fbpx
23 C
Mataram
Sabtu, Agustus 15, 2020
Update Covid-19 Indonesia
135,123
Total Kasus
Updated on 15/08/2020 7:24 am
Beranda NTB Atur Sanksi Pelanggar Protokol Covid-19, Pemprov NTB Prakarsai Raperda Penanggulangan Penyakit Menular

Atur Sanksi Pelanggar Protokol Covid-19, Pemprov NTB Prakarsai Raperda Penanggulangan Penyakit Menular

- Advertisement -Cloud Hosting Indonesia
- Advertisement -

HarianNusa.com, Mataram – Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan II digelar pada Rabu, (22/07) dengan agenda jawaban Gubernur NTB atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB, bertempat di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTB.

Adapun empat Raperda usul gubernur NTB tersebut yakni pertama, Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit. Kedua, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Yang ketiga, Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Keempat, Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan.

Gubernur NTB yang diwakili Sekretaris Daerah Drs. H. Lalu Gita Ariadi menyampaikan beberapa poin dalam rapat paripurna yang dihadiri sembilan fraksi tersebut.

- Advertisement -

"Kami sudah melaksanakan rapat paripurna pada tanggal 20 Juli 2020 yang lalu. Dan hari ini saya mewakili Bapak Gubernur NTB menyampaikan jawaban, atau penjelasan, atas saran, pendapat, maupun pertanyaan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi," kata Sekda dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda.

Miq Gita sapaan akrab sekda, menyatakan bahwa berbagai masukan dan pendapat akan menjadi prioritas dalam program kerja Pemerintah Provinsi NTB, namun tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta pentingnya keberadaan Raperda ini.

Dijelaskan sekda, ada sembilan fraksi yang memberikan saran, pendapat dan masukan terkait jawaban empat Raperda tersebut. Antara lain, Fraksi Partai PKS dan Gerinda yang berpendapat bahwa ini adalah diperlukan pemberdayaan dan peran tenaga kesehatan dalam semua tindakan pengendalian penyakit menular. Selain itu, ini momentum yang tepat untuk menggalang kebersamaan dan kesatuan masyarakat. Kepentingan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pejabat daerah harus menjadi contoh dan teladan dalam membangun kepedulian ini.

Selain itu, Miq Gita juga mengatakan bahwa masukan, saran dan pendapat dari fraksi-fraksi ini menunjukan sinergitas antara legislatif dan eksekutif di NTB itu hidup.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) H. Mahdi,SH.,MH yang membacakan Rancangan keputusan DPRD tentang susunan pimpinan dan anggota Panitia khusus(Pansus) mengatakan, berdasarkan surat keputusan No.2/Kep.DPRD/2020 tentang perubahan atas keputusan DPRD Prov. NTB No.5/Kep.DPRD/2020; tentang pembentukan dan penetapan anggota pimpinan anggota Pansus DPRD Provinsi NTB, bahwa yang menjadi ketua Pansus dalam membahas rancangan peraturan daerah Provinsi NTB tentang penanggulangan penyakit menular itu di ketuai oleh Raihan Anwar dari fraksi Nasdem, sebagai wakil, ketua H. Makmun Fraksi PKB, sedangkan anggota, TGH. Ahmad Muhlis fraksi PKS, kemudian H. Busra Hasan fraksi Golkar, lalu Ahmad yani Fraksi Golkar, H. abdul Thalib fraksi Gerindra, H. Mahsur Ridwaini fraksi Gerindra, TGH. Hasmi Hamzan fraksi P3, Lalu Riyadi fraksi Demokrat, H. Abdul Wahid fraksi PKB, H. Najamudin Mustafa fraksi PAN, Adi Mahyudin fraksi PAN, H. Junaidi Arif fraksi PBB. (f3)

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Populer Pekan Ini

Universitas Warmadewa Buka Penerimaan Mahasiswa Baru, 4 Program Studi Baru Siap Cetak Tenaga Kerja Profesional

HarianNusa.Com, Denpasar - Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Bali dan Indonesia timur, Universitas Warmadewa (Unwar) di tahun 2020 kembali membuka pendaftaran...

Ini Cara Mitigasi saat Gempa Bumi

HarianNusa.com - Indonesia berada pada cincin api Pasifik, sehingga potensi gempa bumi dan bencana alam lainnya selalu ada. Menghadapi ancaman bencana alam, mitigasi bencana...

Tahun 2020, TNI AD Rekrut 17.264 Prajurit, Yuk Daftar!!

HarianNusa.Com, Jakarta - Tahun 2020 TNI AD menambah alokasi rekrutmen (penerimaan) prajurit menjadi 17.264 orang. Selain itu prosedurnya juga relatif lebih mudah dan materi...

Merdeka atau Mati

Harmoko (Ketua Umum KAMMI UNRAM) Kalau Tuhan tidak menjadikan perhambaan dan perbudakan, tentu tidak akan timbul keinginan hendak mengejar kemerdekaan. Memang kalau tiada kesakitan, orang tidak...
- Advertisment -Cloud Hosting Indonesia