NTB

Kemendikbudristek Verifikasi dan Validasi WBTB Milik Lombok Barat

Published

2 tahun ago

28/10/2023

Fitriah

HarianNusa, Lombok Barat – Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI melakukan verifikasi dan validasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) milik Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini berlangsung di tiga lokasi berbeda yakni lokasi pertama di Dusun Sandongan Desa Saribaye, lokasi kedua di Kemaliq Lingsar, Pura Lingsar dan di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada. Proses verifikasi dan validasi WBTB dilaksanakan pada hari Kamis (26/10/2023).

Tim verifikasi dan validasi WBTB Pusdatin Kemdikbudristek terdiri dari Nurina Rachmita selaku koordinator tim, Anisya Oktaviana Anindyatri sebagai statistisi ahli pertama, Marwati dan Nurdjanah selaku anggota. Tim Kemdikbudristek dalam melaksanakan proses verifikasi dan validasi didampingi oleh Tim Dikbud Lobar yakni Dewi Asmara Junita selaku Pamong Budaya dan koordinator tim.

Tim verifikasi dan validasi diterima langsung oleh Kepala Desa Saribaye Abdurrahman dan jajarannya di Kantor Desa. Dalam sambutannya Abdurrahman menyampaikan bahwa Sendratari Kayak Sandongan merupakan salah satu warisan kekayaan budaya yang terus dijaga eksistensi sampai saat ini. Untuk menjaga agar tidak punah karena Kayak Sandongan sudah menjadi cagar budaya warisan budaya tak benda maka harus banyak melahirkan generasi penerus supaya Kayak Sandongan tetap maju.

“Kayak Sandongan bisa eksis dan semakin maju karena bisa melahirkan generasi penerus untuk melestarikan budaya seni drama tari Kayak Sandongan,” tuturnya.

Koordinator Tim Pusdatin Kemdikbudristek Nurina Rachmita menyampaikan, tujuan Kementerian mengadakan kegiatan verifikasi dan validasi lapangan terhadap cagar budaya Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yakni dalam rangka menyiapkan bahan platform digital. Memastikan semua WBTB masih ada dan aktif dalam melestarikan budaya dan tetap terjaga eksistensi di tengah masyarakat.

“Tujuan kegiatan ini untuk menyiapkan bahan platform digital semua cagar budaya WBTB,” terangnya.

Sementara itu Suparman Taufik selaku pengelola Kemaliq Lingsar menceritakan kepada Tim Pusdatin tentang budaya Perang Topat. Pelaksanaan budaya Perang Topat yang dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat suku Sasak antara umat Muslim dan Hindu.

“Apresiasi anak muda sangat tinggi, budaya Perang Topat diwarisi secara turun temurun dari generasi ke generasi dan tidak akan terjadi perubahan pelaksanaan,” ceritanya.

Untuk diketahui bahwa Kabupaten Lombok Barat telah memiliki Warisan Budaya Tak Benda yang telah disahkan oleh Kemdikbudristek RI yakni Budaya KAYAK SANDONGAN tahun 2018, Budaya PERANG TOPAT dan GANDRUNG DASAN TERENG tahun 2019.

Sendratari Kayak Sandongan berasal dari Dusun Sandongan Desa Saribaye Kecamatan Lingsar. Kayak Sandongan terdiri dari Drama Sandongan, Tari Putri Jempiring, Tari Amaq Darni diiringi Gending Telagawaru dan Tari Ida Bagus diiringi Gending Ida Bagus Dalem.

Sedangkan Budaya Perang Topat merupakan kekayaan budaya yang berasal dari Desa Lingsar Kecamatan Lingsar. Kegiatan budaya ini dilaksanakan di Kemaliq Lingsar Komplek Pura Lingsar setiap bulan 9 menurut warige Sasak atau pada bulan tanggal 27 November Masehi.

Warisan Budaya Tak Benda yang terakhir yakni Tari Gandrung berasal dari Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada. (HN3)

Info Lainnya

Lombok Barat

Dengarkan Aspirasi Warga, H.M. Jamhur Komitmen Perjuangkan Tiga Isu Krusial di Desa Saribaye

Published

14 menit ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB. “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)

Info Lainnya

NTB

Tancap Gas! Nadirah Al Habsyi Gerak Cepat Rampungkan Kepengurusan PBB di NTB

Published

15 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pasca ditunjuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi langsung tancap gas merampungkan kepengurusan PBB di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Nadirah yang juga Anggota DPRD NTB Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini mengatakan, sembari menunggu SK kepengurusan dikeluarkan DPP, dirinya sedang melakukan konsolidasi untuk pengurus PBB di 10 kabupaten/Kota dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab).

“Sebelum SK (DPP) turun kita melakukan persiapan rapat-rapat untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja ke depan,” ungkapnya saat diwawancara di Mataram, Selasa, (3/6/25).

Nadirah memastikan, kepengurusan DPW PBB NTB periode 2025-2030 adalah orang-orang yang mau bekerja untuk partai PBB.

“Ada yang pengurus lama dan ada juga yang orang-orang baru. Isinya Allah mereka adalah yang benar-benar mau bekerja untuk PBB,” ungkap Nadirah yang juga anggota DPRD NTB Dapil VI.

Rencana pelantikan pengurus PBB NTB ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Insya Allah pelantikan nanti kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al Habsyi. (HarianNusa)

Info Lainnya

Kesehatan

Program MBG di NTB Jangkau 153 Ribu Penerima Manfaat

Published

16 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini telah menjangkau sekitar 153.000 penerima manfaat. Program ini didukung oleh pendirian 53 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah NTB.

Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa program ini dijalankan secara bertahap dan sistematis, menyasar kelompok-kelompok rentan seperti balita, ibu menyusui dan ibu hamil yang mendapat porsi 10 persen dari total distribusi Gizi

“Pembentukan SPPG ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program MBG menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Sebanyak 10 persen di antaranya kami khususkan untuk tiga B: Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil,” ungkap Eko dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik Provinsi NTB di, Selasa, (3/6) di Mataram.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa NTB termasuk dalam Zona III secara nasional, yang berarti perhatian khusus dan dukungan ekstra menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan program. Untuk mendukung operasionalisasi di lapangan, setiap titik SPPG diperkuat oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)y ang bertugas mengelola distribusi dan pelaksanaan teknis program.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga standar gizi dan keamanan makanan, program MBG juga melibatkan pelatihan intensif bagi para pengelola dan penyaji makanan. Pelatihan ini mengusung standar Manajemen Penjamah Makanan untuk memastikan kualitas pangan yang layak dan aman dikonsumsi.

“Kami melakukan pelatihan secara komprehensif untuk para penjamah makanan. Ke depan, kami sangat mengharapkan dukungan dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambah Eko.

Dengan skema terpadu yang melibatkan edukasi, pendampingan, dan pengawasan, Program MBG diharapkan menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Kami berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk media, agar informasi positif ini tersampaikan secara luas dan masyarakat bisa ikut serta menjaga keberlangsungan program,” tutup Eko. (F3)

Ket. Foto:

kegiatan Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB membahas Program MBG dan penanganan stunting di NTB. (Ist)