HarianNusa, Mataram – Pasca ditunjuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi langsung tancap gas merampungkan kepengurusan PBB di seluruh kabupaten/kota di NTB.  

Nadirah yang juga Anggota DPRD NTB Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini mengatakan,  sembari menunggu SK kepengurusan dikeluarkan DPP, dirinya sedang melakukan konsolidasi untuk pengurus PBB  di 10 kabupaten/Kota dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab).

“Sebelum SK (DPP) turun kita melakukan persiapan rapat-rapat untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja ke depan,” ungkapnya saat diwawancara di Mataram, Selasa, (3/6/25).

Nadirah memastikan, kepengurusan DPW PBB NTB periode 2025-2030 adalah orang-orang yang mau bekerja untuk partai PBB. 

“Ada yang pengurus lama dan ada juga yang orang-orang baru. Isinya Allah mereka adalah yang benar-benar mau bekerja untuk PBB,” ungkap Nadirah yang juga anggota DPRD NTB Dapil VI.

Rencana  pelantikan pengurus PBB NTB ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Insya Allah pelantikan nanti kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al Habsyi. (HarianNusa)

HarianNusa, Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  kini telah menjangkau sekitar 153.000 penerima manfaat.  Program ini didukung oleh pendirian 53 titik Satuan Pelayanan  Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah NTB.

Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa program ini dijalankan secara bertahap dan sistematis, menyasar kelompok-kelompok rentan seperti balita, ibu menyusui dan ibu hamil yang mendapat porsi 10 persen dari total distribusi Gizi 

“Pembentukan SPPG ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program MBG menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Sebanyak 10 persen di antaranya kami khususkan untuk tiga B: Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil,” ungkap Eko dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik Provinsi NTB di, Selasa, (3/6) di Mataram. 

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa NTB termasuk dalam Zona III secara nasional, yang berarti perhatian khusus dan dukungan ekstra menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan program. Untuk mendukung operasionalisasi di lapangan, setiap titik SPPG diperkuat oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)y ang bertugas mengelola distribusi dan pelaksanaan teknis program.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga standar gizi dan keamanan makanan, program MBG juga melibatkan pelatihan intensif bagi para pengelola dan penyaji makanan. Pelatihan ini mengusung standar Manajemen Penjamah Makanan untuk memastikan kualitas pangan yang layak dan aman dikonsumsi.

“Kami melakukan pelatihan secara komprehensif untuk para penjamah makanan. Ke depan, kami sangat mengharapkan dukungan dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambah Eko.

Dengan skema terpadu yang melibatkan edukasi, pendampingan, dan pengawasan, Program MBG diharapkan menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Kami berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk media, agar informasi positif ini tersampaikan secara luas dan masyarakat bisa ikut serta menjaga keberlangsungan program,” tutup Eko. (F3)

Ket. Foto:

kegiatan Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB membahas Program MBG dan penanganan stunting di NTB. (Ist)

HarianNusa, Mataram –  Lima Komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB  Periode 2025 – 2030 resmi dilantik. Pelantikan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal,  berlangsung di Gedung Graha Bakti Kantor Gubernur NTB, Selasa (03/06). 

Lima komisioner yang dilantik, yaitu H. Ahmad Rusli, S.Ag, Dr. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, MA, Drs. Muhamad Ardi Syamsuri dan H. Zulkifli, SE., MM. 

Miq Iqbal menyampaikan, bahwa salah satu bentuk keberpihakan sosial islam adalah zakat, karena zakat adalah mekanisme redistribusi of well  atau Mekanisme redistribusi kekayaan yaitu pemindahan kekayaan dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lain. 

“Itulah yang menyebabkan, dalam masyarakat-masyarakat Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang, ketika ajaran Islam dijalankan dengan benar, tidak pernah terjadi penumpukan modal pada satu kelompok saja. Seseorang boleh mengejar kekayaan sebesar apa pun, tetapi 2,5 persen dari hartanya harus kembali untuk penguatan kelompok yang tertinggal. Karena dalam Islam, tidak boleh ada satu pun yang tertinggal  atau no one left behind,” pungkasnya. 

BAZNAS adalah pilar utama dalam pembangunan NTB kedepan, terdapat tiga prioritas utama dari Pemerintahan Iqbal-Dinda, yaitu pemberantasan kemiskinan ekstrim, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB destinasi kelas dunia. 

“Dan ini hanya bisa dicapai kalau kita bisa aktifasi data dan saya dalam kapasitas pribadi maupun sebagai Gubernur NTB, saya akan melakukan yang terbaik untuk memberikan dukungan kepada BAZNAS NTB untuk bisa memainkan peran utama didalam pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

Ia juga  juga mengucapkan terima kasih yang tulus atas dedikasi yang telah dilakukan oleh seluruh Komisioner BAZNAS  periode sebelumnya. 

“Saya kira apa yang sudah bapak lakukan pada 5 tahun terakhir, adalah  sebuah warisan yang tidak mudah untuk dilampaui oleh teman teman yang baru saja di lantik, tetapi mohon dukungannya kepada seluruh komisioner baznas terdahulu bisa mewariskan kembali kepada teman – teman yang baru,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua BAZNAS, Prof. Dr. H. Noor Achmad, M.A menyampaikan Prinsip 3 Aman dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS adalah: Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. 

“Aman Syar’i berdasarkan syariat islam, Aman Regulasi, berdasarkan pada regulasi peraturan dan Aman NKRI,” tuturnya. (F3)

Ket. Foto:

Gubernur NTB melantik lima Komisioner BAZNAS NTB Periode 2025-2030. (Ist)