bagi seluruh umat Islam untuk bangkit dan bersatu,” ujar Abdul Hadi.

Ia juga menekankan pentingnya dunia Islam untuk kembali menjadi pelopor dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan peradaban.
“Islam pernah memimpin dunia dalam sains dan teknologi. Kini saatnya umat Islam bersatu dan bangkit kembali, tidak hanya untuk membela Palestina, tetapi juga untuk membangun kesejahteraan bagi rakyat di negeri-negeri Muslim,” tegas Politisi PKS asal Lombok ini.

Sebagai anggota DPR RI yang mewakili rakyat NTB, Abdul Hadi menyatakan bahwa semangat persatuan umat dan pembelaan terhadap Palestina harus menjadi agenda bersama dalam diplomasi Indonesia ke depan.

“Kami berharap, Indonesia bersama seluruh negara anggota OKI dapat mempelopori konsolidasi global demi menghadirkan dunia yang lebih adil, damai, dan merdeka, terutama bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah seperti Palestina,” tutup Abdul Hadi.

Jakarta, 7 Mei 2025 – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), H. Abdul Hadi, SE., MM., menyampaikan langsung aspirasi program Inpres Jalan Daerah (IJD) Kabupaten Lombok Barat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Dody Hanggodo, MPE. Penyampaian ini berlangsung dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

Dalam rapat tersebut, Abdul Hadi secara langsung menyerahkan berkas usulan IJD di hadapan Menteri PU dan Wakil Menteri PU, Ir. Diana Kusumastuti, M.T. Usulan itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Abdul Hadi bersama jajaran Balai Kementerian PUPR di NTB ke Kantor Bupati Lombok Barat pada April lalu, yang diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Abdul Hadi juga menyebut dukungan penuh dari Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, yang menyampaikan aspirasi tersebut saat bertemu langsung di ruang kerjanya di Kompleks DPR RI pada 28 April 2025.

“Usulan IJD dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencakup 13 ruas jalan dengan nilai total sekitar Rp94 miliar. Kami sadar tidak semua ruas bisa langsung terealisasi, karena akan diprioritaskan sesuai anggaran Kementerian. Namun, kami akan terus memperjuangkan agar sebanyak mungkin bisa terakomodasi,” ujarnya.

Abdul Hadi menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat NTB, khususnya dari Pulau Lombok. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang adil dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

“Saya akan terus berjuang agar aspirasi infrastruktur di NTB tidak hanya didengar, tapi juga direalisasikan. Infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Abdul Hadi.

Rapat kerja tersebut menjadi wujud nyata kolaborasi antara wakil rakyat dan pemerintah daerah dalam mengakselerasi pembangunan yang merata dan berkelanjutan, terutama melalui program strategis seperti Inpres Jalan Daerah.

Jakarta (22 April 2025) – Potensi umat dan institusi keagamaan untuk pelestarian lingkungan berkelanjutan terus dioptimalkan pemerintah melalui salah satu Asta Program Prioritas Kementerian Agama mengenai ekoteologi. Salah satunya melalui skema Wakaf Hutan yang diinisiasi Kementerian Agama bersama BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan MOSAIC (Muslims for Shared Action on Climate Impact).

“Tujuan wakaf itu untuk mempertahankan. Wakaf Hutan mewariskan simbol kehidupan karena tanpa ada hutan artinya tanpa kehidupan. Jika kita mau mempertahankan bumi ya seharusnya berwakaf,” jelas Menteri Agama Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A dalam acara Ekoteologi dalam Aksi: Gerakan Green Waqf untuk Pelestarian Hutan Berkelanjutan di Jakarta pada Selasa (22/4) malam.

Menurut Menteri Agama, pepohonan tidak pernah tidak bermanfaat. “Wakaf Hutan akan
menyediakan oksigen yang diperlukan makhluk hidup. Di surat Al-Qashash ayat 30 disebutkan tempat yang diberkahi adalah tempat yang ada pohon. Pohon ini mengundang hujan. Setiap tetes hujan sesungguhnya diiringi oleh malaikat,” terangnya. Apalagi, lanjut Menteri Agama, konsep wakaf secara umum penting untuk dikembangkan karena ndonesia selalu berada di urutan pertama negara paling dermawan menurut World Giving Index sejak 2021.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.A menyatakan hutan wakaf bukan sekadar ruang hijau namun juga manifestasi dari program prioritas ekoteologi yang memadukan ibadah, tanggung jawab sosial, dan kepedulian ekologis.

“Wakaf melalui hutan wakaf bukan hanya investasi akhirat namun juga solusi dunia yang
menjembatani langit dan bumi. Pihaknya mengapresiasi komitmen semua pihak yang
memperhatikan fungsi penting hutan dalam peran kehidupan umat beragama.

“Kita perlu menggaungkan kembali semangat Islam sebagai agama yang tidak hanya mengajarkan shalat dan zakat, tetapi juga menjaga pohon, melindungi air, dan menghormati kehidupan.”

Sejak awal Maret 2025, Kementerian Agama, BWI, dan MOSAIC telah melakukan Roadshow Wakaf Hutan di empat kota yang ditetapkan sebagai Kota Wakaf, yaitu Wajo, Gunungkidul, Tasikmalaya, dan Padang serta menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan para nazhir hutan wakaf untuk mengembangkan ekosistem dan roadmap hutan wakaf nasional.

Selanjutnya para nazhir hutan wakaf dari Aceh, Bogor, Mojokerto, Gunung Sindur, Tasikmalaya, Wajo, Gunungkidul dan Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah menuangkan hasil FGD tersebut ke dalam sebuah komitmen bersama untuk menaikkan skalabilitas hutan wakaf di Indonesia, yang ditandatangani bersama dan disaksikan oleh Menteri Agama. Salah satu keluaran dari penandatanganan komitmen tersebut adalah terciptanya wadah bersama bentuknya Forum Hutan Wakaf Indonesia.

Untuk memudahkan masyarakat menyalurkan dananya, penggalangan Wakaf Hutan telah
tersedia di aplikasi Satu Wakaf Indonesia yang mengintegrasikan skema wakaf berbagai
badan/lembaga pengelola wakaf di Indonesia. “Semakin banyak partisipasi untuk tujuan yang luhur akan makin baik,” ungkap Menteri Agama.

Ketua Badan Wakaf Indonesia, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A menjelaskan
pertumbuhan tahunan aset wakaf di Indonesia mencapai enam persen, dengan empat persen di antaranya dialokasikan untuk wakaf produktif. Dari angka tersebut potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai USD 12 miliar per tahun, dengan realisasi hingga Maret 2024 mencapai USD 180 juta. “Ini menjadi modal sosial yang kuat karena masyarakat kita dikenal dermawan,” ujar Kamaruddin.

Menurutnya saat ini penting untuk mentransformasi modal sosial tadi menjadi aksi nyata.
“Pemahaman masyarakat tentang wakaf perlu diterjemahkan dalam bentuk aksi yang bisa
mengajak agar masyarakat berwakaf,” ujarnya. Salah satunya dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Agama, BWI, MOSAIC, dan komitmen dari para pengelola hutan wakaf.

Nota kesepahaman tersebut menyatakan kesiapan masing-masing lembaga untuk mendukung pengembangan hutan wakaf dan wakaf hutan di Indonesia. Dikarenakan ambisi pengembangan hutan wakaf membutuhkan daya dukung yang lebih besar dari multipihak termasuk pemerintah, BUMN/swasta, lembaga swadaya masyarakat dan dari akademisi.

Ketua MOSAIC, Nur Hasan Murtiaji mengungkapkan sejak tahun 2022 MOSAIC telah
berkomitmen mendukung program ekoteologi yang diinisiasi di Kongres Umat Islam untuk
Indonesia Lestari serta peningkatan kesadaran, pemberdayaan masyarakat, serta aktivitas riset Wakaf Hutan yang dimulai sejak 2023.
“Wakaf Hutan adalah bukti wakaf untuk pembangunan lingkungan dapat bertumbuh melalui dukungan bersama,” jelasnya. Hasan menyatakan, Wakaf Hutan bukan sekedar konsep namun sinergi nilai Islam dan gerakan lingkungan sebagai langkah nyata menjaga bumi. “Inisiatif ini perlu kolaborasi multipihak dan multidisiplin untuk bersama menjaga bumi, menguatkan masyarakat, dan mendekatkan diri kepada Tuhan,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Agama membeli sebuah karya seni bertajuk ‘Julang
Sulawesi dan Karpet Merah untuk Nilam’ karya Aad Mandar dari Sulawesi Barat. Karya ini
adalah bagian dari kampanye ‘Canvas Masa Depan’ yang mengundang seniman Indonesia
untuk berkarya dengan tema biodiversitas dan hutan guna mendukung penggalangan dana
Wakaf Hutan. “Saya mencintai karya seni sebagai karya luhur. Orang yang suka menikmati seni bagian daripada Tazkiyatun Nafs atau penyucian, pembersihan batin, pelembutan jiwa yang kasar,” jelas Nasaruddin Umar.