HarianNusa, Mataram – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa Muktamar PKB yang akan dilaksanakan di Bali tidak ada hubungannya dengan Issu keretakan PBNU dengan PKB.
Muktamar PKB di Bali dilaksanakan karena memang SK kepengurusan DPP PKB berakhir 20 Agustus 2024. Untuk keberlanjutan maka dilaksanakan muktamar tanggal 24-26 Agustus di Bali," tegas Ketua DPW PKB Provinsi NTB, H. Lalu Hadrian Irfani saat diwawancara terkait issu keretakan PBNU-PKB dengan Muktamar PKB, di sela-sela kegiatan Rakorwil PKB NTB, Kamis, (15/8), di Mataram.
Miq Arie sapaannya, kembali menegaskan, PBNU dan PKB tidak ada kaitannya. Karena PBNU dan PKB dua entitas yang berbeda. PBNU melayani umat, PKB dari sisi politiknya.
"PBNU jelas legalitas formalnya diatur dengan Undang – undang Ormas Keagamaan, kemudian PKB diatur dalam undang-undang Partai Politik. Jadi ga ada kaitannya," tandasnya.
Ditanya bagaimana sikap PKB NTB jika ada Muktamar tandingan kemudian ada perwakilan dari NTB yang hadir, Miq Arie mengatakan bahwa PKB NTB sepakat dengan apa yg disampaikan oleh Ketua Umum PKB, karena memang PKB legalitas formalnya jelas. Kepengurusannya juga disahkan Kementerian Hukum dan HAM
"Kalau ada muktamar lain selain di Bali maka jelas itu ilegal. Perbuatan jahat, oleh karena itu kita akan melaporkan ke pihak berwajib jika ada muktamar tandingan," tegasnya
Namun Miq Arie sendiri mengakui bahwa kondisi PKB sebenarnya baik-baik saja, kompak dan solid
"PKB sebenarnya adem ayem saja. Kami baik-baik saja, semua DPC mereka kompak, dan solid," ujarnya politisi PKB yang lolos menuju Senayan ini.
Dipilihnya kembali Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB dengan alasan karena telah berhasil meningkatkan jumlah suara partai dari pemilu ke pemilu. Dari 13 juta suara di pemilu 2019 menjadi 16 juta suara lebih pada pemilu 2024. "Ini prestasi yang luar biasa," ungkapnya.
Kemudian, Muhaimin Iskandar telah mampu mentransformasi PKB dari tadinya dianggap partai orang Jawa, orang NU. Tapi pada 2024, PKB menjadi partai nasional. "Di NTB kita banyak dapat kursi. Di luar kantong-kantong NU, PKB bisa meraih suara," tandasnya.
Ia kembali menegaskan, bahwa PKB sangat kompak pada semua level kepengurusan dari DPAC, DPC, DPW dan DPP. Dan semuanya tidak terpengaruh dengan Issu pengambilan PKB. Bagi mereka PKB yang sah adalah PKB yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar.
"Sekarang kalau ada muktamar tandingan ada angan-angan oknum tertentu. Kami yakin kita solid semua di Indonesia, muktamar tandingan itu hanya mimpi. Kami tak terpengaruh dengan isu pengambilalihan PKB. Karena jelas PKB yang sah adalah PKB dengan Ketum Muhaimin Iskandar.Kalau ada PKB yang lain itu ilegal," ujarnya.
Miq Arie menegaskan bahwa PKB NTB siap menjadi garda terdepan untuk mengawal Ketua Umum Iskandar Muhaimin pada saat muktamar nanti.
"Kami sudah bertekad meminta beliau (Muhaimin Iskandar) kembali sebagai Ketum (PKB). Kemudian dalam pemilihan Ketum dilaksanakan secara aklamasi," tegasnya. (HN3)
Ket. Foto:
Ketua DPW PKB NTB, H. Lalu Hadrian Irfani bersama jajarannya saat diwawancara di sela-sela kegiatan Rakorwil PKB NTB. (HarianNusa)
