fbpx
23 C
Mataram
Kamis, Oktober 1, 2020
Update Covid-19 Indonesia
287,008
Total Kasus
Updated on 30/09/2020 11:01 pm
Beranda NTB Di Hadapan DPRD, Wagub Sampaikan Rencana Perubahan RTRW Provinsi NTB Tahun 2020-2040.

Di Hadapan DPRD, Wagub Sampaikan Rencana Perubahan RTRW Provinsi NTB Tahun 2020-2040.

- Advertisement -Cloud Hosting Indonesia
- Advertisement -

HarianNusa.com, Mataram – Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Selasa, (8/9), Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., menyampaikan rencana perubahan RTRW Provinsi NTB tahun 2020-2040.

Dalam rapat yang di gelar di Gedung DPRD Provinsi NTB, Jalan Udayana Mataramdengan agenda pembahasan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB tersebut, secara substantif Wagub menyampaikan usul perubahan RTRW Provinsi NTB meliputi tata ruang, yakni struktur ruang, pola ruang, dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

Berdasarkan hasil evaluasi RTRW yang telah berlangsung lebih dari lima tahun, Wagub menjelaskan bahwa telah banyak manfaat yang telah dirasakan daerah, terutama terkait pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk lokasi pembangunan.

- Advertisement -

Meski demikian Ummi Rohmi sapaan akrabnya juga mengakui tidak sedikit masalah yang dihadapi, utamanya dalam mendukung aktivitas investasi guna percepatan pengembangan ekonomi masyarakat dan perekonomian wilayah.

Ia menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi RTRW NTB. Diantara faktor dimaksud adalah perubahan peraturan perundang-undangan, adanya kebijakan pembangunan nasional dan regional, dinamika pembangunan ekonomi dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

“Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan Perda RTRW NTB. Rangkaian perubahan Perda RTRW NTB telah berlangsung dalam proses dan waktu yang cukup panjang. Sejak bulan Februari 2017 sampai dengan Juli 2017, telah dilakukan peninjuan kembali terhadap pelaksanaan RTRW NTB. Hasilnya berupa RTRW NTB perlu direvisi bulan Agustus 2017 hingga Juli 2020 telah dilakukan penyusunan materi teknis, naskah akademis dan Rancangan Perda (Raperda) perubahan RTRW serta konsultasi substansi RTRW," papar mantan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode 2009-2013 tersebut.

Wagub juga meyampaikan, bahwa dari hasil penilaian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) dan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW disebutkan, bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW NTB Tahun 2009-2029 perlu dicabut. Alasannya, karena perubahan substansi materi lebih dari 20%, dimana pada Agustus 2020 sampai dengan Oktober 2020 berlangsung proses legislasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW NTB tahun 2020-2040.

Perubahan penting yang terjadi pada struktur ruang meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan utama dan sistem jaringan prasarana lainnya berupa energi ketenagalistrikan dan Sumber Daya Air (SDA) guna mengakomodir kebijakan dan proyek nasional.

Perubahan penting lainnya juga terjadi pada pola tata ruang. Diantaranya adalah perubahan fungsi dan status sebagian kecil kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi, pelepasan sebagian kecil kawasan hutan produksi menjadi kawasan peruntukan industri dan kawasan rawan bencana.

"Dan untuk perubahan penting yang terjadi pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ada pada KSP Ekonomi. Hal ini meliputi penggabungan KSP Mataram Raya, Senggigi dan tiga gili, KSP Poto Tano dan Alas Utan, penghapusan KSP Agropolitan Sakra, Sikur dan Masbagik (Rasimas), KSP Agropolitan Manggalewa, perluasan KSP Samota, Teluk Cempi dan Industri Terpadu Maluk Sumbawa Barat (ITMS) guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah,” tandas Wagub.

Wagub menambahkan, untuk KSP lingkungan meliputi, penghapusan KSP Pulau Sangiang karena merupakan kawasan hutan kewenangan nasional.

Untuk selanjutnya, pembahasan tentang raperda tentang perubahan RTRW ini akan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Wakil Ketua H. Mori Hanafi, dan Wakil Ketua H. Mujihir itu dihadiri oleh Wakil Gubenur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., dan para Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB. (**).

- Advertisement -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

Berita Populer Pekan Ini

Ini Cara Mitigasi saat Gempa Bumi

HarianNusa.com - Indonesia berada pada cincin api Pasifik, sehingga potensi gempa bumi dan bencana alam lainnya selalu ada. Menghadapi ancaman bencana alam, mitigasi bencana...

Jarot Ingin Sumbawa Maju

HarianNusa.com, Sumbawa - Pesta demokrasi di Kabupaten Sumbawa akan digelar September tahun 2020i ini. Tana Samawa sudah mulai menghangat. Calon pemimpin masa depan Kabupaten...

BPKH dan DT Peduli Berikan Ambulance Gratis untuk Ponpes Darul Iman di KLU

HarianNusa.Com - Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Daarut Tauhid (DT) Peduli bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan bantuan kemanusiaan berupa satu...

Pemilik Bisnis Judi Togel Online Omzet Miliaran Rupiah Kini Berakhir di Jeruji Besi

HarianNusa.com, Mataram - Bisnis judi online yang dilakukan pria berinisial MAP (38 tahun) harus berakhir di jeruji penjara Polresta Mataram. Ia dibekuk oleh Tim...
- Advertisment -Cloud Hosting Indonesia