Wagub NTB: WTP ke-10, Hasil Kerjasama Harmonis Pemda dan DPRD Provinsi NTB

- Advertisement -

HarianNusa, Mataram – Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-10 (sepuluh) kalinya berturut-turut, yang diraih Pemerintah Provinsi NTB, tidak terlepas dari kerjasama yang harmonis antara pemerintah DPRD Provinsi NTB.

Hal tersebut disampaikan, Wakil Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, saat menyampaikan pidato penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (8/6/2020) di Kantor DPRD Provinsi NTB.

- Advertisement -

“Prestasi ini merupakan hasil dari kerjasama yang harmonis pemerintah daerah khususnya dengan pihak legislatif, baik dalam proses perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaannya serta pengawasan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pihak legislatif,” kata Wagub.

Raihan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-10 (sepuluh) kalinya berturut-turut terhitung sejak tahun 2011 s/d 2020 dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia.

Sementara itu, Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H menjelaskan bahwa amanat permen nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 194 ayat (1) menyatakan, kepala daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Advertisement -

“Raperda tersebut memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran (sal), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan bumd yang telah diaudit akuntan publik,” jelasnya.

Dalam tanggapan Raperda yang dibacakan oleh perwakilan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB, H. Hasbullah Muis mengatakan perolehan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 10 kalinya dari BPK RI, menunjukkan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB TA. 2020.

- Advertisement -

“LKPD nya termasuk dalam kategori yang baik, yaitu kewajaran dalam laporan keuangan, sudah terpenuhinya standar akuntansi pemerintah (SAP), kesesuaian sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” katanya.

Setelah Banggar mempelajari dan mengkaji seluruh dokumen dan proses lainnya. Raperda tersebut, dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan selanjutnya.

“Namun dengan beberapa catatan, tentang masih adanya kekurangan realisasi APBD, serapan anggaran dan catatan lain yang harus menjadi atensi kedepan,” tutupnya. (*)

Ket. Foto:
Kegiatan Rapat Paripurna pertama DPRD NTB masa Persidangan II tahun 2021. (Istimewa)

- Advertisement -
Minggu, Juli 13, 2025

Trending Pekan ini

Dituding Memeras, Wakil Ketua DPRD Lobar Abubakar Abdullah Gugat Balik: Saya Difitnah, Ini Murni Sengketa Bisnis

HarianNusa, Lombok Barat – Wakil Ketua DPRD Lombok Barat,...

Kapolda dan Gubernur NTB Resmi Luncurkan Ijin Pertambangan Rakyat

HarianNusa, Mataram -  Sebuah langkah bersejarah diambil Provinsi Nusa...

Mori Hanafi Resmi Pimpin NasDem NTB, Fokus Bangun Kader Berkualitas untuk 2029

HarianNusa, Mataram - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem...

Misteri Telapak Tangan yang Gegerkan Warga Lombok Terpecahkan

HarianNusa.com, Mataram – Misteri jejak telapak tangan di tembok...

KPU Kota Mataram Tetapkan Perolehan Kursi Partai Politik untuk DPRD Mataram pada Pemilu 2024

HarianNusa, Mataram - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram...
Minggu, Juli 13, 2025

Berita Terbaru

Listrik Untuk Rakyat : Komisaris PLN Kunjungi NTB, Apresiasi Dedikasi Pegawai dan Infrastruktur Andalan

HarianNusa, Mataram — Dalam semangat memastikan listrik hadir secara...

KUPA PPAS Perubahan 2025  Disepakati, Bupati LAZ : Kerja Nyata dan Cepat untuk Lobar

HarianNusa, Lombok Barat - Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)...

Sengketa Tapal Batas Selesai, Nambung Tetap Milik Lobar

HarianNusa, Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan...

Mori Hanafi Resmi Pimpin NasDem NTB, Fokus Bangun Kader Berkualitas untuk 2029

HarianNusa, Mataram - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem...

Kapolda dan Gubernur NTB Resmi Luncurkan Ijin Pertambangan Rakyat

HarianNusa, Mataram -  Sebuah langkah bersejarah diambil Provinsi Nusa...

Dituding Memeras, Wakil Ketua DPRD Lobar Abubakar Abdullah Gugat Balik: Saya Difitnah, Ini Murni Sengketa Bisnis

HarianNusa, Lombok Barat – Wakil Ketua DPRD Lombok Barat,...
Minggu, Juli 13, 2025
spot_img

Berita Lainnya

Rubrik Populer

error: Content is protected !!