NTB
DPRD NTB Setujui 2 Raperda Prakarsa Eksekutif dan Legislatif
Published
4 tahun agoon

HarianNusa.com, Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) setujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia, dan Raperda tentang penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin, (31/05) di Gedung DPRD NTB.
Dalam rapat paripurna tersebut, Pansus I DPRD Provinsi NTB dalam laporannya yang dibacakan Sudirsah Sujanto, S. Pd. B.s.ip menyampaikan, terhadap Raperda tentang Penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ini menegaskan bahwa Pemda Provinsi NTB berkewajiban melakukan pengaturan dalam bentuk perda untuk menjamin keamanan pangan untuk masyarakat.
“Tentunya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari resiko gangguan kesehatan dan meningkatkan daya saing dan perluasan akses pasar produk daerah di NTB,” jelasnya
Sedangkan Mewakili Pansus II DPRD Provinsi NTB Lalu Satriawandi, ST. dalam laporannya menyampaikan bahwa Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2006 tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia menegaskan bahwa dalam rangka penyempurnaan penyusunan, supaya dicantumkan aturan tentang adanya penyiapan dan edukasi sejak awal supaya petani dapat melakukan rencana penanaman tembakau secara rasional dan menentukan resiko bisnis sejak awal.
“Selain itu, perlu pula diatur tentang tanggungjawab fasilitasi dan pembinaan bagi petani agar sejak awal, memiliki komoditi andalan lainnya untuk diusahakan,” tandasnya.
Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH yang memipin jalannya Paripurna menyampaikan setelah mendengarkan laporan pansus-pansus terhadap 2 (Dua)buah Raperda, diantaranya 1 (satu) buah raperda prakarsa DPRD Provinsi NTB dan 1 (satu) buah Raperda prakarsa Gubernur NTB, DPRD Provinsi NTB akhirnya menyetujui kedua raperda tersebut untuk diundangkan.
“Kita semua berharap setiap produk yang telah diundangkan, kedepan dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi kesejahteraan masyarakat NTB,” kata satu-satunya srikandi di DPRD NTB ini.
Sementara Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi, M. Pd,. dalam sambutannya berharap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia, serta Raperda tentang penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Melihat pentingnya keberadaan perda ini, benar-benar dapat berfungsi untuk mengatur jalannya pembangunan NTB ke arah kemajuan, serta mampu memberikan manfaat yang besar bagi pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,” harap Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi, M. Pd,. mewakili Gubernur NTB, saat menyampaikan pendapat akhir sekaligus sambutan pada rapat paripurna ke-4 (Empat) DPRD Provinsi NTB, masa persidangan II tahun 2021.
Selain itu, Wagub menambahkan Raperda tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia mampu menghadirkan rasa keadilan bagi para petani tembakau. Demian juga dengan Perda tentang penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, dapat melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang aman, halal, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan produksi lokal di daerah.
Diakhir sambutan sekaligus tanggapannya, Ummi Rohmi sapaan Wagub, menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota dewan yang tergabung dalam pansus atas kontribusi pemikiran, ide dan gagasannya. Termasuk para pimpinan perangkat daerah yang juga telah mengawal raperda.
“Semangat dan sinergi serta komitmen yang luar biasa dalam ikhtiar membangun NTB, harus terus kita jaga dan terus dibangun kedepan, tentunya sesuai dengan tupoksi serta amanah yang ada di pundak kita masing-masing,’ tutup Wagub.
Rapat paripurna tersebut turut dihadirkan Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Sekda NTB, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Kejari, Perwakilan Danrem, Danlanad, Danlanad, Polda NTB Kepala OPD lingkup Pemprov, Ketua KI, KPID NTB dan Insan Pers. (*3)
Bagikan ini:
Info Lainnya
You may like
Terima Kunjungan Pansus IV DPRD Provinsi NTB, Abdul Hadi Harap Perda Jasa Konstruksi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat NTB
DPRD NTB Setujui Dua Raperda Inisiatif Dewan menjadi Perda
Dewan Dorong Perbanyak Pabrik Pakan Ternak di NTB
Cegah Penyebaran PMK, Isvie Nilai Penutupan Lalu Lintas Ternak sudah Tepat
Ketua DPRD NTB : Kami Apresiasi Gubernur dan Jajarannya Atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
DPRD NTB Kecam Aksi Zionis Israel

HarianNusa, Mataram -~ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menyelenggarakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan sebagai bagian dari implementasi Program Prioritas Nasional "Desa Pangan Aman". Kegiatan ini berlangsung di Aula BBPOM Mataram dan diikuti oleh 40 peserta dari Kelurahan Ampenan Selatan dan Kelurahan Babakan, termasuk lurah, tim keamanan pangan, kader, penyuluh, dan District Food Inspector dari Dinas Kesehatan Kota Mataram.
Dalam sambutannya, Kepala BBPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan, menegaskan pentingnya pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sebagai fondasi masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ia menekankan bahwa isu keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, bukan hanya pemerintah.
Yosef mengungkapkan, bahwa pengawasan BBPOM masih menemukan berbagai permasalahan di lapangan, seperti kurangnya higienitas, adanya cemaran fisik, hingga penggunaan bahan berbahaya seperti boraks dan zat tambahan melebihi batas aman. Oleh karena itu, edukasi keamanan pangan hingga tingkat keluarga sangat penting untuk menekan risiko kesehatan dan stunting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Pelatihan ini menjadi bagian dari Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang sejalan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Program ini bertujuan membentuk kader yang mampu mendampingi komunitas dalam menerapkan prinsip keamanan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.
Materi pelatihan meliputi pengenalan program desa pangan aman, keterkaitan keamanan pangan dengan stunting, prinsip 5 kunci keamanan pangan, serta edukasi terkait alergi, intoleransi, dan keracunan makanan. Narasumber berasal dari tim informasi dan komunikasi BBPOM Mataram.
Menariknya, pelatihan ini juga diselingi dengan sesi minum jamu bersama sebagai bagian dari kampanye Gerakan JAWARA (Jamu Warisan Budaya Nusantara). Peserta diajak mengenali pentingnya konsumsi jamu yang aman, terstandar, dan bermanfaat bagi kesehatan.
Kepala BBPOM Mataram berharap program GKPD dapat diteruskan secara mandiri oleh kelurahan yang diintervensi, bahkan menular ke kelurahan lain. Melalui langkah ini, akses pangan aman dapat meningkat, ekonomi lokal berkembang berbasis kearifan lokal, dan Mataram semakin mendekati visinya menjadi kota HARUM: Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, dan Mandiri. (F3)
Ket. Foto:
Kegiatan pelatihan kader keamanan pangan. (Ist)
Bagikan ini:
Info Lainnya

HarianNusa, Mataram – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB dibawah kepemimpinan I Gde Putu Ariadi dibenahi total. Langkah ini bentuk pembenahan yang dilakukannya usai dilantik Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal beberapa waktu lalu.
Kepala BRIDA NTB, I Gde Putu Ariadi menegaskan pembenahan awal yang dilakukannya dari sisi struktur kelembagaan. Sebelumnya struktur BRIDA terdiri dari bidang-bidang. Namun kini strukturnya hanya tiga, Kepala, Sekretaris dan Kepala Tata Usaha (KTU). Lainnya fungsional yang dikelompokkan pada empat Pokja.
"Tugas pertama saya menata SDM sampai dengan pendukung lainnya termasuk struktur kelembagaan," terang Aryadi di Mataram kemarin.
Keempat Pokja yang dibentuk tersebut. Pertama Pokja Riset dan Penelitian. Salah satu yang akan digagasnya, produk hasil penelitian yang mengarah ke Good Government. Mendorong pemerintah yang bebas dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB itu menyebutkan materi riset yang bisa dilakukan seperti Peraturan Gubernur (Pergub). Penelitian itu bisa mengkaji mana Pergub yang memberikan manfaat seluas-luasnya maupun Pergub yang dilihatnya tidak bermanfaat. Riset tersebut dapat melibatkan banyak stakeholder. Misalnya pakar hukum, NGO pegiat-pegiat anti korupsi dan pihak lainnya.
"Terdapat indikator di BRIDA bagaimana menciptakan Indeks good government tadi," katanya.
Pokja kedua, Bidang Sosial dan Kesehatan. Peran BRIDA dibidang sosial dan kesehatan sangat luas. Salah satu yang bisa diintervensi penanganan stunting sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penanganan stunting tidak melulu dengan pemberian susu. Tetapi air Daun Kelor memiliki protein sangat tinggi. Dicampur dengan Rumput Laut maka bisa menghasilkan protein sama dengan kandungan protein pada susu.
"Ini harus ada riset dan kita inovasi kan untuk diolah," terangnya.
Pokja selanjutnya di bidang ekonomi. Pokja ini cakupannya pun sangat luas. Salah satu yang ada dalam ide gubernur, bagaimana air Aren (Tuak Manis) bisa dikemas, menjadi salah satu oleh-oleh khas Lombok. Aryadi mengatakan Lombok menjadi daerah penghasil Air Aren sangat besar. Selama ini, belum tersentuh dalam sebuah kemasan yang bisa lebih awet.
"Ini kalau diinovasikan bisa menghasilkan ekonomi yang tidak hanya menyentuh ke atas. Melainkan sampai hilir pelaku UMKM," jelasnya.
"Ini menjadi salah satu atensi penting kami," sambungnya.
Selan itu, pihaknya juga akan memanfaatkan randis mangkrak yang ada di semua OPD. Randis tersebut bisa dikonversikan menjadi kendaraan listrik. Aryadi melihat, selama ini randis yang sudah rusak itu dibiarkan mangkrak bahkan sampai melebur. Oleh karenanya, BRIDA melihat konversi randis menjadi motor listrik salah satu peluang inovasi yang bisa dilakukannya. Nantinya randis listrik tersebut bisa mendukung aktivitas wisatawan di setiap obyek wisata.
"Misalnya di Gili Tramena. Hanya kendaraan listrik yang bisa dimanfaatkan disana," jelasnya.
"Kerjasama dengan lembaga peneilitian, perusahaan maupun UMKM bisa diajak berkerjasama," sambungnya.
Terakhir Pokja Inovasi hilirisasi dan kemitraan. Pokja ini tugasnya menindaklanjuti hasil riset maupaun inovasi yang ada. Jika satu produk selesai diriset. Memungkinkan bisa diproduksi massal maka itu menjadi tugas dari Pokja terakhir itu.
"Kalau sudah ada hasil risetnya kita buat legalitasnyai dan memprooduksinya. Kita siapkan kembagaan dengan kemitraannya. Kita lepas ke masyarakat supaya ada hasil riset itu bisa dinikmati masyarakat," teranya.
Aryadi mengatakan pemanfaatan teknologi yang dihasilkan harus bisa menyentuh kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sebagai bentuk kehadiran pemerintah kepada masyarakat.
Aryadi menegaskan, BRIDA terbuka lebar menjalin kemitraan dengan semua pihak.
"Kita welcome dengan semua pihak yang ingin mengembangkan riset dan inovai di daerah," tegasnya.
Awal-awal masuk kerja, Aryadi tengah fokus menyelesaikan Rencana Strategis (renstra), menyesuaikan dengan RPJMD yang ada. Rensta yang dimaksudkannya itu penyusunan Road Map pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi di daerah. Fokusnya yang berorientasi pada riset dan inovasi. Riset maupun inovasi tersebut tentunya menyesuaikan dengan potensi daerah. (F3)
Ket. Foto:
Kepala BRIDA NTB I Gde Putu Ariadi (tengah ujung) memimpin rapat pembahasan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJ-PID). (Ist)
Bagikan ini:
Info Lainnya

HarianNusa, Mataram – Tiga Jamaah Calon Haji (JCH) NTB dinyatakan wafat, sementara lima lainnya gagal berangkat karena kondisi kesehatan yang tak memungkinkan.
Ketua Tim Kesehatan Embarkasi Lombok, dr. Ferry Wardana, menyampaikan bahwa dua jamaah meninggal dunia sebelum sempat menginjakkan kaki di Tanah Suci. Keduanya adalah Siti Maryam dan Safiin Mustofa, yang mengembuskan napas terakhir di RSUD Provinsi NTB, di Mataram.
“Satu Jamaah lainnya atas nama Fadilah Sulaiman, meninggal dunia di Arab Saudi karena mengidap tuberkulosis (TB),” ujar Ferry, Jumat malam (16/5/2025) dalam sesi konferensi pers di MCH Embarkasi Lombok.
Tak hanya yang wafat, Ferry juga menyampaikan bahwa lima jamaah lainnya dinyatakan gagal berangkat tahun ini karena sakit berat.
Mereka adalah:
HJB dan IS asal Kabupaten Bima, menderita TBC.
HF, asal Lombok Barat, diketahui hamil muda.
MN, dari Sumbawa, mengalami infeksi paru-paru.
JUM, warga Kota Mataram, mengalami serangan jantung.
"Semua dipastikan tidak bisa melanjutkan perjalanan karena membahayakan kondisi mereka sendiri," jelas Ferry.
Dari total4.547 Jamaah asal NTB, sebanyak 4.299 Jamaah telah tiba di Arab Saudi dalam 11 kloter sejak 1 hingga 15 Mei 2025. Kloter ke-12 atau terakhir diberangkatkan dini hari ini, Sabtu (17/5).
Sebelum diberangkatkan, ratusan jamaah menjalani pemeriksaan kesehatan. Tercatat, 409 Jamaah diperiksa di poli Embarkasi, 12 dirujuk ke RSUD, dan 4 lainnya ke RSJ.
Sebagian besar keluhan datang dari jamaah yang menempuh perjalanan jauh, terutama dari Pulau Sumbawa. Mereka mengalami mual, gangguan pencernaan, hipertensi, demensia, dan penyakit kronis lainnya.
Meninggalnya dan gagalnya beberapa jamaah menjadi peringatan bagi seluruh calon haji untuk benar-benar mempersiapkan fisik dan mental sebelum berangkat ke Tanah Suci. (F3)
Ket. Foto:
Jamaah Calon Haji KLoter 12 saat dilepas dari Embarkasi Lombok menuju Bandara Zainudin Abdul Majid. (HarianNusa)
Bagikan ini:
Info Lainnya



BBPOM Mataram Gelar Pelatihan Kader Keamanan Pangan

Penataan Parkir untuk Tingkatkan PAD Wabup UNA: Tidak Boleh Ada “Raja-raja Kecil”

Lombok Barat Masuk Daftar Kabupaten Paling Maju, Wabup Hj. Nurul Adha Apresiasi OPD dan Dorong Inovasi
Populer
- Headline7 tahun ago
Potensi Tsunami di Asia, NTB Diperingati Waspada
- NTB6 tahun ago
Ini Cara Mitigasi saat Gempa Bumi
- Headline7 tahun ago
Misteri Telapak Tangan yang Gegerkan Warga Lombok Terpecahkan
- Headline8 tahun ago
Mengenang 40 Tahun Bencana Tsunami di Lombok dan Sumbawa
- Headline8 tahun ago
Ssttt… Ini Lokasi Razia Zebra di Pulau Lombok Selama Dua Pekan
- Hukum & Kriminal7 tahun ago
Tak Terima Diputusin, Pria di Lotim Sebar Foto Bugil Kekasihnya
- NTB6 tahun ago
Ahli Geologi AS Peringatkan Bahaya Gempa di Selatan Lombok
- NTB6 tahun ago
BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Dingin di Lombok