HarianNusa.com, Mataram – Perhelatan MotoGP Indonesia yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika dikabarkan kembali masuk daftar cadangan untuk rangkaian seri MotoGP 2021 mendatang.
Menanggapi Hal tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi dan pembangunan Provinsi NTB, H. Ridwansyah menyatakan, jika kembalinya Mandalika menjadi cadangan merupakan keputusan dari Dorna. Ia menyebutkan tugas pemerintah provinsi menyiapkan fasilitas pendukung seperti Infrastrukturnya.
"Kalau keputusannya kan kembali ke Dorna, kewajiban pemprov adalah memfasilitasi penyediaan dukungan-dukungannya," ujar Ridwansyah pada Senin (17/5/2021).
Menurut Ridwansyah, ditundanya perhelatan MotoGP Mandalika dari rencana semula November 2020 menjadi Maret 2021, dinilainya lebih bagus untuk memperpanjang progres pembangunan dan persiapan fasilitas-fasilitas penunjangnya.
"Nah itu bagus juga memberi kesempatan untuk kita agar siap ,tapi kalau ada perubahan lagi nah tentu kita pemprov akan memback up karena persiapan infrastrukur semua kan akan selesai paling lambat pada bulan Agustus," terangnya.
Ia mengatakan, progres jalan direncanakan rampung pada bulan Juli, demikian juga perpanjangan runway akan selesai paling lambat pada bulan Agustus. Begitu begitu juga program-program yang lainnya.
"Kalau ada rencana untuk perubahan itu kita tunggu seperti apa," katanya.
Dijelaskan juga bahwa Dorna akan mempertimbangkan kesiapan pemerintah NTB dalam menghadapi MottoGP 2021 mendatang. Ridwansyah menyebutkan, pada bulan Juni nanti Dorna akan kembali meninjau kesiapan MottoGP mandalika, baik sirkuit maupun fasilitas pendukungnya.
"Juni nanti kan datang lagi (Dorna). Komitmen kita untuk menyelesaikan infrastruktur itu dalam rapat koordinasi kita tidak terpengaruh dengan keputusan itu, jadi tetap sesuai jadwal. jalan tetap terminal terus runway, pembangunan infrastruktur, air bersih dan lainnya kita tetap dengan skenario awal bahwa semua infrastruktur ini harus selesai pada tahun ini, paling lambat pada bulan Oktober," jelasnya.
Ia kembali menegaskan, keputusan pelaksanaan MottoGP tentu kembali ke Dorna, karena pemprov tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi Dorna. Intinya Pemerintah Pusat tetap berkomitmen untuk terus mendukung dan mendorong pelaksanaan motoGP Mandalika sesuai jadwal yang ditetapkan.
"Kita tidak bisa mengintervensi keputusan mereka kalau kita siap saja mengkoordinasikan karena ini bukan kerjaan pemprov saja komitmen pusat juga luar biasa mau ditunda atau tidak infrastruktur harus selesai seperti jadwal semula kemarin kita sudah rapat di kantor staf presiden dan itu ditegaskan oleh mereka," pungkasnya. (*3)
Ket. Foto:
Asisten II Bidang Ekonomi dan pembangunan Provinsi NTB, H. Ridwansyah. (HarianNusa.com)
