NTB

Cegah Stunting Sejak Dini, TP PKK NTB Turun ke Desa-desa

Published

5 tahun ago

13/03/2020

Redaksi

HarianNusa.com, Lombok Tengah – Pemerintah Provinsi NTB sedang giat-giatnya mengedukasi masyarakat guna sama-sama mencegah stunting. Berbagai program untuk menurunkan angka stunting itu telah digagas. Di antaranya Posyandu Keluarga, Minum TTD dalam Kegiatan Aksi Bergizi, sarapan bersama, Generasi Emas NTB, Gerakan Buang Air Sembarangan Nol dan Da’i Kesehatan.

Untuk menyukseskan program tersebut, Pemerintah Provinsi NTB tidak sendiri. Berbagai pihak memberikan dukungan sehingga misi NTB Sehat dan Cerdas dapat terwujud. Salah satu yang terlibat dalam mensukseskan agenda ini adalah Tim Penggerak PKK NTB.

Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah SE M. Sc langsung turun ke desa dan dusun untuk mengedukasi dan mengampanyekan pola hidup sehat. Terutama edukasi pencegahan stunting bagi para orang tua, anak dan remaja.

Misalnya, Jumat (13/03/2020) ini, istri Gubernur NTB itu bertandang ke Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Di halaman kantor desa setempat, Hj. Niken bersama sejumlah pengurus Tim Penggerak PKK dari seluruh kabupaten/kota se-NTB meberikan motivasi serta mengajak masyarakat untuk mencegah stunting sejak dini.

"Anak gadis yang masih muda-muda, yang akan menjadi calon ibu juga harus diperhatikan asupan gizinya dan kesehatannya. Mereka harus dididik menjadi calon ibu yang baik, bertanggung jawab. Sehingga anak-anak pun nanti bisa terhindar dari masalah stunting, karena masalah stanting itu dimulai sejak dalam kondisi ibu hamil," katanya di hadapan ratusan masyarakat yang hadir.

Kalau anak-anak perempuan itu tidak dididik dan tidak diberikan pemahaman untuk menjadi calon ibu yang baik serta tidak sehat, maka potensi untuk melahirkan anak yang tidak sehat bisa terjadi.

Karena itu katanya, pencegahan stunting, di samping menerapkan pola hidup sehat, juga perlu dukungan dan kerjasama semua pihak.

"Tidak mungkin Pak Kades dan aparat saja pak camat dan PKK saja yang melakukan. Perlu dukungan semua yang ada di sini. Tidak akan berhasil tanpa dukungan semua," tegasnya.

Hj.Niken juga mengajak masyarakat untuk gemar makan ikan. Karena ikan memiliki sumber protein yang tinggi. Setidaknya sekali dalam sehari.

Sementara itu, Kepala Desa Mertak, Satria melaporkan, jumlah stunting di desanya sebanyak 105 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019 lalu yang mencapai 117 orang.

"Masalah stunting itu bukan hanya masalah makanan. Bisa saja dari gangguan psikologisnya, karena ditinggal meninggal dunia oleh orang tuanya. Atau karena orang tuanya ke luar daerah. Jadi, bukan hanya kekurangan makanan semata," ungkpanya.

Ia berharap, semua komponen masyarakat dan pemerintah dapat bergotong royong menanggulangi masalah stunting tersebut. Mulai dari pemerintah provinsi, hingga dusun dan RT.

Pada kesempatan tersebut, Hj. Niken menyerahkan bibit tanaman sayur-sayuran kepada masyarakat. Tidak hanya bibit, Ketua Forikan NTB itu juga menyerahkan makanan asupan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak. (f3/hm)

Info Lainnya

Lombok Barat

Dengarkan Aspirasi Warga, H.M. Jamhur Komitmen Perjuangkan Tiga Isu Krusial di Desa Saribaye

Published

20 menit ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB. “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)

Info Lainnya

NTB

Tancap Gas! Nadirah Al Habsyi Gerak Cepat Rampungkan Kepengurusan PBB di NTB

Published

15 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pasca ditunjuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi langsung tancap gas merampungkan kepengurusan PBB di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Nadirah yang juga Anggota DPRD NTB Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini mengatakan, sembari menunggu SK kepengurusan dikeluarkan DPP, dirinya sedang melakukan konsolidasi untuk pengurus PBB di 10 kabupaten/Kota dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab).

“Sebelum SK (DPP) turun kita melakukan persiapan rapat-rapat untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja ke depan,” ungkapnya saat diwawancara di Mataram, Selasa, (3/6/25).

Nadirah memastikan, kepengurusan DPW PBB NTB periode 2025-2030 adalah orang-orang yang mau bekerja untuk partai PBB.

“Ada yang pengurus lama dan ada juga yang orang-orang baru. Isinya Allah mereka adalah yang benar-benar mau bekerja untuk PBB,” ungkap Nadirah yang juga anggota DPRD NTB Dapil VI.

Rencana pelantikan pengurus PBB NTB ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Insya Allah pelantikan nanti kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al Habsyi. (HarianNusa)

Info Lainnya

Kesehatan

Program MBG di NTB Jangkau 153 Ribu Penerima Manfaat

Published

16 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini telah menjangkau sekitar 153.000 penerima manfaat. Program ini didukung oleh pendirian 53 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah NTB.

Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa program ini dijalankan secara bertahap dan sistematis, menyasar kelompok-kelompok rentan seperti balita, ibu menyusui dan ibu hamil yang mendapat porsi 10 persen dari total distribusi Gizi

“Pembentukan SPPG ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program MBG menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Sebanyak 10 persen di antaranya kami khususkan untuk tiga B: Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil,” ungkap Eko dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik Provinsi NTB di, Selasa, (3/6) di Mataram.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa NTB termasuk dalam Zona III secara nasional, yang berarti perhatian khusus dan dukungan ekstra menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan program. Untuk mendukung operasionalisasi di lapangan, setiap titik SPPG diperkuat oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)y ang bertugas mengelola distribusi dan pelaksanaan teknis program.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga standar gizi dan keamanan makanan, program MBG juga melibatkan pelatihan intensif bagi para pengelola dan penyaji makanan. Pelatihan ini mengusung standar Manajemen Penjamah Makanan untuk memastikan kualitas pangan yang layak dan aman dikonsumsi.

“Kami melakukan pelatihan secara komprehensif untuk para penjamah makanan. Ke depan, kami sangat mengharapkan dukungan dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambah Eko.

Dengan skema terpadu yang melibatkan edukasi, pendampingan, dan pengawasan, Program MBG diharapkan menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Kami berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk media, agar informasi positif ini tersampaikan secara luas dan masyarakat bisa ikut serta menjaga keberlangsungan program,” tutup Eko. (F3)

Ket. Foto:

kegiatan Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB membahas Program MBG dan penanganan stunting di NTB. (Ist)