HarianNusa, Mataram – Diskusi publik yang digelar Detik NTB, bertajuk "MotoGP Mandalika Sukses Digelar: Evaluasi, Saran dan Kritik", yang digelar pada Jumat, (25/03/2022) malam, fokus membahas berbagai hal pasca perhelatan event MotoGP Mandalika yang digelar pada 18-20 Maret lalu.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang terlibat langsung diantaranya Sekda NTB Lalu Gita Ariadi, Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron Hadi, Kapolda NTB yang diwakili Kabid Humas yang dihadiri Kompol Putu Suarbawa, Komisaris ITDC Irzani, Ketua Organda NTB Junaidi Kasum, Ketua PHRI NTB Ni Ketut Wolini dan Ketua Asita NTB Dewantoro Umbu Joka. Diskusi tersebut dipandu langsung Pemred Detik NTB Ibrahim Bram Abdollah.

Sekda NTB Lalu Gita Ariadi menegaskan, perhelatan MotoGP merupakan momentum menggugah dunia sekaligus memperlihatkan bahwa NTB tidak saja menyuguhkan potensi wisata alam dan pantai melainkan juga sport tourism. Keberhasilan penyelenggaran MotoGP tentunya memiliki dampak yang besar terutama dari aspek ekonomi masyarakat dan daerah.

Namun demikian Sekda tidak menampik banyak kekurangan yang ada yang akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menghadapi even-even selanjutnya.

"Mudah-mudahan pada akhir tahun ini ada penyelenggaraan WSBK kita lebih siap lagi dan atas nama pemerintah kami mohon maaf bila masih ada yang bolong-bolong. Hal-hal yang belum sempurna," urai Sekda.

Dijelaskannya persiapan menghadapi MotoGP yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah terus dilakukan. Berbagai langkah dijalani mulai dari rapat koordinasi baik langsung maupun melalui video conferens yang dilakukannya setiap malam. Belum lagi melaksanakan gladi, simulasi, gelar pasukan dan lain lain. Tidak dipungkiri juga dari semua persiapan itu banyak hal hal diluar prediksi yang terjadi.

"Tapi itulah titik optimal yang mampu kita raih," ujarnya.

Oleh karena itu dalam waktu dekat Pemprov akan mengevaluasi penuh kinerja seluruh stakeholder di OPD-OPD yang terlibat langsung. Memetakan permasalahan di setiap sektor sehingga akan menjadi acuan bersama ke depannya.

"Kita akan evaluasi betul kinerja perangkat perangkat kami yang ada. Melihat masalah dan memetakan setiap persoalan," ungkapnya.

Sekda pun tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berjibaku bahu-membahu hingga MotoGP bisa berjalan dengan sukses. Ucapan yang sama pun disampaikan Gita kepada insan pers yang selalu berkomitmen memberitakan yang baik baik tentang NTB baik sebelum, saat berlangsung hingga selesainya even Internasional itu.

"Kami sekali lagi menyampaikan banyak terimakasih," ucapnya.

Komisaris ITDC Irzani menyampaikan kontrak ITDC dengan Dorna selama 10 tahun. Sampai saat ini ajang balapan di Sirkuit baru berlangsung dua event yaitu WSBK 2021 dan MotoGP 2022.

"Kami sadari banyak kekurangan dan kami berkomitmen akan berupaya lebih baik lagi. Kami meyakini secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik," katanya.

Irzani menjelaskan, komisaris ITDC baik yang dari pusat dan daerah semuanya telah mendengar, menampung seluruh aspirasi masyarakat lokal. Meski semuanya belum bisa diakomodir.

"Tentu tidak semuanya diatensinya (ITDC). Karena ada hal-hal yang harus diatensi yang skala prioritas," ujarnya.

Kapolda NTB yang diwakili Kabid Humas yang dihadiri Kompol Putu Suarbawa mengatakan Polda NTB menerjunkan kekutan personil sebanyak 3.427 orang.

"Semua Kombes diturunkan Bapak Kapolda," ungkapnya.

Proses pengamanan sudah dimulai sejak tanggal 15 Maret. Beruntung hingga selesai even perhelatan MotoGP berjalan dengan aman dan lancar.

"Secara umum kami anggap sudah aman. Itu semua keberhasilan semua pihak. Tanpa ada bantuan dukungan masyarakat belum tentu kami bisa lakukan pengamanan," terangnya.

Dijelaskannya juga sampai saat ini pengamanan masih terus dilakukan Mapolda NTB.

Sementara Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Ketut Wolini mengaku Pergub Nomor 9 tahun 2022 tentang Tarif Hotel tidak bisa ditaati oleh sejumlah hotel. Hal tersebut disebabkan Pergub itu keluar di saat hotel sudah banyak yang memesan.

"Meski adanya Pergub, tapi setelah kamar hotel banyak laku baru muncul Pergub," ungkapnya.

Mahalnya tarif hotel saat gelaran MotoGP diakuinya hal yang lumrah. Dirinya mengaku tidak bisa berbuat apa-apa lantaran hal itu merupakan hukum pasar bahkan dirinya pun korban dari mahalnya tarif hotel tersebut. "Setiap ada event, pasti ada kenaikan. Itu lumrah," katanya.

Namun demikian adanya kenaikan tarif hotel itu bukan dilakukan oleh pemilik hotel tetapi sudah berada di tangan para agen.

"Yang sering kita hadapi sebetulnya di tangan agen. Dari pihak hotel menaikkan satu kali lipat tapi agen menaikan berlipat lipat. Ini semacam (ada) sindikat (rantai panjang)," terangnya.

"Ini sebetulnya menjadi perhatian kita, menaikkan bisa 10 kali lipat. Dari 200 ribu jadi 2 juta. Ini yang menyebabkan nama hotel kita tidak bagus," sambungnya.

Wolini menyebutkan, dalam Pergub yang dikeluarkan gubernur itu lemahnya tidak ada mengatur terkait aturan main agen. Dampaknya agen bisa semena-mena menaikkan harga kamar hotel.

"Pesan kami agar ditertibkan calo penjualan kamar hotel ini. Di Pergub itu tidak diatur. Jadi Pergub diatur soal hotel saja. Tapi soal agen tidak ada," ujarnya.

Wolini juga sepakat dengan pengaturan zonasi harga kamar hotel pada setiap even yang mana kenaikan tarif sesuai dengan zona. Pertama zona utama yang dekat dengan kawasan Mandalika diatur boleh menaikkan sampai tiga kali lipat, kedua Sub Zona di kawasan Mataram yang mengatur hanya boleh menaikkan dua kali lipat dan pada zona penyangga hanya boleh menaikkan satu kali lipat.

"Namun (isi Pergub) harus diiringi dengan mengatur tentang agen," katanya.

"Tapi kedepannya pasti kita taati aturan Pergub itu," celetuknya.

Terkait dengan okupansi hotel, selama tiga hari penyelenggaraan MotoGP sebanyak 95 persen. Beberapa kamar diakuinya belum terisi lantaran jarak tempuh ke Sirkuit Mandalika cukup jauh.

"Yang masih ada kosong di wilayah tiga Gili dan Sembalun. Wajar juga, kan dari dua lokasi itu minimal waktu tempuh ke Sirkuit Mandalika minimal tiga jam. Belum macet," sebutnya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron Hadi juga mengakui masih banyak kamar hotel belum terisi. Dari jumlah kamar penginapan yang di datanya sebanyak 23.889 include potensi camping ground. Namun yang belum terisi dikawasan Tiga Gili.

"Di bagian utara memang agak sulit (laku)," katanya.

Dikatakannya dari jumlah kamar penginapan sebanyak 6.013, 40 persen tidak beroperasi. Kendala yang dihadapinya masih soal pandemi lalu akses tranportasi yang terbilang jauh baik menuju Tiga Gili maupun ke Sembalun.

"Maka solusinya ke depan kita akan buatkan paket paket," jelasnya.

Kedepannya akan mendorong supaya Pergub bisa segera diindahkan semua pihak. "Betul Pergub ini tiba ada setelah bookingan berjalan," terangnya.

Dispar akan fokus pada perhelatan MotoGP di Juni mendatang. Nantinya Dispar akan membentuk tim kecil terutama untuk memantau tarif hotel supaya tidak terjadi kembali kenaikan harga yang fantastis.

Sementara itu ketua Organda NTB Junaidi Kasum meminta Sekda NTB agar mengevaluasi semua yang terlibat. Jangan sampai pada event berikutnya di MXGP kondisinya akan sama seperti sebelumnya.

"Saya minta Sekda agar mereka dievaluasi," pinta JK sapaannya. Ini ditegaskannya mengingat hasil di lapangan terutama di aspek transportasi amburadul.

JK juga menyesalkan pengaturan pemesanan bus yang dilakukan Dishub. Rapat-rapat banyak diikuti Organda. Anehnya satu minggu sudah ada pemenang tender bus. Sementara jatah bus lokal hanya belasan unit.

"Kita sibuk rapat berhari-hari berbulan-bulan ujung ujungnya sudah ada keputusan tersendiri," katanya.

Hal yang dilihatnya pengaturan yang boleh masuk area sirkuit maupun parkir timur dan barat. Berdasarkan rapat dengan Komando Lapangan MotoGP Marsekal TNI (Purn) Hadi Cahyanto yang boleh masuk khususnya di Paddock presiden dan rombongan, Menteri dan Ajudan atau Dirjen dengan rombongan.

"Tetapi yang terjadi hari itu di luar dugaan kita. Di luar kesekapatan banyak yang masuk," katanya.

Hal itu juga sama yang terjadi dengan di kawasan Parkir Timur dan Barat. Yang boleh masuk mereka yang memiliki stiker. Faktanya banyak kendaraan pribadi tidak menggunakan stiker leluasa parkir. Malah pihaknya menemukan ada pembayaran harga parkir untuk satu mobil mencapai Rp 50 ribu.

"Rp 50 ribu ada bisnis parkir. Malak itu itu di sana," katanya blak-blakan.

Pengakuan Dishub stiker yang dibuat sebanyak 2000 stiker. Jika yang boleh masuk hanya yang memiliki stiker saja maka kapasitas parkir tentunya akan memadai.

"Kalau dari sisi jumlah kendaraan sesuai stiker kapasitas parkir sangat cukup," katanya.

Oleh karenanya Organda menemukan masih banyak persoalan dalam pengelolaan tranportasi darat kemarin. Sehingga pihaknya meminta supaya mereka bisa dievaluasi secara komprehensif.

Sementara pembicara terkahir Ketua ASITA NTB Dewantoro Umbu Joka mengakui bahwa event MotoGP ini sangat berefek. Umbu memahami atas keruwetan yang ada sebab dua tahun masyarakat menganggur tidak ada pekerjaan yang berarti.

"Saya ambil sisi positifnya pak, dua tahun ini kawan-kawan menganggur pak, ibarat orang lapar dua hari gak makan, tiba rebutan nasi kuning itu sampai belepotan pak," katanya.

Umbu juga mengakui bahwa ada sejumlah wisatawan yang sudah bermain sendiri, tidak memakai travel agent, mereka jalan sendiri tanpa ditemani pemandu wisata, sementara dari dulu harus dipandu oleh pemandu wisata atau langsung paketan minimal 3 hari.

"Ini semua jalan sendiri-sendiri pak. Tapi memang dampak MotoGP ini luar biasa," akunya.

Pihaknya berharap pada event selanjutnya tidak ada lagi seperti itu, sehingga bisa berkesan kita di mata dunia. (*)

Ket. Foto:
Kegiatan diskusi publik yang membahas plus minus gelaran even MotoGP Mandalika 18-20 Maret 2022 lalu. (Istimewa)