HariaNusa, Mataram – Provinsi NTB merupakan daerah terdepan, yang gencar melakukan validasi data di Indonesia. Pesan ini menjadi pemantik agar Pemrov NTB, bersama Kabupaten/Kota, bersinergi mendorong pemerintah desa, melakukan validasi dan verifikasi data sebagai kunci untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pada Rapat Koordinasi Program Bantuan Sosial, dalan rangka Penanganan Fakir Miskin Tingkat Provinsi tahun 2021, yang diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati dan Walikota se-NTB, Kamis (9/9/2021) di Lombok Astoria Hotel.
"Verifikasi dan Validasi (Vervali) ini dirasa sangat penting agar semua persoalan data, program bantuan hingga perencanaan pembangunan dapat terselesaikan dan tuntas," kata Ummi Rohmi didampingi Kadis Sosial dan Asisten I Setda Provinsi NTB.
Sehingga, apabila data benar dan akurat maka semua bantuan sosial kepada masyarakat akan tepat sasaran kepada masyarakat penerima bantuan.
Dijelaskan Wagub, sesuai data bahwa jumlah penduduk NTB tahun 2020 sebanyak 5,370,331 jiwa, dengan tingkat kemiskinan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) sebanyak 2,861,819 orang.
Sedangkan yang terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di NTB per April 2021 sebanyak 4.462,570 atau 83,10 persen. Hanya 907. 761 orang yang belum memilki JKN.
"Sekali lagi kata kuncinya semua tergantung data, maka mari bersama dan bersinergi terus memperbaiki data, demi masyarakat NTB," tutup Ummi Rohmi.
Ditambahkan Kadis Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Halik, bahwa rakor ini penting untuk menyamakan persepsi dalam sinergi penanggulangan kemiskinan di NTB.
"Jadi ayo bersama-sama kita dorong perbaikan kualitas data ini," kata Kadis Sosial.
Rakor ini akan melahirkan rekomendasi bersama. Sesuai tupoksi dan wewenang yang telah diatur undang-undang.
Sementara itu Bupati Dompu, Wakil Bupati KSB, Wakil Bupati Sumbawa dan Para Kadis Sosial se-NTB, berharap ada intervensi Provinsi untuk meningkatkan SDM operator data ditingkat Desa. (*)
Ket. Foto:
Rapat Koordinasi Program Bantuan Sosial, dalan rangka Penanganan Fakir Miskin Tingkat Provinsi tahun 2021.(istimewa)
