HarianNusa, Mataram – Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Kesepakatan tersebut ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah, Minggu (8/1/2023).
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menambah Kuota Haji bagi Pemerintah Indonesia. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini juga sebanyak 4.200 kuota secara nasional.
Kalangan DPRD Provinsi NTB menyambut baik penambahan kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia tersebut.
“Tentu kita bersyukur ya dengan penambahan kuota haji ini. Tapi kalau khusus untuk NTB dari 221.000 kuota jemaah haji belum kita tahu berapa jumlah kuotanya,” kata, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB Moh. Akri, S.HI., Selasa (10/1/2023).
Meski demikian, ia meminta agar pemerintah harus mempunyai komitmen terkait pemberangkatan yang dikhususkan kepada jemaah calon haji (JCH) lanjut usia (Lansia). Pasalnya JCH usia 60 tahun keatas ini jangan sampai dianulir kembali keberangkatannya pada musim haji tahun ini.
“Karenan banyak JCH lansia-lansia ini mau minta mengembalikan uang setoran hajinya. Karena dia memang tidak bisa memenuhi kebutuhan jiwanya, fisiknya untuk berangkat ke tanah suci sehingga dia banyak meminta pengembalian uang setorannya untuk pindah ber-umroh,” ungkap Sekwil PPP NTB ini.
Karenanya ia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus memberikan perhatian lebih agar JCH lansia ini menjadi prioritas utama untuk diberangkatkan dalam menunaikan rukun Islam kelima ini.
“Mudah-mudahan kuota haji untuk NTB bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. JCH lansia pada penambahan kuota haji NTB agar diprioritaskan sebab jumlah lansia cukup banyak,” katanya.
Menurutnya, jika JCH lansia ditunda keberangkatannya maka duyufullah atau tamu Allah ini usianya akan bertambah dibarengi dengan fisik yang semakin tidak fit. “Jangan sampai nantinya JCH lansia ini meminta uang setorannya di tarik sementara itu sudah masih sebagai setoran haji dan tabungan haji di Kemenag," tandasnya. (03)
Ket. Foto:
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB Moh. Akri, S.HI., saat diwawancara di Mataram. (HarianNusa)
